Begini Hasil Sidang Perdana KIP Soal Reklamasi Teluk Jakarta

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Sejumlah mahasiswa dan warga pesisir Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kemenko Maritim, Jakarta, 13 September 2016. Dalam aksinya mereka menolak proyek reklamasi Teluk Jakarta. TEMPO/M Iqbal Ichsan

TEMPO.CO, Jakarta - Sidang perdana sengketa keterbukaan informasi reklamasi Teluk Jakarta digelar untuk pertama kali. Sidang itu diikuti oleh pemohon dari Koalisi SelamatkanTeluk Jakarta yang diwakili oleh Rayhan Dudayev terhadap termohon Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Sidang ini mengagendakan pemeriksaan awal para pihak.

Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) menerima standing penggugat dan para kuasanya, sedangkan perwakilan termohon dalam sidang tidak diizinkan memberikan keterangan, sebab majelis merasa bahwa perwakilan termohon tidak dapat dinyatakan sebagai pihak yang sah jika tidak membawa surat kuasa resmi dari Kemenko Maritim.

Kuasa hukum dalam sengketa ini, Handika Febrian mengatakan informasi yang disengketakan atau yang sebelumnya dimintakan pemohon merupakan Hasil Kajian Komite Gabungan Reklamasi Teluk Jakarta, meliputi kajian lingkungan, sosial, dan hukum.

Baca : JK: Pemerintah Tak Ikut Campur Putusan PTUN Data TPF Munir

“Namun Kemenko Maritim tidak memberikan informasi yang sesuai dengan permintaan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, yaitu informasi singkat yang berisikan rekomendasi kebijakan,” ujar Handika, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 17 Februari 2017.

Handika menjelaskan informasi itu penting, mengingat sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan reklamasi Teluk Jakarta dapat dilanjutkan, yang mana bertentangan dengan pernyataan Rizal Ramli, Menko Maritim sebelumnya. “Perbedaan pernyataan ini seharusnya juga dibarengi dengan kajian komprehensif yang dilakukan oleh menteri baru,” katanya.

Majelis komisioner dalam persidangan ini pun meminta keterangan terkait sejumlah hal yaitu tentang kronologis yang dilakukannya sengketa informasi ini, kepentingan pemohon untuk meminta informasi, dan kepentingan publik jika informasi itu diperoleh.

Simak pula : Kata Mendikbud Soal 6256 Guru Honorer Akan Diangkat Jadi PNS

Rayhan menuturkan pada prinsipnya segala informasi terkait dengan proyek pembangunan yang berdampak besar, terutama terhadap lingkungan hidup. Hal itu merupakan kepentingan publik sebagaimana tercantum dalam Pasal 70 UU 32 tahun 2009. “Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam perlindungan lingkungan hidup, informasi merupakan sarana melakukan perlindungan itu.”

Sidang selanjutnya direncanakan digelar pada 24 Februari 2017 mendatang dengan agenda pemeriksaan lanjut alasan pemohon meminta informasi. Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta pun berharap jika memang kajian komite gabungan dari beberapa kementerian yang dibentuk dalam proses moratorium reklamasi Teluk Jakarta telah dibuat, maka informasi itu diberikan pada saat agenda persidangan berikutnya.

GHOIDA RAHMAH






DPR Setujui Tujuh Nama Calon Anggota Komisi Informasi Pusat

12 April 2022

DPR Setujui Tujuh Nama Calon Anggota Komisi Informasi Pusat

Komisi I DPR juga menetapkan tiga nama cadangan anggota KIP.


DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Anggota Komisi Informasi Pusat, Ini Daftarnya

28 Maret 2022

DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Anggota Komisi Informasi Pusat, Ini Daftarnya

Komisi I DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2021-2025


DPR Minta Masukan Masyarakat atas Calon Anggota KIP

24 Februari 2022

DPR Minta Masukan Masyarakat atas Calon Anggota KIP

Masyarakat dapat memberikan masukannya terhadap 21 calon guna mendapatkan Anggota KI Pusat Periode 2021-2025 yang sesuai harapan.


Pilih Anggota KIP, DPR Minta Masukan Masyarakat

22 Februari 2022

Pilih Anggota KIP, DPR Minta Masukan Masyarakat

Masukan bisa melalu surat atau e-mail.


KIP Putuskan Perjanjian Kerja Sama Program Kartu Prakerja Jadi Dokumen Publik

24 November 2020

KIP Putuskan Perjanjian Kerja Sama Program Kartu Prakerja Jadi Dokumen Publik

Komisi Informasi Pusat (KIP) memerintahkan Kemenko Perekonomian untuk memberikan dokumen perjanjian kerja sama di program Kartu Prakerja.


Rini Soemarno Klaim Reklamasi Pelabuhan Benoa Tak Ada Masalah

10 September 2019

Rini Soemarno Klaim Reklamasi Pelabuhan Benoa Tak Ada Masalah

Menteri BUMN Rini Soemarno mengklaim proyek penataan kawasan atau reklamasi Pelabuhan Benoa sudah berjalan sesuai koridor.


Alasan Anies Terbitkan IMB Ratusan Bangunan di Pulau Reklamasi

14 Juni 2019

Alasan Anies Terbitkan IMB Ratusan Bangunan di Pulau Reklamasi

Gubernur DKI Anies Baswedan menjelaskan alasannya menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan ratusan bangunan di area Pantai Maju (Pulau D) proyek reklamasi


Begini Aktivitas di Ruko Pulau Reklamasi Jakarta

13 Juni 2019

Begini Aktivitas di Ruko Pulau Reklamasi Jakarta

Ruko-ruko di Pulau D atau Pantai Maju di wilayah pulau reklamasi tampak sepi aktivitas.


Proyek Jembatan Pulau Reklamasi, Apa Saja Rekomendasi Teknisnya?

27 Februari 2019

Proyek Jembatan Pulau Reklamasi, Apa Saja Rekomendasi Teknisnya?

Kadin Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang Slamet Budi Mulyanto mengatakan telah mengoreksi konstruksi jembatan ke pulau reklamasi.


Kajian Tanggul Laut Libatkan Ahli dari Belanda, Korea dan Jepang

11 Desember 2018

Kajian Tanggul Laut Libatkan Ahli dari Belanda, Korea dan Jepang

Staf Khusus Menteri PUPR, Firdaus Ali, mengklaim groundbreaking National Capital Integrated Coastal Development atau tanggul laut mulai tahun 2020.