Ini Kata Istana Soal Fatwa MA dan Gugatan Tentang Ahok

Reporter

Presiden Jokowi (kiri) didampingi Mensesneg Pratikno menerima Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddqie di Istana Merdeka, Jakarta, 23 Januari 2017. Pertemuan ini juga membahas masalah kebangsaan dan ancaman terhadap kebhinekaan. ANTARA/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akhirnya mengungkapkan isi Fatwa Mahkamah Agung tentang status Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dalam suratnya, MA memutuskan untuk tidak berpendapat karena status Ahok sedang diperkarakan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Lalu, apak kata Istana Kepresidenan?

"Kami belum tahu perkembangannya bagaimana," ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat dicegat di Istana Kepresidenan, Senin, 20 Februari 2017.

Baca juga:
Gugat Jokowi ke PTUN, Permusi: Berhentian Ahok Agar Kondusif
Soal Pengaktifan Ahok, Mendagri Siap Hadapi Gugatan Parmusi

Sebagaimana diberitakan, status Ahok sebagai gubernur inkumben tengah dipermasalahkan berbagai pihak sebab berpotensi dianggap melanggar Pasal 83 UU Pemerintah Daerah. Dalam aturan itu, kepala daerah yang terancam hukuman 5 tahun harus diberhentikan dari jabatannya. Ahok, dalam dakwaan kasus penistaan agama, terancam hukuman 4 tahun dan 5 tahun.

Sejauh ini, pemerintah memilih mengambil sikap berbeda dengan menyatakan akan menunggu tuntutan jaksa. Pertimbangan pemerintah, dakwaan Ahok bersifat alternatif atau mengandung dua ancaman hukuman. Keputusan itu akhirnya mendorong sejumlah pihak meminta Fatwa MA atau bahkan menggugat Presiden Joko Widodo dan Tjahjo ke PTUN. Dua pihak yang menggugat Presiden Joko Widodo dan Tjahjo adalah ACTA serta Parmusi.

Baca pula: Soal Ahok, Menteri Tjahjo Sebut Mahkamah Agung Sudah Keluarkan Fatwa

Pratikno mengatakan, pemerintah baru akan menentukan langkah selanjutanya setelah mendapat laporan dari Tjahjo. Dari Jumat lalu, kata ia, Tjahjo belum memberikan kabar apapun soal Fatwa MA. "Jadi, saya belum tahu. Saya akan cek ke Mendagri," ujar Pratikno.

Hal senada disampaikan oleh Juru Bicara Istana Kepresidenan Johan Budi Sapto Pribowo. Ia mengaku belum tahu soal isi Fatwa MA. Meski begitu, ada fatwa MA atau tidak, Presiden Joko Widodo mempersilakan kelompok atau orang manapun untuk menggugat keputusan pemerintah mempertahankan Ahok ke PTUN.

Silakan baca: Pemuda Muhammadiyah Minta Ahok Dicopot, Jokowi:Tunggu Sidang

"Proses begitu ya silakan saja. Selama di jalur hukum, Presiden menghormati proses hukum itu. Kalau gak ada yang puas, silakan melakukan mekanisme sesuai aturan yang berlaku. Ke PTUN pun silakan saja," ujar Johan kepada Tempo.

Secara terpisah, tadi siang, Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Simanjuntak mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo belum akan mengambil keputusan apapun soal Ahok hingga ada acuan legal formal, baik berupa fatwa MA ataupun putusan PTUN. Apa yang ada sekarang, menurut Presiden Joko Widodo, hanyalah perdebatan di publik.

"Tetapi, tadi Presiden Jokowi menjawab akan bersikap dengan terang dan tegas apabila ada argumen hukum yang formal," ujar Dahnil, usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan.

ISTMAN MP

Simak: Pengamat Politik: Bisa Jadi SBY Pakai Jurus Pilpres 2014






Kecewanya Peserta Acara Relawan Jokowi di GBK: Katanya Mau Shalawat Qubro, Ternyata Enggak Ada

2 jam lalu

Kecewanya Peserta Acara Relawan Jokowi di GBK: Katanya Mau Shalawat Qubro, Ternyata Enggak Ada

Beberapa peserta acara relawan Jokowi di GBK tadi siang mengaku kecewa karena berbeda dengan informasi yang mereka terima. Ada yang diajak teman.


