Aksi 212 di DPR, HMI Belum Memutuskan Ikut Atau Tidak

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua PBHMI Mulyadi Tansir usai pertemuan di rumah Ketua Umum FPI Rizieq Shihab, di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 14 November 2016. Tempo/Egi Adyatama

    Ketua PBHMI Mulyadi Tansir usai pertemuan di rumah Ketua Umum FPI Rizieq Shihab, di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 14 November 2016. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Mahasiswa Islam Indonesia Mulyadi P Tamsir menyatakan bahwa pihaknya belum memutuskan apakah akan ikut serta dalam Aksi Bela Islam Jilid IV atau dikenal juga Aksi 212 Jilid 2 bakal yang berlangsung besok. Ia berkata, hal itu masih harus dibicarakan.

    "Masih harus kami bicarakan dulu dengan teman-teman di internal (HMI)," ujar Mulyadi di Istana Kepresidenan, Senin, 20 Februari 2017 pagi.

    Baca : Jelang Aksi 212 Jilid 2 HMI Temui Jokowi, Agendanya apa?

    Sebagaimana telah diberitakan, Forum Umat Islam akan menggelar lagi Aksi Bela Islam untuk kesekian kalinya yang akan mengikutsertakan sejumlah ormas Islam. Namun, untuk yang terbaru ini, tidak lagi di sekitar Istana Kepresidenan, Monas, atau Istiqlal, melainkan di depan Gedung DPR.

    Adapun aksi itu masih mengusung tema serupa, yaitu soal kasus penistaan agama yang menjerat inkumben Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Mereka berkeinginan agar Ahok segera diberhentikan dari posisinya mengingat Ahok terancam hukuman lima tahun dalam salah satu dakwaan perkaranya.

    Mulyadi menjelaskan bahwa sikap mereka terhadap kasus Ahok jelas yaitu menolak segela bentuk penistaan agama oleh siapapun. Itulah kenapa, kata ia, aksi-aksi HMI selalu mendorong proses penegakan hukum terhadap kasus itu. Namun, hal itu bukan berarti memastikan mereka akan ikut aksi esok.

    "Kami baru selesai raker tadi subuh. Untuk mengambil kebijakan organisasi, pasti akan melalui mekanisme rapat dulu," ujar Mulyadi menegaskan.

    ISTMAN MP
    Simak pula : Parmusi Gugat Jokowi Soal Pengaktifan Kembali Gubernur Ahok


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPK Berencana Menghapus Hasil Penyadapan 36 Perkara

    Terdapat mekanisme yang tak tegas mengenai penghapusan hasil penyadapan 36 penyelidikan yang dihentikan KPK.