Banjir di Pati, Warga Terancam Tak Bisa Mencoblos

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Pilkada. ANTARA/Saiful Bahri

    Ilustrasi Pilkada. ANTARA/Saiful Bahri

    TEMPO.CO, Semarang - Bencana banjir yang melanda daerah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dikhawatirkan mengurangi tingkat partisipasi pemilih. Komisi Pemilihan Umum setempat menyebut enam kecamatan di daerah tersebut yang masih dilanda banjir hingga H-1 pemilihan kepala daerah serentak pada 15 Februari 2017.

    “Kami sudah antisipasi untuk memindahkan TPS (tempat pemungutan suara) agar tak terganggu,” kata anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, Jukari, Selasa, 14 Februari 2017.

    Menurut dia, setidaknya 16 desa di enam kecamatan yang dilanda banjir. Itu sebabnya, dia khawatir partisipasi pemilih turun meski warga telah terbiasa menghadapi bencana banjir sejak lama.

    Baca juga:
    Bupati Cellica Doakan Agus SBY di Instagram, Netizen Protes
    Dituding Menghina Pecalang Bali, Ini Komentar Munarman FPI

    “Hasil pengamatan kami mereka biasa beralih dari mobilitas sepeda motor ke perahu, tapi tetap saja kami khawatir,” tutur Jukari.

    KPU Kabupaten Pati telah meminta bantuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memfasilitasi pemilih di daerah bencana dengan menyiapkan perahu karet dan relawan. Keberadaan BPBD ini dinilai penting agar pemilih bisa menggunakan hak pilihnya dalam pilkada.

    Catatan KPU Kabupaten Pati menunjukkan banjir telah melanda di Kecamatan Gabus, Dakenan, Juwana, Kayen, Sukolilo, dan Pati Kota, dengan jumlah TPS yang dipindah mencapai puluhan. “Masih kami catat TPS yang rawan terkena dampak banjir,” katanya.

    Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Sarwa Permana mengaku telah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Pati terkait dengan pengajuan bantuan untuk membantu pemilih di daerah bencana. Meski begitu ia belum memberikan jawaban karena itu rawan politik.

    Baca juga:
    Sebelum Coblos Pilkada, Ini Pesan Pengasuh Pondok Lirboyo
    H-1 Pilkada DKI, Djarot Didoakan Aktivis Anti-Korupsi Blitar

    “Saya sudah bilang ke KPU Pati. Saya belum berani mengirim perahu karet, nanti dituduh memobilisir pemilih,” tutur Sarwa.

    Sarwa menuturkan fungsi BPBD memberikan layanan kebutuhan pokok pangan dan kesehatan. Ia khawatir, jika terlibat membantu pemilih menuju ke TPS justru dituding intervensi kepentingan politik. “Sudah saya sarankan agar KPU konsultasi rapat dengan muspika dan kepala daerah, jangan sampai ada salah paham,” katanya.

    EDI FAISOL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.