Ini Kata Istana Soal Fatwa MA dan Gugatan Tentang Ahok

Reporter

Presiden Jokowi (kiri) didampingi Mensesneg Pratikno menerima Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddqie di Istana Merdeka, Jakarta, 23 Januari 2017. Pertemuan ini juga membahas masalah kebangsaan dan ancaman terhadap kebhinekaan. ANTARA/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akhirnya mengungkapkan isi Fatwa Mahkamah Agung tentang status Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dalam suratnya, MA memutuskan untuk tidak berpendapat karena status Ahok sedang diperkarakan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Lalu, apak kata Istana Kepresidenan?

"Kami belum tahu perkembangannya bagaimana," ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat dicegat di Istana Kepresidenan, Senin, 20 Februari 2017.

Baca juga:
Gugat Jokowi ke PTUN, Permusi: Berhentian Ahok Agar Kondusif
Soal Pengaktifan Ahok, Mendagri Siap Hadapi Gugatan Parmusi

Sebagaimana diberitakan, status Ahok sebagai gubernur inkumben tengah dipermasalahkan berbagai pihak sebab berpotensi dianggap melanggar Pasal 83 UU Pemerintah Daerah. Dalam aturan itu, kepala daerah yang terancam hukuman 5 tahun harus diberhentikan dari jabatannya. Ahok, dalam dakwaan kasus penistaan agama, terancam hukuman 4 tahun dan 5 tahun.

Sejauh ini, pemerintah memilih mengambil sikap berbeda dengan menyatakan akan menunggu tuntutan jaksa. Pertimbangan pemerintah, dakwaan Ahok bersifat alternatif atau mengandung dua ancaman hukuman. Keputusan itu akhirnya mendorong sejumlah pihak meminta Fatwa MA atau bahkan menggugat Presiden Joko Widodo dan Tjahjo ke PTUN. Dua pihak yang menggugat Presiden Joko Widodo dan Tjahjo adalah ACTA serta Parmusi.

Baca pula: Soal Ahok, Menteri Tjahjo Sebut Mahkamah Agung Sudah Keluarkan Fatwa

Pratikno mengatakan, pemerintah baru akan menentukan langkah selanjutanya setelah mendapat laporan dari Tjahjo. Dari Jumat lalu, kata ia, Tjahjo belum memberikan kabar apapun soal Fatwa MA. "Jadi, saya belum tahu. Saya akan cek ke Mendagri," ujar Pratikno.

Hal senada disampaikan oleh Juru Bicara Istana Kepresidenan Johan Budi Sapto Pribowo. Ia mengaku belum tahu soal isi Fatwa MA. Meski begitu, ada fatwa MA atau tidak, Presiden Joko Widodo mempersilakan kelompok atau orang manapun untuk menggugat keputusan pemerintah mempertahankan Ahok ke PTUN.

Silakan baca: Pemuda Muhammadiyah Minta Ahok Dicopot, Jokowi:Tunggu Sidang

"Proses begitu ya silakan saja. Selama di jalur hukum, Presiden menghormati proses hukum itu. Kalau gak ada yang puas, silakan melakukan mekanisme sesuai aturan yang berlaku. Ke PTUN pun silakan saja," ujar Johan kepada Tempo.

Secara terpisah, tadi siang, Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Simanjuntak mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo belum akan mengambil keputusan apapun soal Ahok hingga ada acuan legal formal, baik berupa fatwa MA ataupun putusan PTUN. Apa yang ada sekarang, menurut Presiden Joko Widodo, hanyalah perdebatan di publik.

"Tetapi, tadi Presiden Jokowi menjawab akan bersikap dengan terang dan tegas apabila ada argumen hukum yang formal," ujar Dahnil, usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan.

