Luhut: 23 Persen Perut Ikan di Makassar Berisi Plastik  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi ikan segar. Sxc.hu

    Ilustrasi ikan segar. Sxc.hu

    TEMPO.CO, Makassar - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan 23 persen perut ikan di Kota Makassar berisi plastik. “Itu hasil penelitian pada tahun 2016,” kata Luhut di Makassar, Kamis, 16 Februari 2017.

    Menurut Menteri, hal itu terjadi lantaran kurangnya kesadaran masyarakat sehingga kerap membuang sampah plastik ke laut. Padahal, plastik sangat berbahaya bagi hidup manusia. "Itu berbahaya bagi anak cucu kita, karena plastik dimakan ikan dan manusia makan ikan."

    Baca:
    Protes Sumur PetroChina, Warga: Kami Hanya Dapat Bau Busuk
    Ikan Mati di Ancol, Ahok: Masih Berdebat

    Ia mengingatkan warga agar melindungi laut dari sampah plastik. Sebab, sampah plastik seperti bom waktu yang bisa menimbulkan masalah besar di kemudian hari.

    Pencemaran laut, kata Luhut, juga bisa mengancam keanekaragaman hayati. Menurut dia, sekitar 20 persen terumbu karang rusak secara permanen dan 24 persen berisiko punah.

    Baca juga:
    Analis Politik: Putaran Kedua Pilkada DKI, Ini Kuncinya
    Julia Perez Menangis Gagal Gunakan Hak Pilih di Jakarta

    Meski begitu, Menteri mengatakan untuk mengatasi persoalan sampah plastik di laut harus ditelusuri sumbernya. Ia menduga kebanyakan sampah di perairan Indonesia berasal dari negara tetangga. Sehingga kapal-kapal diawasi ketat agar menjaga kebersihan laut.

    Pemerintah Kota Makassar mengklaim sudah membersihkan kawasan pantai. Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto mengatakan sekitar 80 persen sampah plastik berasal dari rumah tangga. "Ini berkaitan dengan program kami, bank sampah yang sudah sampai ke pulau-pulau." Wali Kota berjanji akan mengawasi kapal-kapal agar tidak membuang sampah ke laut.

    DIDIT HARIYADI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.