Kapolri Imbau Pemenang Pilkada Tidak Eforia

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal M. Tito Karnavian didampingi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Plt Gubernur DKi Jakarta Soni Sumarsono  meninjau kesiapan pasukan gabungan TNI/Polri usai memimpin Upacara Pengamanan Kampanye Pilkada 2017 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, 2 November 2016. Polisi yang mengikuti upacara hari ini berjumlah sekitar 3.900 personel. TEMPO/Subekti.

    Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal M. Tito Karnavian didampingi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Plt Gubernur DKi Jakarta Soni Sumarsono meninjau kesiapan pasukan gabungan TNI/Polri usai memimpin Upacara Pengamanan Kampanye Pilkada 2017 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, 2 November 2016. Polisi yang mengikuti upacara hari ini berjumlah sekitar 3.900 personel. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta -  Kapolri Jenderal Tito Karnavian berencana mengecek keamanan empat Tempat Pemungutan Suara Pilkada DKI Jakarta, Rabu, 15 Februari 2017. Tito memastikan, hingga saat ini belum ada laporan adanya insiden ataupun masalah di TPS.

    Tito menuturkan beberapa masalah sempat terjadi di daerah Papua. Namun, masalahnya seputar kendala pendistribusian kotak suara dan kertas suara. Sebab, lokasi yang bergunung-gunung dan tidak bisa dilalui kendaraan.

    "Mungkin ada beberapa wilayah yang bermasalah, kotak suara dan surat suara seperti di Papua kabarnya belun sampai. Kotak itu harus digotong jalan kaki karena akses yang sulit," kata Tito.

    Tito mengimbau masyarakat tidak khawatir dalam menggunakan hak konstitusinya karena situasi pilkada berlansung relatif aman dan damai. Tito berharap pasangan calon yang menang tidak bereuforia yang berlebihan dan merendahkan pasangan yang kalah. Sementara pasangan yang kalah bisa menerima.

    "Kalau kecewa bisa mengikuti mekanisme hukum yang ada. Yang menang juga kan sudah kehendak maha kuasa," kata Tito.

    INGE KLARA SAFITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.