Kasus Patrialis, KPK Dalami Alur Uji Materi UU Peternakan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan aksi treatikal Selamatkan Mahkamah Konstitusi di kawasan Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, 12 Februari 2017. Aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan masyarakat sipil atas lembaga negara terkait kasus korupsi yang melibatkan anggota halkim Patrialis Akbar dan mantan Ketua MK Akil Mochtar. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan aksi treatikal Selamatkan Mahkamah Konstitusi di kawasan Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, 12 Februari 2017. Aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan masyarakat sipil atas lembaga negara terkait kasus korupsi yang melibatkan anggota halkim Patrialis Akbar dan mantan Ketua MK Akil Mochtar. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mendalami alur pengambilan putusan gugatan uji materiil Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Putusan itu diduga dipengaruhi, sehingga menguntungkan pihak tertentu.

    Pendalaman alur pengambilan putusan dilakukan dengan memeriksa sembilan hakim Mahkamah Konstitusi. Hingga hari ini, sudah tujuh hakim dan Ketua Mahkamah Konstitusi yang dipanggil penyidik KPK.

    "Penyidik akan mendalami apa yang diketahui para hakim selama proses persidangan judicial review UU Nomor 41 Tahun 2014 hingga dua kali RPH (rapat permusyawaratan hakim) dilakukan," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, melalui pesan pendek, Kamis, 16 Februari 2017.

    Baca: Pemohon Uju Materi UU Peternakan Tak Tahu Soal Patrialis

    Menurut Febri, sebelum putusan akhir diambil, ada dua kali RPH yang melibatkan sembilan hakim konstitusi. Rapat itu terjadi pada 21 November 2016 dan 18 Januari 2017. "Sejak permohonan diajukan pada Oktober 2015, tentu kami merasa perlu mendalami peristiwa-peristiwa yang terjadi hingga dua kali RPH dilakukan," ucapnya.

    Beberapa hari berselang atau Rabu, 25 Januari 2017, KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menemukan draf putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129 dari tangan Kamaludin, teman dekat hakim Mahkamah, Patrialis Akbar. Penyidik menduga Patrialis yang menyerahkan salinan draf putusan itu kepada Kamaludin di kawasan lapangan golf Rawamangun.

    Simak: Ketua MK Berharap Presiden Segera Pilih Pengganti Patrialis

    Penyerahan salinan draf putusan diduga karena Patrialis telah disuap pengusaha daging sapi impor, Basuki Hariman, agar mengabulkan sebagian gugatan judicial review Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Transaksi suap diduga dilakukan melalui perantara Kamaludin.

    Penyidik kemudian mencokok tiga pelaku dugaan suap bersama Ng Fenny, General Manager PT Impexindo Pratama. Ia diduga membantu Basuki melancarkan rencana suap. Namun penangkapan dilakukan sebelum Basuki menyerahkan duit Sin$ 200 ribu yang dijanjikan kepada Patrialis.

    MAYA AYU PUSPITASARI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.