Setelah Nyoblos, Presiden Jokowi Minta Publik Jaga Persatuan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo melepas pengiriman hibah 5.000 ton beras kepada Pemerintah Sri Lanka di gudang beras Bulog, Jakarta, 14 Februari 2017. Saat ini sedang terjadi kerawanan pangan di Sri Lanka. Untuk itu, sebagai negara sahabat Indonesia wajib memberikan bantuan atas kondisi tersebut. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo melepas pengiriman hibah 5.000 ton beras kepada Pemerintah Sri Lanka di gudang beras Bulog, Jakarta, 14 Februari 2017. Saat ini sedang terjadi kerawanan pangan di Sri Lanka. Untuk itu, sebagai negara sahabat Indonesia wajib memberikan bantuan atas kondisi tersebut. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta seluruh masyarakat tetap menjaga persatuan seusai pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada Rabu, 15 Februari 2017. Jokowi mengatakan pilkada merupakan pesta demokrasi yang mesti dijalani dengan kegembiraan.

    "Jangan sampai perbedaan pilihan memecah kita," kata Presiden Jokowi di tempat pemungutan suara IV, Kelurahan/Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Februari 2017. Jokowi berharap seluruh masyarakat pemilih bisa kembali bersatu. "Pilkada tidak hanya di DKI, tapi seluruh Indonesia," ucap Jokowi.

    Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo melakukan pencoblosan di TPS itu. Keduanya datang sekitar pukul 10.00 WIB dengan mengenakan batik hitam-cokelat lengan panjang. Tak tampak putra dan putri Presiden di TPS.

    Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS IV, Gambir, Okto Andito, menuturkan nama Jokowi dan Iriana masuk daftar pemilih sementara sejak dua bulan lalu. Dalam daftar pemilih tetap, nama Jokowi dan Iriana tetap ada. "Kami hanya menerima DPT dari KPU DKI," ujar Okto.

    Berdasarkan DPT, Jokowi serta Iriana masing-masing berada di urutan ke-269 dan ke-270. Total, ada 493 pemilih dalam DPT. Mereka terdiri atas 251 pria dan 242 perempuan.

    Hari ini merupakan pelaksanaan pilkada serentak gelombang kedua. Pilkada kali ini diikuti 101 daerah, mulai tingkat provinsi, kabupaten, hingga kota.

    ADITYA BUDIMAN



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.