PDIP Dukung Ahok Tetap Jabat Gubernur DKI, Ini Alasannya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan keterangan pers usai menggelar diskusi dengan sejumlah petani dan ahli pertanian jelang Rakernas PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, 7 Januari 2016. ANTARA FOTO/

    Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan keterangan pers usai menggelar diskusi dengan sejumlah petani dan ahli pertanian jelang Rakernas PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, 7 Januari 2016. ANTARA FOTO/

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan partainya mendukung penuh upaya pemerintah mempertahankan jabatan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta meski sedang menjadi terdakwa kasus penistaan agama. "Untuk itu sikap kami jelas, kami beri dukungan ke pemerintah," kata Hasto kepada Tempo di kantornya pada Sabtu, 18 Februari 2017.

    Baca: Ombudsman Kritik Jaksa Agung Soal Status Ahok

    Hasto mengatakan bahwa Ahok tak seharusnya dinonaktifkan dari jabatan Gubernur DKI Jakarta. Menurut dia, seorang kepala daerah bisa dinonaktifkan jika memiliki pelanggaran berat, seperti korupsi dan tindakan terorisme.

    Menurut Hasto, apa yang dilakukan Ahok bukan kejahatan berat. Ia mendifinisikan kejahatan berat itu seperti tindak pidana korupsi dan terorisme seperti yang diatur dalam ketentuan yang ada. "Pak Ahok jsutru memberantas korupsi dan tidak melanggar terorisme," ucap Hasto.

    Baca: Ahok Diaktifkan, MA & Ombudsman Kembalikan Putusan ke Tjahjo

    Saat ini sejumlah politisi di DPRD DKI Jakarta sedang mendesak agar Ahok dinonaktifkan dari jabatannya karena saat ini statusnya sebagai terdakwa kasus penistaan agama. Ahok diduga telah melanggar Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

    Hasto menilai upaya mendesak Ahok dinonaktifkan sangat bermuatan politik. Menurut dia, penegakan hukum harus didasarkan pada aturan. "Kepala daerah itu dipilih secara langsung seperti jabatan presiden tidak mudah dinonaktifkan, kecuali melanggar berat," ucap dia.

    Saat ini dia mendukung penuh Ahok dan keputusan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam mempertahankan jabatan Ahok. Dia yakin Tjahjo memiliki integritas dan kapabilitas dalam menjalankan undang-undang.

    AVIT HIDAYAT

    Simak pula:
    Suciwati Akan Ajukan Kasasi Putusan PTUN Soal TPF Munir
    PDIP Gelar Konsolidasi Hadapi Pilkada DKI Putaran Kedua

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona COVID-19 Hantam Ekonomi Indonesia pada Maret 2020

    Dampak Virus Korona terhadap perekonomian Indonesia dipengaruhi kondisi global yang makin lesu. Dunia dihantam coronavirus sejak Desember 2019.