7 Tahanan KPK Mencoblos, Inilah Pilihan Mereka

Para tahanan KPK berfoto bersama setelah menggunakan hak pilihnya di KPK, 15 Februari 2017. Tempo/Maya Ayu

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memfasilitasi tahanan rasuah yang memiliki KTP DKI untuk menggunakan hak pilihnya. Sebanyak tujuh tahanan tercatat mencoblos di TPS 19 Kelurahan Karet, Setiabudi, yang diboyong di ruang tatap muka Ground C1 KPK.

Pemungutan suara berjalan singkat. Panitia pemilihan Kecamatan Setiabudi tiba di KPK Rabu, 15 Februari 2017 pagi, pukul 10.30. Pemungutan suara pun dilakukan bergantian oleh para tahanan.

Baca juga: Anies-Sandi Klaim di Posisi Teratas Hasil Exit Poll

Pengambilan suara dimulai dari Ramapanicker Rajamohan Nair, tersangka suap pejabat Direktorat Jenderal Pajak. Diikuti oleh Fahmi Darmawansyah dan Muhammad Adami Okta, keduanya tersangka suap Badan Keamanan Laut RI (Bakamla).

Urutan keempat adalah Basuki Hariman, tersangka suap hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar. Di belakangnya ada Mohamad Sanusi, tersangka suap reklamasi; dilanjuti oleh Andi Taufan Tiro, tersangka suap proyek Kementerian PUPR. Terakhir adalah Andi Zulkarnaen Mallarangeng alias Choel, tersangka suap proyek Hambalang.

Simak pula: Sylviana Murni dan Suami Mencoblos Didampingi Anak-Cucu

Sanusi dan Choel agaknya memiliki satu suara untuk tidak memilih calon Gubernur DKI nomor dua, yaitu Basuki Tjahaja Purnama yang berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat. Sebab, saat ditanya siapa jagoan mereka, keduanya kompak menjawab, "Yang penting bukan nomor dua."

Setelah pemilihan, ketujuh tersangka berfoto bersama dengan panitia. Awak media meminta ketujuh tahanan tersebut untuk menunjukkan siapa yang mereka pilih. Kemudian secara serempak mereka mengangkat jari masing-masing.

Lihat pula: Ulasan Pakar Brand Tentang Pasangan Ahok-Djarot

Choel angkat 1 jari, Basuki Hariman 1, Fahmi Darmawansyah 3, Muhammad Adami Okta 3, Ramapanicker Rajamohan Nair 1, Andi Taufan Tiro 2, dan Muhammad Sanusi 3.

MAYA AYU PUSPITASARI






Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

1 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

2 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

4 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

6 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

6 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

7 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

9 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

9 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

10 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

10 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.