Pemuda Muhammadiyah Tak Larang Warganya Ikut Aksi 212 di DPR  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan massa 212 melakukan aksi long march di fly over Pramuka, Jakarta, 2 Desember 2016. TEMPO/Fardi Bestari

    Ribuan massa 212 melakukan aksi long march di fly over Pramuka, Jakarta, 2 Desember 2016. TEMPO/Fardi Bestari

    TEMPO.CO, Jakarta – Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Pedri Kasman mengatakan dukungan pada aksi besok, Selasa, 21 Februari 2017 (212), di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat.

    Meski begitu, Pedri mengatakan, secara lembaga, PP Muhammadiyah tidak ikut dalam aksi itu. “Secara lembaga tidak (ikut), tapi warga kami kalau mau ikut silakan,” kata Pedri saat dimintai konfirmasi Tempo, Senin, 20 Februari 2017.

    Ia juga mengatakan telah menerima undangan dari inisiator aksi untuk bergabung dalam aksi. Meski secara lembaga tak terlibat, namun Pedri menilai tuntutan yang dibawa aksi itu masih relevan dengan kondisi saat ini.

    Baca: Kawal Aksi 212, Polda Metro Bakal Kerahkan 10 Ribu Personel

    Aksi yang diinisiasi oleh Forum Umat Islam (FUI) itu rencananya digelar sejak pagi hingga sore di depan gedung DPR. Mereka menuntut agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dicopot dari jabatannya dan dipenjarakan karena dinilai telah menistakan agama.

    Mereka juga menuntut untuk menghentikan kriminalisasi terhadap ulama serta menghentikan penangkapan terhadap mahasiswa. “Tuntutannya sudah betul semua,” kata Pedri.

    Simak: FPI dan GNPF-MUI Tak Ikut Aksi 212 Jilid 2 di DPR

    Namun Pedri mengatakan sejumlah pemimpin Muhammadiyah ada kemungkinan tidak dapat ikut dalam aksi. Apalagi waktu aksi berbarengan dengan agenda sidang penistaan agama dengan terdakwa Ahok—sapaan Basuki.

    Ditambah, salah satu saksi ahli yang didatangkan oleh jaksa penuntut umum besok adalah Yunahar Ilyas, salah satu Ketua PP Muhammadiyah. “Kemungkinan kami sebagian besar ikut ke ruang sidang. Kami hanya mempersilakan warga Muhammadiyah untuk datang, sepanjang masih dalam koridor yang benar,” kata Pedri.

    Pedri sendiri sempat menjadi saksi dalam persidangan itu. Saat itu, dia juga memberikan keterangan sebagai saksi dari jaksa penuntut umum.

    EGI ADYATAMA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.