Pemerintah Distribusikan Bantuan Nontunai Berupa Beras  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (kanan) bersama Menteri PMK Puan Maharani (kiri) menunjukkan tanda tinta di jari kelingking saat menggunakan hak pilih, di Jakarta, 15 Februari 2017. Pilkada DKI Jakarta diikuti tiga pasang calon yaitu Agus-Sylvi, Ahok-Djarot dan Anies-Sandi dan dilakukan secara serentak. ANTARA FOTO

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (kanan) bersama Menteri PMK Puan Maharani (kiri) menunjukkan tanda tinta di jari kelingking saat menggunakan hak pilih, di Jakarta, 15 Februari 2017. Pilkada DKI Jakarta diikuti tiga pasang calon yaitu Agus-Sylvi, Ahok-Djarot dan Anies-Sandi dan dilakukan secara serentak. ANTARA FOTO

    TEMPO.COJakarta - Pemerintah akan segera mendistribusikan beras untuk keluarga sejahtera (rastra). Bantuan diberikan non-tunai dan didistribusikan secara reguler. "Bansos non-tunai insya Allah diberikan pada bulan ini. Ada 1,4 juta penerima manfaat pemberian distribusi bansos non-tunai," kata Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Selasa, 21 Februari 2017, setelah bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Wapres, Jakarta.

    Selain diberikan non-tunai, bantuan akan diberikan kepada 14,3 juta penerima beras reguler yang akan didistribusikan pada bulan ini. Puan mengakui bantuan sosial ini agak terlambat. "Namun pemerintah berkomitmen pada bulan ini beras akan diberikan dua kali yang memang seharusnya sudah diberikan pada Januari," kata Puan.

    Baca: Khofifah Luncurkan Bantuan Pangan Non-Tunai

    Puan berharap tidak ada kendala saat penyaluran bantuan non-tunai dan beras. Bantuan itu, kata dia, harus tepat sasaran dan sesuai dengan basis data terpadu. Ini juga akan memudahkan sinkronisasi dan koordinasi yang jelas antar-semua kementerian dan lembaga. Kementerian juga sedang membuat sistem pengawasan dan evaluasi agar bisa menyalurkan bansos non-tunai dan reguler tepat sasaran.

    "Koordinasi dengan kepala daerah itu juga penting," ujarnya. Data dari kepala daerah mengenai jumlah penerima bantuan serta kesiapannya akan membantu Kementerian Sosial menyalurkan bantuan.

    Baca juga:
    Anies Bilang Program Banjir DKI Gagal, Ini Jawaban Ahok
    Pengurus Masjid Istiqlal Menyatakan Tak Terkait Aksi 212 Jilid II

    Bersama Wakil Presiden, Kementerian juga mengkaji bantuan energi. Jika diberikan, pemerintah berharap distribusinya akan tepat sasaran berdasarkan pada basis data terpadu. "Yang paling penting adalah basis data terpadu itu sinkron antara kementerian/lembaga, siapa penerimanya," tutur Puan.

    AMIRULLAH SUHADA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wabah Virus Corona Datang, 13.430 Narapidana Melenggang

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan pembebasan sejumlah narapidana dan anak demi mengurangi penyebaran virus corona di penjara