TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informartika Rudiantara mengatakan pemerintah serius memperhatikan potensi terjadinya peretasan pada situs-situs penting terkait Pemilihan Kepala Daerah 2017. Proses pembentukan Badan Siber Nasional, menurut dia sejalan dengan upaya mencegah peretasan.
"Makanya kenapa saya sampaikan, kita ini sama-sama pemerintah, konsen dengan percepatan (pembentukan) Basinas (BSN)," ujar Rudiantara saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Februari 2017.
Dia tak menampik pemberitaan mengenai dibajaknya situs milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah. Kasus peretasan kian diperhatikan lantaran KPU tengah melakukan real count, alias hitung rill perolehan suara pilkada serentak 2017.
Baca : Bangun e-Gov dan Cegah Serangan Siber, RI Gandeng Korsel
Rudiantara menyebut pemerintah sudah bergerak menangani kasus tersebut. Namun, dia memberi informasi pasti mengenai lokasi dan situs resmi yang sempat diretas itu.
"Ada tim yang membantu (menangani), bukan hanya dari Kemenkominfo saja, tapi dari beberapa stakeholder yang konsen mengenai peretasan. Kemarin sudah bergabung dengan KPU," kata Rudiantara.
Menkopohukam Wiranto sebelumnya memang menyebut pembentukan BSN sebagai upaya memerangi serbuan siber, yang bisa mengancam berbagai macam sistem. Dia menyebut ancaman siber berpotensi menyerang perbankan, konten bisnis, kependudukan, hingga program pembangunan.
Dia mengklaim fasilitas BSN sudah siap, dan hanya perlu ditingkatkan
"Lembaga yg ditunjuk sebagai embrio BSN adalah badan (Lembaga) Sandi Negara supaya ada efisiensi. Jadi sudah ada kantor, sudah ada orang, sudah ada alat, tinggal kita tingkatkan," kata Wiranto di Jakarta, 8 Februari 2017.
YOHANES PASKALIS
Simak juga: Cari Dukungan Untuk Ahok, Golkar Mulai Dekati Pendukung Agus
