Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Undangan Aksi 212 Catut NU, PBNU: Ada Implikasi Pidananya

image-gnews
Laskar Front Pembela Islam (FPI) mengawal mobil Imam Besar FPI Rizieq Shihab pada aksi damai 112 di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, 11 Februari 2017. Aksi damai ini diisi dengan tausiyah dan doa bersama untuk keselamatan bangsa. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Laskar Front Pembela Islam (FPI) mengawal mobil Imam Besar FPI Rizieq Shihab pada aksi damai 112 di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, 11 Februari 2017. Aksi damai ini diisi dengan tausiyah dan doa bersama untuk keselamatan bangsa. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Hukum Robikin Emhas mengingatkan penyelenggara Aksi 212 untuk tidak mencatut nama tokoh atau organisasi massa Islam Nahdlatul Ulama tanpa konfirmasi. Hal itu ditegaskannya mengingat telah tersebar beberapa meme dan broadcast undangan berlabel Aksi Bela Islam 212 Jilid 2, yang mencantumkan nama KH Ma'ruf Amin di urutan pertama tokoh yang akan hadir.

"Kami mengingatkan saja, mencatut nama tokoh atau ormas tanpa konfirmasi yang cenderung memanfaatkan itu juga ada implikasi pidananya. Yang begini sebaiknya dihentikan," kata Robikin Emhas di Jakarta, Senin 20 Februari 2017.

Baca juga:
Kawal Aksi 212, Polda Metro Bakal Kerahkan 10 Ribu Personel
Rizieq, GNPF-MUI & Munarman Tak Ikut Aksi 212, Ini Kata FPI

Ia mengaku telah mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut dan ternyata Kiai Ma'ruf Amin tidak tahu menahu kegiatan tersebut. "Saya ingin sampaikan klarifikasi bahwa Kiai Ma'ruf sebagai Ketua Umum MUI, lebih-lebih sebagai Rais Aam PBNU, tidak tahu menahu dan tidak hadir dalam aksi tersebut," tutur dia.

Robikin berharap siapa pun inisiator dan penyelenggara aksi 212 Jilid 2 agar tidak menggunakan nama KH Ma'ruf Amin sebagai penarik massa. Dia juga minta agar tidak ada pencatutan nama NU.

"Saya minta agar nama NU tidak dicatut karena Pengurus Besar Nahdlatul Ulama juga tidak tahu menahu aksi tersebut," kata alumnus Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading Malang yang juga advokat ini.

Sebelumnya, Forum Umat Islam (FUI) yang menginisiasi aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI pada Selasa, 21 Februari 2017 ini. Menurut Sekretaris Jenderal FUI Muhammad Al Khaththath mengatakan, perwakilan massa aksi 212 akan menemui Komisi Hukum DPR. Mereka akan menyampaikan aspirasinya agar Kepolisian menghentikan proses hukum terhadap Rizieq Syihab, Bachtiar Nasir, dan Munarman.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca juga:
Penjelasan Soal Gempa Langka yang Mengguncang Madura
Pengamat Politik: Bisa Jadi SBY Pakai Jurus Pilpres 2014

"Semua bentuk kriminalisasi ulama kami minta dihentikan," kata Al Khaththath di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 Februari 2017.

Terkait soal poster undangan aksi dengan gambar Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan sejumlah tokoh pun telah dibantah oleh FUI. Koordinator lapangan Aksi 212, Bernard Abdul Jabbar mengatakan FUI tidak pernah membuat poster undangan. FUI juga tak pernah mengundang Panglima TNI untuk berpartisipasi dalam aksi besok.

"Itu hoax, kami tidak mengundang TNI," tutur Bernard. "Kami tidak tahu dari mana datangnya. Itu hoax, itu berita tidak benar."

ANTARA | AHMAD FAIZ | INGE KLARA SAFITRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Google Kembali Melakukan PHK, Ini Alasannya

4 hari lalu

Logo Google. REUTERS
Google Kembali Melakukan PHK, Ini Alasannya

Dalam beberapa bulan terakhir Google telah melakukan PHK sebanyak 3 kali, kali ini berdampak pada 28 karyawan yang melakukan aksi protes.


Eks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres

4 hari lalu

Eks Danjen Kopassus Soenarko memberi keterangan di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat, soal kedatangannya jelang aksi demonstrasi pada hari ini, Jumat, 19 April 2024, terkait gugatan Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi.  TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Eks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres

Din Syamsuddin dan eks Danjen Kopassus, Soenarko, turut hadir di unjuk rasa jelang putusan MK soal sengketa Pilpres 2024


Polisi Kerahkan 2.713 Personel Jaga Demo Jelang Putusan Gugatan Pilpres di MK

4 hari lalu

2.713 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan sengketa Pilpres 2024, Jumat, 19 April 2024. Foto: Dok. Polisi
Polisi Kerahkan 2.713 Personel Jaga Demo Jelang Putusan Gugatan Pilpres di MK

2.713 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan sengketa Pilpres 2024.


