Berkurang Satu Hakim, Kalla: Sidang MK Cukup Lima Orang  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta istri saat mencoblos di TPS 03 Kelurahan Pulo, Jakarta Selatan, 15 Februari 2017. INGE KLARA/TEMPO

    Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta istri saat mencoblos di TPS 03 Kelurahan Pulo, Jakarta Selatan, 15 Februari 2017. INGE KLARA/TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla yakin berkurangnya hakim tidak akan mengganggu kinerja Mahkamah Konstitusi. Ia mengatakan jalannya sidang atau pengambilan keputusan tidak harus dihadiri oleh sembilan hakim konstitusi.

    "Sidang MK itu cukup lima orang. Apalagi kalau banyak (sidang) mungkin tiga orang jadi cukup. Tidak jadi soal," kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 17 Februari 2017.

    Baca:
    Dugaan Suap Patrialis, KPK Cecar Hakim Mahkamah Konstitusi Soal...
    Kasus Suap Patrialis, KPK Periksa Ketua Mahkamah Konstitusi

    Kemarin, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) resmi memberhentikan hakim Patrialis Akbar. Patrialis diberhentikan tidak hormat sebagai hakim konstitusi. Rekomendasi pemberhentian itu diberikan kepada Ketua MK dan selanjutnya diinformasikan kepada Presiden Joko Widodo.

    Pemerintah, lanjut Kalla, segera akan menyiapkan pengganti Patrialis. Ia menilai lumrah antisipasi pengajuan sengketa hasil pemilihan kepala daerah oleh peserta pilkada. Meski demikian, tidak semua sengketa pilkada akan diproses oleh MK. "(Menurut) peraturan MK itu yang selisih suaranya dua sampai tiga persen."

    Baca juga:
    Penangkapan Patrialis Akbar, Setara: Prahara Mahkamah...
    KPK Tangkap Hakim Konstitusi Patrialis Akbar

    Wapres memprediksi bila itu terjadi, pilkada di Provinsi Banten berpeluang terjadi sengketa. "Kalau yang selisih suaranya jauh tentu tidak bisa (diajukan ke MK)."

    Sebanyak 101 daerah menggelar pemilihan kepala daerah serentak di gelombang dua ini. Tercatat ada 153 pasangan calon yang mengikuti hajatan itu, dari tingkat provinsi, kota, hingga kabupaten.

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPK Berencana Menghapus Hasil Penyadapan 36 Perkara

    Terdapat mekanisme yang tak tegas mengenai penghapusan hasil penyadapan 36 penyelidikan yang dihentikan KPK.