Soal Revisi PP Lahan Gambut, Ini Pasal-pasal Kontroversial  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berkoordinasi dengan para bawahannya usai menyusuri pematang kanal bersekat yang dibangun untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan gambut di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, 31 Oktober 2015. ANTARA/Saptono

TEMPO.CO, Palangkaraya - Forum Group Discussion (FGD) bekerjasama dengan fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya , Kalimantan Tengah (Kalteng) dengan Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (MAKSI) mendesak pemerintah untuk merevisi sejumlah aturan kontraversial dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 57 tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

Ketua Bidang Pengelolaan Hasil Perkebunan DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Didik Hariyanto kepada wartawan, Senin 20 Februari 2017 di Palangkaraya mengatakan, sebaiknya Presiden Jokowi segera melakukan revisi terhadap PP tersebut terutama untuk pasal-pasal yang dinilai kontroversial.

Hal senada dikatakan pakar gambut dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Gunawan Jajakirana. Ia menilai banyak pasal dalam PP. 57 tahum 2016 itu yang tidak memiliki kajian ilmiah terutama dalam penentuan tinggi muka air tanah gambut.

Baca : Presiden Jokowi Diminta Merevisi PP Lahan Gambut, Sebabnya...

Dijelaskannya, terbakar atau tidaknya gambut sangatlah dipengaruhi oleh kelembapan tanah dan bukan dari tinggi muka air tanah. Hal ini karena relief muka gambut sangat bergelombang dengan perbedaan antara muka bisa mencapai 70 cm. Hal yang sama juga berlaku untuk muka air tanah gambut yang juga tidak rata bahkan perbedaanya bisa mencapai 100 cm.

"Lalu bagaimana angka 0,4 tersebut akan diterapkan ini merupakan aturan yang tidak logis,"ujar Gunawan.

Simak juga : Rizieq, GNPF-MUI dan Munarman Tak Ikut Aksi 212 Jilid 2, Ini Kata FPI

Menurut FGD aturan dalam PP nomor 57 tahun 2016 yang kontraversial diantaranya menyangkut kriteria Gambut rusak yang ditetapkan hanya berdasarkan muka air gambut yang paling rendah 0,4 meter.

Selain itu penetapan 30 persen dari kawasan Hidrologis (KHG) sebagai fungsi lindung akan mematikan ekonomi rakyat dan investasi. Untuk itu mereka mendesak agar revisi perlu segera dilakukan karena aturan itu akan menyulitkan masyarakat yang sudah turun temurun manfaat lahan gambut untuk kehidupan.

KARANA WW

Infografis Terkait: 2 Tahun Setelah Amuk Lahan Gambut






Luhut Bilang Pakar Ekonomi AS Puji Perekonomian Indonesia: Akibat Leadership Jokowi

23 menit lalu

Luhut Bilang Pakar Ekonomi AS Puji Perekonomian Indonesia: Akibat Leadership Jokowi

Saat berkunjung ke Amerika Serikat, Menteri Luhut bercerita banyak pakar ekonomi yang memberikan apresiasi terhadap kondisi ekonomi Indonesia.


Presiden Jokowi Dijadwakan Akan Terima Gelar Adat Kesultanan Ternate

24 menit lalu

Presiden Jokowi Dijadwakan Akan Terima Gelar Adat Kesultanan Ternate

Jokowi diagendakan menerima anugerah gelar adat dari Kesultanan Ternate di Kedaton Sultan Ternate, dalam kunjungan kerjanya ke Maluku Utara


Presiden Jokowi Kunjungi Maluku Utara, Ini 4 Rekomendasi Wisata di Sekitar Kota Sofifi

34 menit lalu

Presiden Jokowi Kunjungi Maluku Utara, Ini 4 Rekomendasi Wisata di Sekitar Kota Sofifi

Presiden Jokowi ke Kota Maluku Utara. Apa saja destinasi wisata unggulan di sekitar Sofifi?


Bantuan Indonesia untuk Korban Banjir dan Longsor Tiba di Pakistan

8 jam lalu

Bantuan Indonesia untuk Korban Banjir dan Longsor Tiba di Pakistan

Bantuan kemanusiaan dari Pemerintah Indonesia untuk korban banjir di Provinsi Sindh telah tiba di Karachi, Pakistan


Luhut Sebut Jokowi Minta Pengadaan Mobil Listrik untuk Pejabat Dianggarkan di APBN

10 jam lalu

Luhut Sebut Jokowi Minta Pengadaan Mobil Listrik untuk Pejabat Dianggarkan di APBN

Luhut menuturkan saat ini pemerintah sedang menyusun perencanaan pengadaan mobil listrik.


Luhut Bicara Mobil Listrik untuk Pejabat: Saya Sudah Pakai

11 jam lalu

Luhut Bicara Mobil Listrik untuk Pejabat: Saya Sudah Pakai

Luhut juga mengaku sudah memiliki mobil listrik.


Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

11 jam lalu

Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

Jaleswari menyebut absennya Lukas Enembe dalam panggilan KPK itu sebagai ironi. Sebab, seharusnya pejabat sekelas dia dapat memberikan contoh.


Rachmat Gobel: Cadangan Aspal Buton Cukup untuk Swasembada Hingga 125 Tahun

11 jam lalu

Rachmat Gobel: Cadangan Aspal Buton Cukup untuk Swasembada Hingga 125 Tahun

"Kita sudah dianugerahi kekayaan alam aspal tapi malah disia-siakan," ujar Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel.


8 Hari Setelah PPP Copot Suharso Monoarfa, Jokowi Menunjuknya Jadi Koordinator SDGs 2024

11 jam lalu

8 Hari Setelah PPP Copot Suharso Monoarfa, Jokowi Menunjuknya Jadi Koordinator SDGs 2024

Setelah dicopot dari jabatan ketua umum PPP, Suharso Monoarfa ditunjuk Jokowi sebagai Koordinator SDGs 2024.


Muhadjir Diperintah Jokowi: Terjun ke Provinsi Sindh, Lokasi Terparah Banjir Pakistan

13 jam lalu

Muhadjir Diperintah Jokowi: Terjun ke Provinsi Sindh, Lokasi Terparah Banjir Pakistan

Muhadjir diminta Jokowi mewakili pemerintah Indonesia menyalurkan bantuan kepada korban banjir dan tanah longsor di Pakistan.