Jelang Demo Gugatan Pilpres di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

4 hari lalu

Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat arah Harmoni dan Balai Kota mulai ditutup, pada Jumat pagi, 19 April 2024, imbas dilakukan jelang aksi demonstasi di Mahkamah Konstitusi perihal putusan sengketa Pilpres 2024. TEMPO/ Advist Khoirunikmah.
Jelang Demo Gugatan Pilpres di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

Polisi mulai menutup Jalan Medan Merdeka Barat menyusul rencana demonstrasi jelang sidang putusan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).


Prabowo Minta Demo di Depan Gedung MK Dibatalkan, Haris Rusli: Beliau Khawatir Ada Gesekan dan Benturan Sosial

4 hari lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Prabowo Minta Demo di Depan Gedung MK Dibatalkan, Haris Rusli: Beliau Khawatir Ada Gesekan dan Benturan Sosial

Komandan Tim Kampanye Nasional bidang relawan Haris Rusli Moti menyatakan, Prabowo meminta penghentian aksi damai di depan gedung MK


Kecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50

6 hari lalu

Polisi mengevakuasi jenazah korban kecelakaan di Tol Jakarta-CIkampek KM 58, Karawang Timur, Jawa Barat, Senin, 8 April 2024. Kecelakaan yang  melibatkan tiga kendaraan yaitu Bus Primajasa, Grand Max dan Daihatsu Terios tersebut mengakibatkan 12 orang tewas. ANTARA/Awaludin
Kecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50

Tol Cikampek Kilometer atau KM 50-an kembali menjadi lokasi tragedi. Sebuah kecelakaan maut terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek pada arus mudik lalu


Suasana Gedung KPU Sehari Setelah Penetapan Hasil Pemilu: Jalan Sudah Dibuka, Tak Ada Demo

33 hari lalu

Suasana di sekitar Gedung Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI sehari setelah penetapan hasil Pemilu 2024, Kamis, 21 Maret 2024. Pembatas di Jalan Imam Bonjol yang mengarah ke Gedung KPU sudah dibuka pukul 14.25 WIB. TEMPO/Defara
Suasana Gedung KPU Sehari Setelah Penetapan Hasil Pemilu: Jalan Sudah Dibuka, Tak Ada Demo

Begini suasana di kawasan Gedung KPU RI sehari setelah penetapan hasil Pemilu 2024.


Profil Din Syamsuddin Pengerak Demonstrasi Kecurangan Pemilu 2024

33 hari lalu

Wakil presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla (kiri) didampingi tokoh muslim Indonesia, Din Syamsuddin saat memberikan keterangan dalam acara konferensi pers Tokoh Bangsa di Jakarta, Kamis, 2 Februari 2024. Dalam konferensi pers tersebut tokoh bangsa yang terdiri dari Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla, tokoh muslim Indonesia Din Syamsuddin, pendeta Kristen Sherphard Supit dan para akademisi menyinggung soal politisasi bansos, serta menyuarakan gerakan pemilu jujur dan adil. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Profil Din Syamsuddin Pengerak Demonstrasi Kecurangan Pemilu 2024

Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh penggerak aksi unjuk rasa menolak pemilu curang


Demo di Depan KPU, Refly Harun: Kecurangan Sudah Terjadi saat Jokowi Mau Perpanjang Masa Jabatan

34 hari lalu

Pakar hukum tata negara Refly Harun berorasi di depan kantor KPU RI saat demonstrasi menolak hasil Pemilu 2024 di Jakarta Pusat, 20 Maret 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
Demo di Depan KPU, Refly Harun: Kecurangan Sudah Terjadi saat Jokowi Mau Perpanjang Masa Jabatan

Refly Harun mendesak massa untuk menolak hasil Pemilu 2024.


16 Orang Ditangkap saat Demonstrasi di DPR dan KPU, Ini Penjelasan Polres Metro Jakpus

34 hari lalu

Ilustrasi demo/unjuk rasa. Toulousestreet.com
16 Orang Ditangkap saat Demonstrasi di DPR dan KPU, Ini Penjelasan Polres Metro Jakpus

Menurut Humas Polres Metro Jakarta Pusat, aksi demonstrasi di DPR semalam berujung anarkis.