Penyebab PKB Tak Buru-buru Soal Koalisi Putaran 2 Pilgub DKI  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Fraksi PKB MPR Lukman Edy. Tempo/Tony Hartawan

    Ketua Fraksi PKB MPR Lukman Edy. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Lukman Edy mengatakan partainya belum memutuskan langkah partai pascaputaran pertama pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Ia menyarankan agar berbagai pihak menunggu hasil hitung resmi Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta.

    "Kami menyarankan menunggu dulu pengumuman resmi dari KPU. Minimal ada angka yang diyakini itu angka terakhir sebelum KPU rilis," ujar Lukman Edy di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 16 Februari 2017.

    Baca: Agus-Sylvi Kalah, PPP Tunggu Pinangan Kubu Ahok atau Anies

    Menurut dia, hasil hitung cepat atau quick count tidak bisa dijadikan dasar partainya dalam mengambil sikap. Sebab, hasil hitung cepat, kata dia, berpotensi salah. "Kami akan tunggu sampai data resmi dan diyakini kebenaran," ujar Lukman.

    ADVERTISEMENT

    Dalam pilkada DKI Jakarta kemarin, pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat yang diusung PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, dan Hanura memenangkan pilkada putaran pertama versi hitung cepat sejumlah lembaga. Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, yang didukung Gerindra dan PKS berada di tempat kedua.
     
    Simak pula: Ahok Diaktifkan, MA dan Ombudsman Kembalikan ke Tjahjo

    Pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni kalah. Suara partai koalisi PAN, PKB, Demokrat, dan PPP pun menjadi rebutan menjelang putaran kedua pilkada DKI pada 19 April mendatang. PAN dan PPP menyatakan akan melakukan rapat internal.

    Kemarin, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberi ancang-ancang. Ia menyatakan bakal menggandeng sejumlah partai untuk mendukung Basuki-Djarot. Alasannya, beberapa partai yang belum bergabung dalam pilkada DKI adalah partai pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo.

    ARKHELAUS WISNU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti Istilah Kebijakan Pemerintah Atasi Covid-19, dari PSBB sampai PPKM

    Simak sejumlah istilah kebijakan penanganan pandemi Covid-19, mulai dari PSBB hingga PPKM, yang diciptakan pemerintah sejak 20 April 2020.