Cari Pengganti Patrialis Akbar, Pemerintah Bentuk Pansel

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (tengah) saat rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, 1 November 2016. Sebanyak 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak akan dilaporkan ke KPK. Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan bahwa pemerintah mulai mencari pengganti Patrialis Akbar di Mahkamah Konstitusi. Dan, rencananya, akan dicari melalui mekanisme panitia seleksi atau pansel.

"Pemerintah menginginkan proses penggantian Patrialis itu dilakukan secara transparan dan terbuka. Maka, panselnya sudah dibuat, dibentuk, dan akan segera dijalankan," ujar Pramono seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Kamis, 16 Februari 2017.

Baca:
Hakim MK Diperiksa KPK, Maria: Doa Saya Tidak ke Sini Lagi
Hakim MK: Patrialis Tidak Pernah Pengaruhi Putusan

Pramono tidak menjelaskan secara lebih detail apakah pemerintah sudah menentukan siapa saja pengisi pansel atau tidak. Ia hanya mengatakan proses pencarian pengganti Patrialis ini akan berlangsung terbuka dan diharapkan bisa selesai secepatnya.

"Jika berlangsung lancar, sebelum ada hasil pilkada sudah ditemukan penggantinya. Dengan selesainya pilkada, pasti ada sengketa pilkada didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi," ujar Pramono menegaskan.

Sebagaimana diketahui, Patrialis Akbar terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi di Grand Indonesia bersama seorang wanita Januari lalu.

Patrialis diduga menerima suap terkait dengan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan agar ia kabulkan. Selain itu, KPK ikut mengamankan Kamaludin (KM) yang diduga sebagai perantara suap.

Patrialis disangka menerima suap dari Basuki Hariman (BHR) dan NG Fenny (NGF). Basuki merupakan ‎bos pemilik 20 perusahaan impor daging, sedangkan NG Fenny adalah sekretarisnya.

ISTMAN M.P.

Simak pula:

Adik Ipar Terkait Suap Pejabat Pajak, Jokowi: Diproses Hukum Saja






Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud MD Sebut Presiden Jokowi Tak Bisa Menolak Usulan DPR

1 hari lalu

Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud MD Sebut Presiden Jokowi Tak Bisa Menolak Usulan DPR

Mahfud Md menyatakan Presiden Jokowi tak bisa menolak usulan DPR untuk mencopot Hakim Mahkaham Konstitusi Aswanto.


Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

1 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dinilai bertentangan dengan undang-undang. Alasan DPR pun dinilai sangat politis.


Staf Khusus Mensesneg Minta Konflik Internal PPP Tak Dikaitkan ke Istana

20 hari lalu

Staf Khusus Mensesneg Minta Konflik Internal PPP Tak Dikaitkan ke Istana

Sejumlah pengamat mensinyalir adanya keterlibatan Istana dalam kisruh internal PPP. Proses pelengseran Suharso dinilai begitu cepat.


5 Napi Korupsi Ini dapat Pembebasan Bersyarat, Ini Profil dan Kasusnya

22 hari lalu

5 Napi Korupsi Ini dapat Pembebasan Bersyarat, Ini Profil dan Kasusnya

Eks Jaksa Pinangki, Patrialis Akbar, Zumi Zola, Suryadharma Ali, Ratu Atut napi korupsi yang mendapat pembebasan bersyarat. Ini profilnya.


Menilik Proyek Revitalisasi Setrum Istana Semenjak Merdeka

25 hari lalu

Menilik Proyek Revitalisasi Setrum Istana Semenjak Merdeka

Sebanyak enam Istana Kepresidenan yang tersebar di sejumlah daerah juga ikut memperoleh Renewable Energy Certificate.


Zumi Zola, Patrialis Akbar, dan Suryadharma Ali Bebas Bersyarat

25 hari lalu

Zumi Zola, Patrialis Akbar, dan Suryadharma Ali Bebas Bersyarat

Zumi Zola, Patrialis dan Suryadharma Ali mendekam di penjara khusus koruptor dengan vonis yang beragam.


Istana Kepresidenan Rombak Besar-besaran Infrastruktur Listrik, Pertama Sejak 1945

25 hari lalu

Istana Kepresidenan Rombak Besar-besaran Infrastruktur Listrik, Pertama Sejak 1945

Infrastruktur kelistrikan di Istana Kepresidenan Jakarta saat ini sedang dirombak besar-besaran. Ini perombakan pertama sejak 1945.


6 Istana Kepresidenan Resmi 100 Persen Pakai Energi Hijau

25 hari lalu

6 Istana Kepresidenan Resmi 100 Persen Pakai Energi Hijau

PLN senang karena Istana Kepresidenan ikut menjadi garda dalam memerangi perubahan iklim dengan beralih ke energi hijau.


Istana Rencanakan Pelantikan Menpan RB di IKN Nusantara

45 hari lalu

Istana Rencanakan Pelantikan Menpan RB di IKN Nusantara

Pelaksanaannya akan bersamaan dengan peletakan batu pertama atau ground breaking Istana Negara di IKN Nusantara.


Ide Penggunaan Baju Daerah pada HUT RI dari Presiden Jokowi

45 hari lalu

Ide Penggunaan Baju Daerah pada HUT RI dari Presiden Jokowi

Heru mengatakan Jokowi ingin agar para pejabat dan menteri bisa melestarikan budaya sambil merayakan hari bersejarah.