Cegah Praktik Human Trafficking, Kediri Perketat Urus Paspor

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Sejumlah pasport milik 32 Warga Negara Asing (WNA) turut diamankan di Gedung Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 13 Januari 2017. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Kediri -Kantor Imigrasi Kelas III Kediri memperketat pemberian paspor untuk mencegah perdagangan manusia di luar negeri. Sebanyak 31 pemohon ditolak saat mengurus izin kunjungan ke luar negeri karena diindikasi rawan menjadi korban sindikat internasional.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Kediri M. Tito Andrianto mengatakan petugasnya tak akan memberi kelonggaran sedikitpun dalam pengurusan paspor. Setiap pemohon dipastikan mengikuti sesi wawancara dan penelitian berkas administrasi dengan ketat. “Sudah 31 pemohon yang kita tolak sejak Januari hingga saat ini,” kata Tito, Kamis 16 Februari 2017.

Tito menjelaskan praktik perdagangan manusia dengan modus pengiriman tenaga kerja tengah menjadi perhatian pemerintah. Biasanya sindikat ini mengincar calon tenaga kerja baru yang tak cukup memiliki pengetahuan dan pengalaman bekerja di luar negeri. Karena itu Tito memastikan setiap calon TKI yang tak memenuhi syarat akan dihentikan pengurusan paspornya.

Baca : Cuitan Babu, Fahri Hamzah Kembali Dilaporkan ke MKD

Salah satu syarat yang kerap mengganjal keberangkatan mereka adalah surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja setempat. Menurut Tito, surat ini menunjukkan status legalitas calon tenaga kerja dan kejelasan nasibnya di luar negeri. Setiap calon TKI, baik calon tenaga kerja baru maupun tenaga kerja lama yang hendak kembali melancong akan mengantongi surat ini. “Tidak ada surat rekomendasi langsung kita tolak,” tegas Tito.

Tak hanya Imigrasi, menurut Tito, seluruh pintu keluar airport, seaport dan borderland juga melakukan pencegahan pemberangkatan calon tenaga kerja yang tak procedural. Pengetatan ini dilakukan bukan untuk menghalangi kesempatan bekerja, tetapi justru melindungi mereka dari sindikat perdagangan manusia.

Wilayah Kediri dan sekitarnya selama ini cukup banyak menyumbang keberangkatan tenaga kerja Indonesia ke berbagai Negara. Meski pemerintah gencar melakukan sosialisasi aturan ke luar negeri, namun tak sedikit yang tergiur untuk berangkat meski tak memiliki kelengkapan persyaratan.

Simak pula : Wahid Foundation: Lebih Dari 60 Persen Aktivis Rohis Siap Jihad

Biasanya pihak sponsor yang memberangkatkan juga mengiming-imingi dengan upah tinggi dan siap memanipulasi data calon tenaga kerja. “Untuk yang seperti ini akan ketahuan saat wawancara di kantor kami,” kata Tito.

Pengetatan aturan ke luar negeri tersebut tak menuai protes dari masyarakat. Mereka justru berharap pemerintah lebih mampu melindungi tenaga kerja Indonesia dari potensi kejahatan maupun penganiayaan yang masih sering terjadi.

Rendahnya pengetahuan calon tenaga kerja dan keluarganya dianggap menjadi faktor dominan dalam keberangkatan tenaga kerja illegal. “Mau cari kerja di Indonesia juga susah dengan ijasah rendah,” kata Sulis, bekas TKW yang memilih pulang lantaran kontraknya habis.

HARI TRI WASONO






Kini Paspor Berlaku 10 Tahun, Apa Saja yang Perlu Diketahui?

2 jam lalu

Kini Paspor Berlaku 10 Tahun, Apa Saja yang Perlu Diketahui?

Masa berlaku paspor di Indonesia sekarang menjadi 10 tahun dari yang semula hanya 5 tahun.


Wamenkumham Sebut RUU PPRT Belum Bisa Dibahas karena Tertahan di DPR

4 hari lalu

Wamenkumham Sebut RUU PPRT Belum Bisa Dibahas karena Tertahan di DPR

Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Eddy Hiariej, menyatakan pemerintah sampai saat ini belum bisa melakukan pembahasan pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).


Begini Cara dan Syarat Mendapatkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun

5 hari lalu

Begini Cara dan Syarat Mendapatkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun

Pembuat paspor harus warga negara Indonesia, berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.


SK Kemenkumham PPP Mardiono Terbit, Kader Diminta Kembali Satu Suara

21 hari lalu

SK Kemenkumham PPP Mardiono Terbit, Kader Diminta Kembali Satu Suara

Mardiono mengaku dirinya sedang fokus melakukan konsolidasi dengan para elite dan kader PPP usai ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum.


Sebut Suharso Sahabat, Mardiono Bantah Ada Konflik dan Perpecahan di PPP

21 hari lalu

Sebut Suharso Sahabat, Mardiono Bantah Ada Konflik dan Perpecahan di PPP

Mardiono menyebut PPP tidak mengalami perpecahan meski mengalami pergantian kepemimpinan.


Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

21 hari lalu

Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

Muhammad Mardiono menyatakan SK Kemenkumham bisa keluar secara cepat karena semua prosesnya sudah secara daring.


Pengamat Bicara 2 Opsi yang Kemungkinan Diambil Suharso Monoarfa dalam Kemelut PPP

23 hari lalu

Pengamat Bicara 2 Opsi yang Kemungkinan Diambil Suharso Monoarfa dalam Kemelut PPP

Suharso Monoarfa dilengserkan sebagai Ketua Umum PPP. Digantikan Mardiono sebagai Plt ketua umum partai.


Sederet Napi Korupsi Kini Bebas Bersyarat, Apa Itu Bebas Bersyarat?

23 hari lalu

Sederet Napi Korupsi Kini Bebas Bersyarat, Apa Itu Bebas Bersyarat?

Di antara 23 napi korupsi yang beroleh bebas bersyarat diketahui ada sejumlah nama tenar kasus korupsi kelas kakap. Lalu apa itu bebas bersyarat?


Pengesahan Mardiono Jadi Plt Ketum PPP Dinilai Kilat, Pengamat Duga Ada Keterlibatan Penguasa

23 hari lalu

Pengesahan Mardiono Jadi Plt Ketum PPP Dinilai Kilat, Pengamat Duga Ada Keterlibatan Penguasa

Kementerian Hukum dan HAM begitu cepat mengesahkan pengajuan Mardiono sebagai Plt ketua umum PPP hanya dalam hitungan hari


Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

24 hari lalu

Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

Achmad berharap adanya perubahan kepemimpinan di partainya tidak melunturkan semangat persatuan di PPP.