Pernyataan Jokowi Soal Rambut Putih Disebut Beri Pengaruh Elektoral untuk Ganjar Pranowo

2 jam lalu

Pernyataan Jokowi Soal Rambut Putih Disebut Beri Pengaruh Elektoral untuk Ganjar Pranowo

Agung menyebut dampak elektoral Jokowi ini bakal sangat penting untuk Ganjar Pranowo, bila Pilpres 2024 berlangsung kompetitif.


Jokowi Minta Relawan Pilih Capres Berambut Putih, Pengamat: Sinyal Kuat untuk Ganjar Pranowo

4 jam lalu

Jokowi Minta Relawan Pilih Capres Berambut Putih, Pengamat: Sinyal Kuat untuk Ganjar Pranowo

Pengamat sebut pernyataan Jokowi soal calon presiden yang didukung mengarah ke Ganjar Pranowo. Cuma Ganjar yang berambut putih dari tiga nama lain.


Cerita Relawan Jokowi Berangkat dari Rumah Jam 3 Pagi Menuju GBK

4 jam lalu

Cerita Relawan Jokowi Berangkat dari Rumah Jam 3 Pagi Menuju GBK

Ribuan relawan Jokowi hari ini berkumpul di Stadion GBK untuk mengikuti pertemuan relawan. Beri dukungan ke Jokowi.


Teriakan Jokowi 3 Periode Menggema di Acara Nusantara Bersatu, Ini Tanggapan Presiden

7 jam lalu

Teriakan Jokowi 3 Periode Menggema di Acara Nusantara Bersatu, Ini Tanggapan Presiden

Relawan meneriakkan Jokowi 3 periode dalam acara Nusantara Bersatu. Presiden menanggapinya dengan senyuman dan jari yang membentuk angka 3.


Relawan Rebutan Foto Pakai Jaket Jokowi, Ingin Rasakan Keringat Presiden

8 jam lalu

Relawan Rebutan Foto Pakai Jaket Jokowi, Ingin Rasakan Keringat Presiden

Jaket yang dilemparkan Jokowi menjadi rebutan relawan. Mereka menggunakan jaket itu untuk berfoto.


Relawan Jokowi Padati GBK Senayan, Lilis: Saya Mau Lihat Pak Jokowi dan Inul Daratista

9 jam lalu

Relawan Jokowi Padati GBK Senayan, Lilis: Saya Mau Lihat Pak Jokowi dan Inul Daratista

Relawan Jokowi dalam Gerakan Nusantara Bersatu memadati kawasan Gelora Bung Karno atau GBK Senayan pada Sabtu, 26 November 2022.


Jokowi ke Relawan: Jangan Pilih Pemimpin yang Hanya Senang di Istana

9 jam lalu

Jokowi ke Relawan: Jangan Pilih Pemimpin yang Hanya Senang di Istana

Jokowi meminta para relawan memilih pemimpin yang senang turun ke bawah dan merasakan penderitaan rakyat pada Pilpres 2024.


Sambutan Jokowi di Acara Nusantara Bersatu: Pilih Capres yang Berambut Putih dan Banyak Kerutan Wajah

9 jam lalu

Sambutan Jokowi di Acara Nusantara Bersatu: Pilih Capres yang Berambut Putih dan Banyak Kerutan Wajah

Presiden Jokowi meminta relawan yang hadir dalam acara Nusantara Bersatu memilih calon presiden yang berambut putih dan memiliki banyak kerutan wajah


Taufik Basari Jelaskan Alasan NasDem Abstain Usulan Revisi UU IKN,

9 jam lalu

Taufik Basari Jelaskan Alasan NasDem Abstain Usulan Revisi UU IKN,

Taufik Basari menyatakan NasDem abstain terkait usulan revisi UU IKN karena beberapa alasan.