Jawa Tengah Bentuk Tim Pengawas Warga Asing hingga Kecamatan  

Reporter

Sejumlah pasport milik 32 Warga Negara Asing (WNA) turut diamankan di Gedung Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 13 Januari 2017. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Semarang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah membentuk tim pengawas orang asing di setiap kecamatan. Tim itu untuk memantau keberadaan orang asing yang menyalahi aturan dan pelanggaran keimigrasian.

“Karena jumlah orang asing di Jateng banyak, sekitar 2.000-an,” kata Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jawa Tengah, M. Diah, Selasa, 21 Februari 2017.

Berita lain:
Aksi 212 Jilid II di DPR, Tikar Plastik Laris
Aksi 212, Anak Rizieq Syihab Orasi Tuntut Ahok Dipenjara

Diah menyatakan jumlah itu banyak, sehingga perlu pengawasan yang melibatkan aparatur hingga tingkat kecamatan yang selama ini punya akses dengan aparat di kelurahan dan desa. “Buktinya saat operasi per 26 Januari lalu warga asing yang menetap secara ilegal banyak,” ujarnya.

Tercatat, selama operasi serentak hingga 26 Januari 2017, lembaganya telah menangkap 53 warga asing dari berbagai negara yang tinggal di berbagai daerah di Jawa Tengah. Catatan Diah menunjukkan warga asing yang paling banyak melanggar dari negara Timor Leste. Sedangkan kabupaten di Jawa Tengah yang banyak ditinggali secara ilegal adalah Kabupaten Cilacap.

Dari 53 orang itu, mereka terbukti menyalahi izin tinggal dan tak punya dokumen lengkap. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah telah mendeportasi 117 warga negara asing pada 2016.

Sedangkan pada Senin malam, 20 Februari 2017, ditangkap warga Malaysia di Kota Solo yang telah menetap secara ilegal sejak 2010. “Ia menggunakan visa kunjungan sejak 2010, tapi sampai sekarang masih tinggal di Solo,” kata Diah.

Bahkan warga asing itu telah menikah dan sudah punya anak. Modus tinggal secara ilegal dilakukan dengan cara memalsukan identitas untuk membuat kartu tanda penduduk.

Anggota Komisi Hukum dan Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Jawa Tengah, Masruhan Samsurie, menilai warga asing masuk ke Jawa Tengah dengan cara menyalahgunakan visa wisata untuk bekerja di berbagai sektor. Dengan begitu, Masrukhan meminta pemerintah melalui kantor kesatuan kebangsaan politik dan perlindungan masyarakat (Kesbangpolinmas) bisa mendisiplinkan warga asing.

“Harus mendisiplinkan mereka. Kami tidak melarang datang, tetapi harus sesuai aturan,” kata Masruhan.

EDI FAISOL







Kini Paspor Berlaku 10 Tahun, Apa Saja yang Perlu Diketahui?

2 jam lalu

Kini Paspor Berlaku 10 Tahun, Apa Saja yang Perlu Diketahui?

Masa berlaku paspor di Indonesia sekarang menjadi 10 tahun dari yang semula hanya 5 tahun.


Wamenkumham Sebut RUU PPRT Belum Bisa Dibahas karena Tertahan di DPR

4 hari lalu

Wamenkumham Sebut RUU PPRT Belum Bisa Dibahas karena Tertahan di DPR

Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Eddy Hiariej, menyatakan pemerintah sampai saat ini belum bisa melakukan pembahasan pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).


Begini Cara dan Syarat Mendapatkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun

5 hari lalu

Begini Cara dan Syarat Mendapatkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun

Pembuat paspor harus warga negara Indonesia, berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.


SK Kemenkumham PPP Mardiono Terbit, Kader Diminta Kembali Satu Suara

21 hari lalu

SK Kemenkumham PPP Mardiono Terbit, Kader Diminta Kembali Satu Suara

Mardiono mengaku dirinya sedang fokus melakukan konsolidasi dengan para elite dan kader PPP usai ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum.


Sebut Suharso Sahabat, Mardiono Bantah Ada Konflik dan Perpecahan di PPP

21 hari lalu

Sebut Suharso Sahabat, Mardiono Bantah Ada Konflik dan Perpecahan di PPP

Mardiono menyebut PPP tidak mengalami perpecahan meski mengalami pergantian kepemimpinan.


Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

21 hari lalu

Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

Muhammad Mardiono menyatakan SK Kemenkumham bisa keluar secara cepat karena semua prosesnya sudah secara daring.


Pengamat Bicara 2 Opsi yang Kemungkinan Diambil Suharso Monoarfa dalam Kemelut PPP

23 hari lalu

Pengamat Bicara 2 Opsi yang Kemungkinan Diambil Suharso Monoarfa dalam Kemelut PPP

Suharso Monoarfa dilengserkan sebagai Ketua Umum PPP. Digantikan Mardiono sebagai Plt ketua umum partai.


Sederet Napi Korupsi Kini Bebas Bersyarat, Apa Itu Bebas Bersyarat?

23 hari lalu

Sederet Napi Korupsi Kini Bebas Bersyarat, Apa Itu Bebas Bersyarat?

Di antara 23 napi korupsi yang beroleh bebas bersyarat diketahui ada sejumlah nama tenar kasus korupsi kelas kakap. Lalu apa itu bebas bersyarat?


Pengesahan Mardiono Jadi Plt Ketum PPP Dinilai Kilat, Pengamat Duga Ada Keterlibatan Penguasa

23 hari lalu

Pengesahan Mardiono Jadi Plt Ketum PPP Dinilai Kilat, Pengamat Duga Ada Keterlibatan Penguasa

Kementerian Hukum dan HAM begitu cepat mengesahkan pengajuan Mardiono sebagai Plt ketua umum PPP hanya dalam hitungan hari


Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

24 hari lalu

Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

Achmad berharap adanya perubahan kepemimpinan di partainya tidak melunturkan semangat persatuan di PPP.