Bersiap Hadapi Sengketa Pilkada, Ini yang Dilakukan MK  

Reporter

Papan nama dan tempat duduk Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi dikosongkan setelah diberhentikan sementara di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Selasa, 7 Februari 2017. Patrialis terjaring OTT KPK bulan lalu. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.COJakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) bersiap menghadapi pendaftaran sengketa pemilihan kepala daerah serentak 2017. MK akan mulai membuka pendaftaran pada Rabu, 22 Februari 2017.

Meski pendaftaran belum dibuka, persiapan mulai tampak. Pada Senin, 20 Februari 2017, di lobi MK yang biasanya lapang, kini disesaki 14 meja dan komputer untuk menerima berkas gugatan. 

Baca: Selisih Suara Pilkada Tipis, 8 Daerah Ini Berpotensi Sengketa

Sebanyak 146 pegawai MK dari Gugus Tugas Perselisihan Hasil Pilkada telah bersiap menerima pasangan calon dari berbagai daerah yang keberatan terhadap penetapan KPU.

Anggota Gugus Tugas, Alexander Chandra, mengatakan pendaftaran akan dibuka mulai Rabu besok dan ditutup pada 1 Maret 2017. Namun ia dan timnya sudah siaga sejak Jumat lalu untuk menerima tim sukses pasangan calon yang membutuhkan informasi tentang sengketa. “Sudah ada beberapa orang yang tanya-tanya,” katanya.

Juru bicara MK, Fajar Laksono, mengatakan proses sidang sengketa pilkada 2017 akan berbeda dengan pilkada 2015 karena kurangnya satu hakim MK menjadi delapan hakim. Patrialis Akbar, hakim MK, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi pada awal Januari lalu karena menerima suap. 

Baca juga: Bertemu Anies di TPS 29, Begini Penjelasan Ketua KPU DKI

Biasanya, dengan sembilan hakim, MK membentuk tiga panel—masing-masing terdiri atas tiga hakim—yang akan memeriksa ratusan berkas permohonan. Putusan akan diplenokan sembilan hakim. Dengan komposisi delapan hakim, MK hanya akan membentuk dua panel.

“Kami rasa tidak akan ada masalah karena jumlah daerah yang menyelenggarakan pilkada jauh lebih sedikit dibanding tahun lalu sehingga yang bersengketa lebih sedikit,” kata Fajar.

Selama pilkada serentak 2015, tercatat ada 151 permohonan sengketa yang diajukan pasangan calon dari 264 daerah. Namun cuma sembilan permohonan yang memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke sidang pokok perkara. Dari sembilan perkara itu, hakim MK hanya mengabulkan gugatan tiga sengketa. 

INDRI MAULIDAR

Simak pula: Kasus Pencucian Uang, Bendahara GNPF-MUI Diperiksa Bareskrim







Jimly Asshiddiqie: Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Langgar Undang-Undang

3 hari lalu

Jimly Asshiddiqie: Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Langgar Undang-Undang

Jimly Asshiddiqie mengatakan DPR tidak punya wewenang untuk mencopot hakim konstitusi.


MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

4 hari lalu

MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha tidak melanggar batas masa kerja delapan tahun di jabatan itu


Aktivis Nilai Putusan MK soal UU Minerba Perkokoh Kepentingan Oligarki Tambang

5 hari lalu

Aktivis Nilai Putusan MK soal UU Minerba Perkokoh Kepentingan Oligarki Tambang

Tim Advokasi UU Minerba menilai, hakim MK hanya menjadi corong pemerintah dan mengabaikan hak konstitusi rakyat.


MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

17 hari lalu

MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Boyamin mengatakan RUU Perampasan Aset telah disusun sejak 2019. Namun DPR terkesan menolak mengesahkan RUU tersebut.


MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

19 hari lalu

MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

MK mengklarifikasi bahwa pernyataan tersebut merupakan jawaban dalam diskusi informal pada saat menjawab wartawan yang bertanya lewat chat WA.


Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

19 hari lalu

Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

Din Syamsuddin meminta MK mencopot juru bicaranya karena telah bicara soal kemungkinan presiden 2 periode bisa jadi calon wakil presiden.


Dewan Pers Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers

34 hari lalu

Dewan Pers Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers

Adanya tuduhan bahwa Pasal 15 ayat 2 UU Pers membuat Dewan Pers memonopoli pembuatan peraturan tentang pers juga dibantah MK.


PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

27 Juli 2022

PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

PKS buka suara soal dasar gugatan Presidential Threshold (PT) 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Respons Putusan MK, Wamenkumham Dukung Penelitian Ilmiah Ganja Medis

21 Juli 2022

Respons Putusan MK, Wamenkumham Dukung Penelitian Ilmiah Ganja Medis

Penelitian soal ganja medis seperti yang diminta oleh MK bisa dilakukan oleh pemerintah, selagi DPR membahas revisi UU Narkotika.


MK Perintahkan Pemerintah Segera Kaji Ganja Medis

20 Juli 2022

MK Perintahkan Pemerintah Segera Kaji Ganja Medis

MK tetap menolak gugatan legalisasi ganja medis. Menganggap manfaatnya tidak berbanding lurus dengan akibatnya.