Menteri Nasir Soroti Masalah Perguruan Tinggi Swasta Papua  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek), Muhammad Nasir. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek), Muhammad Nasir. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Timika - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M. Nasir mengatakan perguruan tinggi swasta (PTS) di lingkungan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) wilayah XIV untuk Provinsi Papua dan Papua Barat perlu mendapat perhatian khusus.

    "Ternyata masih banyak dosen yang masih strata satu (S1) yang jumlahnya mencapai 404 dosen dan dosen yang diploma masih ada 105 sehingga perlu mendapat perhatian khusus," kata Nasir setelah membuka kegiatan rapat kerja pimpinan PTS dan pimpinan yayasan di lingkungan Kopertis wilayah XIV di Timika, Jumat, 17 Februari 2017.

    Nasir meminta Koordinator Kopertis wilayah XIV menyelesaikan persoalan ini. Dia berharap 50 persen dari jumlah dosen yang ada disekolahkan tahun ini. "Paling tidak, 200-250 harus segera sekolah. Nanti kami akan carikan beasiswanya melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan nanti kami kirim mereka," ujarnya.

    Untuk mendukung program tersebut, Nasir mengatakan akan dilaksanakan segera dalam tahun ini setelah mendapat data dari Kopertis wilayah XIV.

    Selain itu, Nasir mengatakan masih banyak perguruan tinggi swasta yang tersebar di provinsi Papua dan Papua barat yang terakreditasi C. Sedangkan yang terakreditasi B sangat sedikit. Adapun yang terakreditasi A nihil.

    "Ini yang harus kita dorong, yang C harus menjadi B dan B harus menjadi A. Karena itu butuh pendampingan. Nanti Dirjen Kelembagaan yang saya minta untuk buat pemetaan khusus wilayah Papua," kata Nasir.

    Nasir akan menyampaikan masalah tersebut kepada Presiden Joko Widodo agar segera mengeluarkan keputusan presiden (kepres), khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.