Sekolah Mataram Dikepung Iklan Rokok

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi larangan merokok/kampanye anti rokok. Getty Images/ChinaFotoPress

    Ilustrasi larangan merokok/kampanye anti rokok. Getty Images/ChinaFotoPress

    TEMPO.CO, Mataram - Lembaga peduli anak Yayasan Gagas Mataram meminta kepedulian Pemerintah Kota Mataram untuk mengatasi maraknya penjualan dan pemasangan iklan rokok di sekitar sekolah. Apalagi, pada 2018 mendatang, kota Mataram akan dicanangkan sebagai Kota Layak Anak.

    Direktur Yayasan Gagas Mataram Azhar Zaini mengatakan sekolah-sekolah mulai dari SMP sampai SMA dikepung warung-warung yang penuh dengan jualan rokok dan iklan-iklan rokok. Untuk itu, lembaganya selaku pendamping 30 sekolah akan melakukan edukasi. "Pemerintah Kota Mataram harus segera tanggap masalahnya," kata Azhar Zaini kepada Tempo, Senin 20 Februari 2017 siang. Padahal dulu, katanya, sudah ada kesepahaman untuk menghentikan izin pemasangan iklan rokok.

    Azhar menambahkan, semakin banyak anak-anak perempuan yang kecanduan rokok karena adanya citra sebagai anak macho jika merokok. "Hasil investigasi kami, anak-anak perempuan ikut merokok karena pergaulan," ucapnya.

    Baca juga:
    Dikritik, Presiden Trump Pecat Pejabat Senior Dewan Keamanan
    Ajal Kim Jong-nam dan Kisah 5 Racun Alami Pembunuh Manusia

    Ia menyatakan keprihatinannya sebab semakin banyak pemasangan iklan rokok di warung-warung bahkan berdekatan dengan puskesmas di Mataram. Antara lain ada dua videotron di dekat Puskesmas Tanah Aji. "Siang pun terlihat jelas videotron itu," ujar Azhar.

    Menurut dia, para pemilik warung mendapatkan imbalan berupa rokok dan uang untuk pemasangan poster di warungnya. Mereka memperoleh spanduk sebagai dalih penahan panas matahari. Ada yang menerima imbalan berupa rokok dan ada pula yang dibayar Rp 300 ribu hingga Rp 1 juta setahun. Para pemilik warung, menurut dia, tidak menyadari dampak rokok terhadap anak-anak.

    Tempo berupaya memperoleh konfirmasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menangani masalah perizinan. Namun hingga berita ini ditulis, belum ada jawaban. Sewaktu dimintai tanggapan, Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Lalu Martawang belum dapat memberi penjelasan karena sedang menjadi pembicara suatu kegiatan di luar daerah.

    SUPRIYANTHO KHAFID


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPK Berencana Menghapus Hasil Penyadapan 36 Perkara

    Terdapat mekanisme yang tak tegas mengenai penghapusan hasil penyadapan 36 penyelidikan yang dihentikan KPK.