Komnas HAM Berharap Ada Diskresi Dalam Rekrutmen PNS

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi (kanan) melakukan sidak ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jakarta, 4 Januari 2015. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi (kanan) melakukan sidak ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jakarta, 4 Januari 2015. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    TEMPO.CO, Purwakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menganggap Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  tak memiliki keberanian mengeluarkan diskresi soal rekrutmen Aparatur Sipil Negara.

    Koordinator Desa Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komnas HAM, Djayadi Damanik, mengatakan, proses penerimaan Aparatur Sipil Negara harus berlaku azas hak mereka yang tak sama diperlakukan sama.

    "Bupati Purwakarta mengilustrasikan seorang sopir stoomwals semestinya tidak harus mengikuti testing fomal seperti calon ASN yang akan bekerja sebagai staf," kata Damanik, saat ditemui Tempo seusai diskusi dengan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dan para kepala dinas dan badan di Bale Nagri, Senin, 20 Februari 2017.

    Baca : Bupati Madiun Minta Moratorium Guru CPNS Dihentikan, Sebabnya...

    Damanik menegaskan, ke depan harus ada keberanian dari Kemenpan-ARB untuk mengeluarkan diskresi. Jika tidak, dia menganggap rekrutmen itu melanggar HAM. "Tapi, soal itu tidak cuma berlaku di institusi pemerintahan tapi juga swasta," kata Djayadi.

    Meski dikhawatirkan ada pelanggaran HAM, Komnas tak bisa mengeluarkan rekomendasi. Damanik beralasan, rekomendasi baru bisa dibuat setelah ada pengaduan dari masyarakat. Tapi persoalan testing penerimaan ASN atau Pegawai Negeri Sipil itu akan dibawa ke pimpinan Komnas HAM.

    Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, sebelumnya mengusulkan pemerintah pusat melalui menegubah formula penerimaan ASN. Sebab, proses penerimaan ASN dinilai tidak adil. "Misalnya guru sukwan yang sudah bertugas selama 15-20 tahun, materi testingnya disamakan dengan calon yang baru lulus S1 atau sopir stoomwals, tukang sapu diwajibkan testing melalui komputer, kan kasihan dan jelas nggak bakalan lulus," kata dia.

    NANANG SUTISNA
    Simak juga : Pemuda Muhammadiyah Minta Ahok Dicopot, Jokowi: Tunggu Sidang


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.