Massa Aksi 212 Mulai Padati DPR, Tuntut Penonaktifan Ahok

Reporter

Ratusan massa menggunakan jas hujan saat melakukan aksi 212 jilid II di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, 21 Februari 2017. TEMPO/Avit

TEMPO.CO, Jakarta - Massa aksi 212 dari berbagai elemen masyarakat mulai memadati pintu utama gedung DPR/MPR di kawasan Senayan, Jakarta, hari ini, Selasa, 21 Februari 2017, sekitar pukul 8 pagi. Unjuk rasa kali ini digelar untuk menuntut penonaktifan kembali Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Massa berasal dari penggagas kegiatan ini, yaitu organisasi kemasyarakatan Forum Umat Islam (FUI) dan berbagai organisasi kemahasiswaan antara lain Universitas Negeri Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan Universitas Prof. Hamka.

Baca: Foto Jenderal Gatot Muncul di Poster Aksi 212, TNI: Itu Hoax

Dalam orasinya, mereka meminta pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri menonaktifkan kembali Gubernur DKI, Ahok. Mereka beralasan, Ahok kini sudah ditetapkan sebagai terdakwa kasus penistaan agama.

Dari pantauan di lapangan, masa mulai berkumpul sekitar pukul 08.00 dan berorasi sejak pukul 08.30. Massa aksi berkumpul di dua titik, namun masih di depan pintu masuk utama gedung MPR, DPR, dan DPD.

Baca: FUI Bantah Aksi 212 Jilid II Bermuatan Politik

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam Muhammad Al-Khatthath bertemu dengan pimpinan DPR pada Senin, 20 Februari 2017. Al-Khatthath menyampaikan kepada pimpinan DPR soal pemberitahuan rencana aksi unjuk rasa yang digelar hari ini, Selasa, 21 Februari 2017.

"Kami ingin sampaikan, besok (hari ini) akan ada aksi. Jadi sekaligus ini, kami mau 'kula nuwun' besok akan ada massa besar, Insy Allah aman. Tujuannya pencopotan Gubernur sesuai dengan tuntutan dari massa yang datang," ujarnya, Senin, 20 Februari 2017.

Menurut Al-Khatthath, pelantikan Ahok melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah karena yang bersangkutan merupakan terdakwa kasus penodaan agama yang sedang menjalani persidangan.

ANTARA






Anies Baswedan Diusung NasDem, Ganjar Pranowo Dijagokan PSI: Sesama Alumnus UGM yang Menjadi Gubernur

9 jam lalu

Anies Baswedan Diusung NasDem, Ganjar Pranowo Dijagokan PSI: Sesama Alumnus UGM yang Menjadi Gubernur

NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024, sedangkan Ganjar Pranowo Dijagokan PSI. Keduanya sama-sama alumnus UGM dan jadi gubernur.


Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

11 jam lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.


Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

11 jam lalu

Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

Ketua Komnas HAM sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik, menyebut keputusan DPR memilih Ketua Komnas melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.


DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

14 jam lalu

DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

Komisi III DPR RI mencabut persetujuan terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang merupakan hasil uji kelayakan pada 18 September 2014.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

17 jam lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

18 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

18 jam lalu

Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Rapat paripurna DPR yang digelar hari ini mengagendakan pengambilan keputusan persetujuan terhadap 9 calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027.


Ketua Umum PSSI Diminta Mundur Buntut Tragedi Kanjuruhan, Ini Profil Mochamad Iriawan

1 hari lalu

Ketua Umum PSSI Diminta Mundur Buntut Tragedi Kanjuruhan, Ini Profil Mochamad Iriawan

Buntut insiden tragedi Kanjuruhan, Malang, yang menewaskan 125 orang itu antara lain tuntutan Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan mundur.


Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

1 hari lalu

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

Komisi X DPR meminta pemerintah untuk melakukan investigasi atas tragedi Kanjuruhan dan harus ada yang bertanggung jawab.


Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

1 hari lalu

Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

Mereka dipilih dari 14 kandidat komisioner Komnas HAM yang telah melakukan fit and proper test.