Gubernur Maluku Tutup Operasi Tambang Emas Pulau Romang

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Said Assagaf (kiri) dan Zeth Sahuburua (kanan). ANTARA/Embong Salampessy

    Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Said Assagaf (kiri) dan Zeth Sahuburua (kanan). ANTARA/Embong Salampessy

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Maluku Said Assagaff menghentikan sementara kegiatan operasi pertambangan emas PT Gemala Borneo Utama di Pulau Romang Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) lantaran menyebabkan pencemaran lingkungan. Penghentian kegiatan operasi pertambangan emas PT Gemala Borneo Utama tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku nomor 70 Tahun 2017 mulai berlaku Kamis, 16 Februari, 2017.

    Gubernur mengatakan, setelah mempertimbankan laporan akhir kajian dampak lingkungan atau amdal pertambangan emas di Pulau Romang dari tim Analisa Dampak Lingkungan Pengelolaan Mineral Universitas Pattimura bekerjasama dengan Bappeda Provinsi Maluku tahun 2016.
    Laporan tim tersebut menyebutkan, wilayah pertambangan emas di Pulau Romang telah tercemari bahan berbahaya beracun sehingga tidak dapat menampung bahan kegiatan pertambangan serta tingkat sosiologi ekonomi masyarakat Pulau Romang menurun.

    "Berdasarkan laporan akhir dari tim kajian yang turun ke lokasi pertambang Pulau Romang, ditemukan wilayah tersebut tercemari bahan beracun yang sangat berbahaya bagi masyarakat, saya tidak mau ini terjadi. Maka saya memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan operasi pertambangan di Pulau Romang, " kata dia.

    Berdasarkan sampel yang diambil, perusahan sudah mengeksplorasi emas di daerah itu, padahal saat ini belum ada izin yang dikeluarkan.

    Penghentian sementara operasi tambang berdasarkan Undang- Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pusat maupun daerah. Seperti, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

    Tim inspektur Kementerian ESDM akan melakukan kajian dampak lingkungan di Pulau Romang, hasil laporan akan menjadi acuan dalam mengambil langkah terkait penutupan izin operasi PT Gemala Borneo Utama. "Kalau dari Undang –Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, sudah bisa langsung saya tutup, hanya saya masih menunggu tim yang mengambil data-data pencemaran lingkungan lainnya termasuk dari tim inspektur tambang Kementerian ESDM, kalau itu didapatkan maka kita akan tutup tambang untuk selamanya," kata dia.

    Menurutnya, segala kewajiban PT Gemala Borneo Utama kepada negara mengenai kegiatan operasi usaha pertambangan di Pulau Romang akan diselesaikan setelah adanya keputusan gubernur. Untuk itu, lanjutnya SK gubernur sebelumnya tentang persetujuan izin usaha pertambangan operasi produksi emas dinyatakan dibekukan atau dihentikan sementara waktu sampai ditetapkan Keputusan Gubernur Maluku yang baru.

    RERE KHAIRIYAH

    Simak: Menteri Dalam Negeri Yakin MA Tak Akan Keluarkan Fatwa Soal Status Ahok


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.