Kasus Suap PT EKP, KPK Terus Dalami Peran Adik Ipar Jokowi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Arif Budi Sulistyo. Twitter.com

    Arif Budi Sulistyo. Twitter.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Dalam kasus suap pejabat Ditjen Pajak oleh Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia atau PT EKP, Ramapanicker Rajamohan, muncul nama Arif Budi Sulistyo Direktur Operasional PT Rakabu Sejahtera sekaligus diketahui sebagai adik ipar Presiden Joko Widodo.

    KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Febri Diansyah, Juru Bicara KPK tengah mendalami peran Arif. "KPK akan buktikan tiga hal. Pertama Arif Budi Sulistyo diduga mitra bisnis terdakwa. Ia diduga mengenal pejabat-pejabat di DJP. Kami akan buktikan ini," kata Febri Diansyah di KPK, Selasa, 14 Februari 2017.

    Baca juga: Suap Pejabat Pajak, KPK Buktikan Peran Adik Ipar Jokowi

    Nama Arif muncul dalam surat dakwaan Ramapanicker Rajamohan Nair, Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia. Ia didakwa menyuap Handang Soekarno, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebesar Rp 1,9 miliar. Suap itu diduga diberikan agar Handang membantu menyelesaikan sejumlah permasalahan pajak yang dihadapi PT EKP.

    Febri mengatakan penyidiknya juga tengah berupaya untuk membuktikan bahwa pertemuan itu benar dilakukan oleh Ken Dwijugeasteadi, Dirjen Pajak dan Arif. "Lebih lanjut akan membuktikan lebih jauh posisi yang bersangkutan (Arif) dan pertemuan-pertemuan yang diduga dihadiri oleh Dirjen Pajak," katanya.

    Setelah pertemuan itu, Rajamohan meminta bantuan Arif dengan mengirimkan dokumen-dokumen pajaknya melalui pesan Whats App. Oleh Arif, dokumen itu diteruskan kepada Handang sambil mengatakan, "Apapun keputusan Dirjen. Mudah2an terbaik buat Mohan pak. Suwun." Handang pun menyanggupi permintaan tersebut dengan membalas, "Siap bpk, bsk pagi saya menghadap beliau bpk. Segera sy khabari bpk."

    Pada 4 Oktober 2016, atas arahan Ken, Haniv memerintahkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA Enam) Johnny Sirait agar membatalkan surat pencabutan pengukuhan PKP PT EKP. Keesokan harinya KPP PMA Enam pun menindaklanjuti permintaan itu dengan mengeluarkan surat pembatalan pencabutan pengukuhan PKP PT EKP.

    Selain peran Arif dan indikasi pertemuan dengan Dirjen Pajak, KPK juga akan membuktikan komunikasi-komunikasi yang dilakukan terdakwa dengan beberapa pihak yang terlibat. "Kami akan buktikan hubungan antara Arif dengan terdakwa, hubungan Arif dengan Haniv, dan dengan pihak lain. Termasuk akan buktikan komunikasi-komunikasi terkait permasalahan pajak dan tax amnesty," ujarnya.

    MAYA AYU PUSPITASARI

    Simak: Dua Mantan Ketua MK, Sependapat Ahok Diberhentikan Sementara


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Catatan Kinerja Pemerintahan, 100 Hari Jokowi - Ma'ruf Amin

    Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah menjalani 100 hari masa pemerintahan pada Senin, 27 Januari 2020. Berikut catatan 100 hari Jokowi - Ma'ruf...