ISTMAN MP

Simak: Pengamat Politik: Bisa Jadi SBY Pakai Jurus Pilpres 2014






Mahfud MD Ungkap Rencana Jokowi Kunjungi Korban Tragedi Kanjuruhan Kamis

1 menit lalu

Mahfud MD Ungkap Rencana Jokowi Kunjungi Korban Tragedi Kanjuruhan Kamis

Mahfud MD memaparkan rencana Presiden Jokowi untuk mengunjungi korban tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur dan menyerahkan santunan


Siapa Menko Jokowi Paling Tajir? Mengintip Harta Luhut Binsar Pandjaitan, Airlangga Hartarto, Muhadjir Effendy, Mahfud MD

14 menit lalu

Siapa Menko Jokowi Paling Tajir? Mengintip Harta Luhut Binsar Pandjaitan, Airlangga Hartarto, Muhadjir Effendy, Mahfud MD

Di antara 4 menko di kabinet Jokowi, siapakah yang paling kaya antara Luhut, Muhadjir Effendy, Airlangga Hartarto atau Mahfud MD? Berapa utangnya?


Mahfud Md Sebut Kepres TGIPF Tragedi Kanjuruhan Terbit Hari Ini

26 menit lalu

Mahfud Md Sebut Kepres TGIPF Tragedi Kanjuruhan Terbit Hari Ini

Mahfud Md hari ini menemui Presiden Jokowi di Istana Negara untuk membeitahu pembentukan TGIPF Tragedi Kanjuruhan. Akan dibuat Kepres.


Sinyal Jokowi Cabut Status Pandemi Covid-19, Ini 5 Negara yang Sudah Tak Wajibkan Pakai Masker

1 jam lalu

Sinyal Jokowi Cabut Status Pandemi Covid-19, Ini 5 Negara yang Sudah Tak Wajibkan Pakai Masker

Jokowi memberikan sinyal akan nyatakan pandemi Covid-19 di Indonesia akan berakhir. Negara mana saja yang sudah bebas masker?


Pengamat Sebut Deklarasi Anies Capres Membuat Poros Politik Makin Mengerucut

2 jam lalu

Pengamat Sebut Deklarasi Anies Capres Membuat Poros Politik Makin Mengerucut

Agung Baskoro menilai deklarasi Anies sebagai sebagai capres oleh NasDem bakal membuat poros politik yang eksis semakin mengerucut.


Penjabat Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan Harus Sosok Netral yang Bebas dari Aliansi Politik

3 jam lalu

Penjabat Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan Harus Sosok Netral yang Bebas dari Aliansi Politik

Lembaga PARA Syndicate menilai sosok Penjabat Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan haruslah sosok yang netral bebas dari aliansi politik.


ID FOOD Dukung Gerakan Kemitraan Inklusif UMKM Naik Kelas yang Dirilis Jokowi

5 jam lalu

ID FOOD Dukung Gerakan Kemitraan Inklusif UMKM Naik Kelas yang Dirilis Jokowi

BUMN Holding Pangan ID FOOD ikut mendukung gerakan kemitraan inklusif untuk UMKM Naik Kelas yang diluncurkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama KADIN Indonesia.


Indonesia Terancam Resesi, Stok 9 Pangan Strategis di DKI Jakarta Aman hingga Februari 2023

14 jam lalu

Indonesia Terancam Resesi, Stok 9 Pangan Strategis di DKI Jakarta Aman hingga Februari 2023

Sembilan pangan strategis itu di antaranya beras, daging ayam, daging sapi, dan minyak goreng.


Surya Paloh Sebut Sudah Bertemu Jokowi Sebelum Deklarasikan Anies Baswedan

15 jam lalu

Surya Paloh Sebut Sudah Bertemu Jokowi Sebelum Deklarasikan Anies Baswedan

Surya Paloh mengatakan, sebelum memilih Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Partai NasDem, dia bertemu dengan Presiden Jokowi.


Jokowi Tolak Tanggapi NasDem Usung Anies Jadi Capres 2024

17 jam lalu

Jokowi Tolak Tanggapi NasDem Usung Anies Jadi Capres 2024

Anies Baswedan resmi diusung Partai NasDem menjadi capres untuk perhelatan Pilpres 2024. Diumumkan Surya Paloh.