Status Ahok Diprotes, Mendagri Optimis Tak Ada Unsur Politis

Reporter

Basuki Tjahaja Purnama bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai acara peresmian pelaksana tugas gubernur di Kementrian Dalam Negeri, Jakarta, 26 Oktober 2016. TEMPO/KURNIA RIZKI

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo optimis tidak ada unsur politis di balik protes atas keputusannya tidak memberhentikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ia mengaku berpikir positif saja atas munculnya protes protes tersebut.

"Namanya juga orang tanya (protes), ya didengarkan saja. Niat saya baik, mengakomodir pemikiran orang yang berbeda dengan saya," ujar Tjahjo di Istana Kepresidenan, Selasa, 14 Februari 2017.

Baca juga:

Dua Mantan Ketua MK, Sependapat Ahok Diberhentikan Sementara
Mendagri Tjahjo Kumolo: Pengaktifan Ahok Sudah Sesuai Aturan

Sebagaimana diketahui, Ahok telah resmi kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta per 11 Februari 2017 kemarin. Namun, kembalinya ia ke kursi Gubernur DKI Jakarta diprotes banyak orang karena dianggap ia seharusnya diberhentikan karena berstatus terdakwa. Beberapa bentuk protes itu adalah hak angket yang akan diajukan DPR hingga boikot oleh DPRD DKI Jakarta.

Ahok sendiri memang berstatus terdakwa untuk kasus penistaan agama. Ia didakwa dengan dua pasal alternatif yaitu Pasal 156 a huruf a KUHP dan Pasal 156 KUHP dengan ancaman hukuman masing-masing 4 tahun serta 5 tahun. Nah, hal itu menjadi dasar protes ke Ahok karena dalam UU Pemda, Pasal 83, mereka yang terancam atau menerima hukuman penjara di atas lima tahun bisa diberhentikan.

Baca pula:

Ahok Diaktifkan, Hamdan Zoelva: Alasan Mendagri Tjahjo Aneh|
Fadli Zon: Hak Angket Ahok Bukan Berujung ke Pemakzulan

Tjahjo, pekan lalu, menganggap pasal tersebut tidak bisa diterapkan ke Ahok. Sebab, kata ia, dakwaannya bersifat alternatif, ada ancaman hukuman 4 tahun dan 5 tahun. Dengan kata lain, belum ada ancaman hukuman yang pasti pada dakwaan tersebut alias harus menunggu tuntutan jaksa penuntut umum.

Tjahjo melanjutkan pernyataannya bahwa dirinya masih yakin dengan keputusan yang ia ambil. Sebab, saat mempertahankan kepala daerah yang lain, dirinya menggunakan pegangan pertimbangan yang sama dan tidak diprotes seperti apa yang terjadi saat ini.

"Dasar yang saya pakai jelas, selama dua tahun saya pakai itu kalau ada masalah," ujar Tjahjo menegaskan.

Ditanyai kenapa dirinya tetap meminta penjelasan Mahkamah Agung jika merasa tidak salah mengambil keputusan, dirinya mengatakan bahwa hal itu hanyalah bentuk niat baik. Sebab, kata ia, banyak yang mempertanyakan keputusannya.

"Kalau orang bertanya, kenapa saya tanyanya sekarang, orang tanya kapan kan bebas," ujarnya yang enggan berspekulasi soal bergulirnya protes-protes itu ke depan.

ISTMAN MP

Simak:
Ketua Umum Muhammadiyah: Presiden Netral dalam Pilkada Serentak
Pilkada 2017, KPK: Jangan Pilih Calon yang Terlibat Korupsi






Gotong Royong Mewujudkan Kabupaten dan Kota Sehat

1 hari lalu

Gotong Royong Mewujudkan Kabupaten dan Kota Sehat

Kementerian Dalam Negeri RI berharapan pengesahan Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) Kabupaten Kota Sehat bisa dirampungkan pada tahun ini


Proyek Sodetan Ciliwung Jalan Lagi, Terima Kasih Heru Budi untuk Trisakti dan Warga

3 hari lalu

Proyek Sodetan Ciliwung Jalan Lagi, Terima Kasih Heru Budi untuk Trisakti dan Warga

Heru Budi berterima kasih ke warga yang berkenan pindah ke rusun sehingga proyek sodetan ciliwung bisa dilanjutkan


Jokowi Sebut Sodetan Ciliwung Mangkrak 6 Tahun, Begini Eks TGUPP DKI Bela Anies Baswedan

3 hari lalu

Jokowi Sebut Sodetan Ciliwung Mangkrak 6 Tahun, Begini Eks TGUPP DKI Bela Anies Baswedan

Presiden Jokowi menyebut proyek sodetan Kali Ciliwung mangkrak selama enam tahun. Eks TGUPP DKI membela Anies Baswedan dan menjelaskan perkaranya.


Cerita di Balik Sodetan Ciliwung, Anies Cabut Kasasi Ahok Agar Lahan Warga Dibeli Negara

5 hari lalu

Cerita di Balik Sodetan Ciliwung, Anies Cabut Kasasi Ahok Agar Lahan Warga Dibeli Negara

Proyek Sodetan Ciliwung sudah terhenti sejak 2015, saat Basuki Tjahaja Purnama masih menjabat Gubernur DKI. Terkendala pembebasan lahan.


Gabung ke Perindo, Michael Sianipar: Menjanjikan Bagi Politisi Muda yang Tak Punya Backing

5 hari lalu

Gabung ke Perindo, Michael Sianipar: Menjanjikan Bagi Politisi Muda yang Tak Punya Backing

Kenapa eks politikus PSI, Michael Victor Sianipar, bergabung dengan Partai Perindo?


Gibran Soal Maju Pilgub DKI Jakarta 2024: dari Malu-malu Sampai Minta Doa

10 hari lalu

Gibran Soal Maju Pilgub DKI Jakarta 2024: dari Malu-malu Sampai Minta Doa

Nama Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut akan maju dalam kontestasi Pemilihan Gubernur atau Pilgub DKI Jakarta 2024 mendatang.


Hadiri Rakornas Kemendagri, Jokowi Santap Siang Bersama Peserta

12 hari lalu

Hadiri Rakornas Kemendagri, Jokowi Santap Siang Bersama Peserta

Presiden juga menyantap jenis makanan yang sama dengan peserta, yakni nasi kotak.


Kemendagri Gelar Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda

12 hari lalu

Kemendagri Gelar Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda

Rakornas ini dalam upaya pengendalian inflasi.


Ingin Ulang Sukses Anies Baswedan 2017, PKS Incar Mardani dan Marullah Matali di Pilgub DKI

17 hari lalu

Ingin Ulang Sukses Anies Baswedan 2017, PKS Incar Mardani dan Marullah Matali di Pilgub DKI

Penasihat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Karyatin Subiantoro mengungkapkan partainya sudah membidik sejumlah nama untuk diusung dalam Pilgub DKI 2024.


RUPSLB Setujui Pengunduran Diri Heru Budi Hartono Sebagai Komisaris Bank BTN

19 hari lalu

RUPSLB Setujui Pengunduran Diri Heru Budi Hartono Sebagai Komisaris Bank BTN

Pengunduran diri Heru Budi Hartono sebagai Komisaris Bank BTN dilakukan karena telah diangkat menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.