Mendagri Tjahjo Kumolo: Pengaktifan Ahok Sudah Sesuai Aturan

Reporter

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, 6 Februari 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis

TEMPO.CO, Jakarta -  Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pengaktifan kembali jabatan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang berstatus terdakwa sebagai Gubernur DKI Jakarta sudah sesuai aturan yang berlaku.

Menteri Tjahjo menjelaskan berdasakan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) disebutkan bahwa kepala daerah yang didakwa melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat lima tahun akan diberhentikan sementara. "Yang saya lakukan itu sesuai dengan aturan hukum yang kami yakini," kata Tjahjo di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa 14 Februari 2017.

Baca juga:
Soal Pengaktifan Ahok, Mendagri Jamin Bakal Ikuti Fatwa MA
Fatwa Status Ahok, Ketua MA: Tak Akan Dijawab Secara Saklek

Adapun Ahok berstatus sebagai terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama, dan disangkakan Pasal 156 atau pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pasal 156 KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama empat tahun, sedangkan pasal 156a KUHP mengatur ancaman pidana paling lama lima tahun.

Terkait dengan itu, Kemendagri menerapkan asas Praduga Tak Bersalah terhadap Ahok dan masih menunggu kepastian pasal mana yang akan digunakan jaksa dalam tuntutannya. Oleh karena itu, Tjahjo meyakini pengaktifan kembali jabatan Ahok sejak 12 Februari 2017, tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

Terkait pengajuan Hak Angket yang telah digulirkan Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, dan Fraksi PAN, Tjahjo kemudian mempersilakan para anggota DPR itu untuk melanjutkan proses tersebut.

Simak juga:
Bupati Cellica Doakan Agus SBY di Instagram, Netizen Protes
Wiranto: Publik Jangan Berlebihan Tanggapi Laporan Antasari

"Kami menghargai pendapat dari pihak lain. Silahkan teman-teman di DPR, kami tidak punya kewenangan untuk mengomentari hak angket," tuturnya.

Mendagri menyampaikan pihaknya juga sudah mengajukan surat permohonan pendapat hukum ke Mahkamah Agung, untuk membahas pro dan kontra pengaktifan Gubernur DKI Jakarta yang telah berstatus terdakwa.

ANTARA






Gotong Royong Mewujudkan Kabupaten dan Kota Sehat

1 hari lalu

Gotong Royong Mewujudkan Kabupaten dan Kota Sehat

Kementerian Dalam Negeri RI berharapan pengesahan Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) Kabupaten Kota Sehat bisa dirampungkan pada tahun ini


Proyek Sodetan Ciliwung Jalan Lagi, Terima Kasih Heru Budi untuk Trisakti dan Warga

3 hari lalu

Proyek Sodetan Ciliwung Jalan Lagi, Terima Kasih Heru Budi untuk Trisakti dan Warga

Heru Budi berterima kasih ke warga yang berkenan pindah ke rusun sehingga proyek sodetan ciliwung bisa dilanjutkan


Jokowi Sebut Sodetan Ciliwung Mangkrak 6 Tahun, Begini Eks TGUPP DKI Bela Anies Baswedan

3 hari lalu

Jokowi Sebut Sodetan Ciliwung Mangkrak 6 Tahun, Begini Eks TGUPP DKI Bela Anies Baswedan

Presiden Jokowi menyebut proyek sodetan Kali Ciliwung mangkrak selama enam tahun. Eks TGUPP DKI membela Anies Baswedan dan menjelaskan perkaranya.


Cerita di Balik Sodetan Ciliwung, Anies Cabut Kasasi Ahok Agar Lahan Warga Dibeli Negara

5 hari lalu

Cerita di Balik Sodetan Ciliwung, Anies Cabut Kasasi Ahok Agar Lahan Warga Dibeli Negara

Proyek Sodetan Ciliwung sudah terhenti sejak 2015, saat Basuki Tjahaja Purnama masih menjabat Gubernur DKI. Terkendala pembebasan lahan.


Gabung ke Perindo, Michael Sianipar: Menjanjikan Bagi Politisi Muda yang Tak Punya Backing

5 hari lalu

Gabung ke Perindo, Michael Sianipar: Menjanjikan Bagi Politisi Muda yang Tak Punya Backing

Kenapa eks politikus PSI, Michael Victor Sianipar, bergabung dengan Partai Perindo?


Hadiri Rakornas Kemendagri, Jokowi Santap Siang Bersama Peserta

12 hari lalu

Hadiri Rakornas Kemendagri, Jokowi Santap Siang Bersama Peserta

Presiden juga menyantap jenis makanan yang sama dengan peserta, yakni nasi kotak.


Kemendagri Gelar Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda

12 hari lalu

Kemendagri Gelar Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda

Rakornas ini dalam upaya pengendalian inflasi.


Ingin Ulang Sukses Anies Baswedan 2017, PKS Incar Mardani dan Marullah Matali di Pilgub DKI

17 hari lalu

Ingin Ulang Sukses Anies Baswedan 2017, PKS Incar Mardani dan Marullah Matali di Pilgub DKI

Penasihat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Karyatin Subiantoro mengungkapkan partainya sudah membidik sejumlah nama untuk diusung dalam Pilgub DKI 2024.


Kemendagri Gelar Webinar tetang Peran FKUB Dukung Pemilu 2024

20 hari lalu

Kemendagri Gelar Webinar tetang Peran FKUB Dukung Pemilu 2024

Keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama penting untuk menghadirkan Pemilu 2024 yang aman, damai dan harmoni.


PDIP Senang Program Jokowi-Ahok di Jakarta Kembali Berjalan Setelah Era Anies Baswedan Selesai

21 hari lalu

PDIP Senang Program Jokowi-Ahok di Jakarta Kembali Berjalan Setelah Era Anies Baswedan Selesai

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto senang di Jakarta sekarang program Jokowi-Ahok kembali dilanjutkan setelah Anies Baswedan pensiun.