Aksi 212, Orator Ini Tuntut Ahok Dipenjara

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan massa menggunakan jas hujan saat melakukan aksi 212 jilid II di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, 21 Februari 2017. TEMPO/Avit

    Ratusan massa menggunakan jas hujan saat melakukan aksi 212 jilid II di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, 21 Februari 2017. TEMPO/Avit

    TEMPO.COJakarta - Ribuan pengunjuk rasa memadati depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Jakarta Selatan, menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dipecat dari jabatannya, Selasa, 21 Februari 2017. Sejumlah orator bergiliran berpidato di mobil komando. "Pesan dari Imam Besar Umat Islam mengingatkan untuk menjaga kedamaian," kata salah satu orator.

    Baca: Aksi 212 Jilid II di Gedung DPR, Peserta Dapat Jatah Makan 

    Dikatakannya aksi 212 jilid II merupakan demonstrasi damai. "Imam Besar berpesan semua orang ikhlas berniat demonstrasi karena Allah. Ini masalah harga diri umat Islam, harga diri kita diinjak-injak kafir," ucapnya.

    Orator lain menyatakan, Ahok yang kini terdakwa dalam kasus dugaan penodaan agama segera dipecat dan dipenjarakan. Polisi, kata orator ini, harus menghentikan kriminalisasi terhadap ulama, termasuk Rizieq Syihab, yang menjadi tersangka sejumlah kasus.

    Simak: Demo di Depan Gedung MPR-DPR, Setya Novanto Minta Tertib 

    Sebelumnya, massa aksi dari Forum Umat Islam (FUI) dan sejumlah organisasi kemasyarakatan mulai bergerak dari berbagai penjuru merangsek ke depan gedung DPR sejak pagi. Mereka memadati Jalan Gatot Subroto menuntut Basuki Tjahaja Purnama diberhentikan dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

    Massa datang dari berbagai daerah, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan sejumlah kota lain di Jawa Barat. "Saya ingin menegaskan kembali, kita berkumpul untuk meminta DPR mendesak Presiden mencopot Ahok," kata seorang orator di atas mobil komando.

    AVIT HIDAYAT

    Catatan:

    Karena terdapat kesalahan informasi di lokasi aksi  212 , berita ini direvisi pada  pukul 15.36 WIB. Atas kesalahan ini kami minta maaf. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.