Kapan Jokowi Akan Ketemu SBY?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama presiden terpilih Joko Widodo menyaksikan model dalam acara gladi bersih seremoni pisah sambut SBY dan Jokowi di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, 19 Oktober 2014. TEMPO/Subekti.

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama presiden terpilih Joko Widodo menyaksikan model dalam acara gladi bersih seremoni pisah sambut SBY dan Jokowi di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, 19 Oktober 2014. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejak demo besar 4 November 2016, pertemuan politik antara Presiden Joko Widodo dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu. Apalagi, SBY melalui beberapa cuitannya menduga pemerintah berusaha mendiskreditkannya. Namun, hingga pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017 kemarin, pertemuan itu belum kunjung terlaksana.

    Baca juga:

    Pertemuan Jokowi-SBY, Pratikno: Mungkin Setelah Pilkada
    Analis Politik: Jokowi dan SBY Tak Perlu Bertemu

    Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu mengatakan bahwa pertemuan itu bisa terwujud seusai Pilkada DKI Jakarta 2017. Presiden Joko Widodo pun sudah menimbang hal itu. Lalu, apakah pertemuan itu akan terjadi? "Akan saya tanya (ke Jokowi)," ujar Luhut di Istana Kepresidenan, Kamis, 16 Februari 2017.

    Luhut mengaku belum tahu kapan pertemuan itu akan benar benar-benar terealisasi. Ia berkata, dirinya baru pulang dari Makassar, Sulawesi Selatan, sehingga belum menindaklanjuti apapun yang berkaitan dengan pertemuan Presiden Joko Widodo dan SBY.

    "Saya kan baru balik dari Makassar, ya saya belum tahu lagi. Ya, nanti saya tanya," ujar Luhut.

    ISTMAN MP

    Simak:
    Anti-Makar, SBY: Dukung Jokowi Selesaikan Masa Jabatannya
    Jubir Istana: Pertemuan SBY dan Jokowi Hanya Tinggal Tunggu Waktu


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.