Dibekuk Polisi, Begini Praktek Pungli 4 PNS di Tulungagung  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Ilustrasi Pungutan liar (Pungli)/Korupsi/Suap. Shutterstock

TEMPO.CO, Tulungagung - Empat pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Tulungagung ditangkap polisi saat melakukan pungutan liar (pungli) di Pasar Hewan Kaliwungu. Saat diperiksa, mereka mengaku hanya meneruskan kebiasaan pegawai lama.

Empat PNS yang bertugas menjual karcis retribusi kepada pedagang di Pasar Hewan Kaliwungu, Kabupaten Tulungagung itu, kaget bukan kepalang saat aparat Kepolisian Resor Tulungagung menangkap mereka.

Polisi langsung mengamankan dan membawa keempatnya ke Mapolres beserta karcis retribusi dan uang pungutan dari pedagang. “Mereka masih kita periksa dan belum ditetapkan tersangka,” kata Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Tulungagung Inspektur Satu Andik Prasetyo saat dihubungi, Senin, 20 Februari 2017.

Andik menjelaskan, keempat PNS berinisial BN, 49 tahun, ES (53), RS (53), dan PH (30) tahun ditangkap di tempat penjualan retribusi Pasar Hewan Kaliwungu pada Sabtu, 18 Februari 2017. Pada hari itu, keempatnya berhasil mengumpulkan uang Rp 582 ribu dari penjualan tiket retribusi pasar. Dari uang itu, Rp 109 ribu di antaranya dibelikan rokok dan makan.

Kepada penyidik, mereka mengaku kerap memungut retribusi dari pedagang tanpa memberikan bukti karcis. Hal ini menguatkan dugaan uang yang dikumpulkan jauh lebih besar dari karcis yang dikeluarkan pemerintah.

Hal ini tampak dari barang bukti yang disita petugas dari tangan mereka, di antaranya 32 lembar sobekan karcis lama warna putih, 46 lembar sobekan karcis lama warna merah, 144 lembar sobekan karcis lama warna kuning, dan uang senilai Rp 582 ribu.

Baca: Bupati Malang Sering Menerima SMS Laporan Pungli Yang Menimpa PNS

Tak hanya menyelidiki dugaan pungli, hari itu, polisi juga mengembangkan modus serupa pada tahun-tahun sebelumnya. Sebab, buku catatan pemungutan retribusi sejak tahun 2013 hingga 2017 turut disita. “Kejahatan ini sepertinya sudah dilakukan lama,” kata Andik.

Jika keempatnya terbukti melakukan korupsi, polisi akan menjerat mereka dengan dengan pasal 12 poin E juncto pasal 12 poin A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi. Hukuman penjara maksimal empat tahun mengincar mereka di persidangan.

Simak juga: Suap Gula Impor 100 Juta, Hari Ini Sidan Vonis Irman Gusman

Sementara itu, salah satu pegawai pasar, ES, mengakui memungut retribusi tanpa memberikan bukti karcis kepada pedagang. Dia mengklaim telah mengenal semua pedagang di pasar itu sehingga tak perlu memberikan karcis. Bahkan, menurut ES, justru para pedagang yang meminta tak diberikan karcis.

Saat ditanya alasan melakukan itu, ES dengan terus terang melakukan kebiasaan pegawai sebelumnya dan para senior. Selama ini mereka melakukan hal serupa, termasuk memotong uang negara yang harus diserahkan untuk membeli makan dan rokok. “Ini kan sudah sejak dulu dilakukan,” kata PNS yang bertugas di pasar hewan sejak tahun 2010 lalu ini.

HARI TRI WASONO






10 Provinsi Dapat Rp 10 Miliar karena Dinilai Bisa Kendalikan Inflasi

5 hari lalu

10 Provinsi Dapat Rp 10 Miliar karena Dinilai Bisa Kendalikan Inflasi

Airlangga mengungkapkan ada sepuluh provinsi yang mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) karena mampu mengendalikan inflasi.


Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

12 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan siap berkolaborasi dengan Kemendagri karena masih banyak banyak pekerja di pemerintahan desa belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.


5 Fakta Elektrifikasi 2030: Kendaraan Dinas Dikebut Diganti Mobil Listrik

13 hari lalu

5 Fakta Elektrifikasi 2030: Kendaraan Dinas Dikebut Diganti Mobil Listrik

Melalui Inpres Nomor 7 Tahun 2022, Presiden Jokowi telah menginstruksikan kendaraan listrik sebagai wajib kendaraan dinas pemerintah.


Peraih Opini WTP Makin Banyak, Sri Mulyani: Pencapaian Luar Biasa di Tengah Pandemi

13 hari lalu

Peraih Opini WTP Makin Banyak, Sri Mulyani: Pencapaian Luar Biasa di Tengah Pandemi

Sri Mulyani Indrawati mencatat tahun ini semakin banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP atas laporan keuangannya.


Syarat, Dokumen, dan Tahapan Pendataan Non ASN 2022

15 hari lalu

Syarat, Dokumen, dan Tahapan Pendataan Non ASN 2022

Apa itu pendataan non ASN?


Hari Pamong Praja, Lengkap Ihwal Satpol PP: Tugas dan Fungsinya

26 hari lalu

Hari Pamong Praja, Lengkap Ihwal Satpol PP: Tugas dan Fungsinya

Satpol PP merupakan satuan polisi pemerintah daerah yang memelihara ketentraman, ketertiban umum, dan menegakkan peraturan daerah.


Tekan Inflasi Akibat Harga BBM Naik, Mendagri Minta Pemda Bertindak Cepat

29 hari lalu

Tekan Inflasi Akibat Harga BBM Naik, Mendagri Minta Pemda Bertindak Cepat

Mendagri Tito Karnavian memberikan arahan kepada Pemda untuk melakukan tindakan cepat adanya Inflasi yang disebabkan harga BBM naik


Sekjen Kemendagri Minta Hubungan Baznas dan Pemprov Ditingkatkan

41 hari lalu

Sekjen Kemendagri Minta Hubungan Baznas dan Pemprov Ditingkatkan

Hubungan yang terjaga baik diyakini berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas pengumpulan zakat di daerah.


Jokowi Minta Mendagri Siapkan Aturan agar Anggaran Tak Terduga Bisa Dipakai Atasi Inflasi

48 hari lalu

Jokowi Minta Mendagri Siapkan Aturan agar Anggaran Tak Terduga Bisa Dipakai Atasi Inflasi

Jokowi meminta pemerintah daerah memakai pos anggaran belanja tidak terduga dalam APBD untuk berbagai kebijakan yang dibutuhkan demi tekan inflasi


Sri Mulyani: Dana Pemerintah Daerah di Perbankan Masih Tinggi Rp 212,4 Triliun

54 hari lalu

Sri Mulyani: Dana Pemerintah Daerah di Perbankan Masih Tinggi Rp 212,4 Triliun

Sri Mulyani Indrawati mengatakan dana pemerintah daerah di perbankan masih tinggi atau sebesar Rp 212,4 triliun.