Fadli Zon: Hak Angket Ahok Bukan Berujung ke Pemakzulan

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menjawab pertanyaan awak media di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 28 Juni 2016. Ia menyampaikan permintaan maaf jika ada kesalahan terkait kunjungan putrinya, Shafa Sabila Fadli ke Amerika Serikat. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon memastikan bergulirnya hak angket menyelidiki pengaktifan kembali Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama murni untuk melihat dugaan pelanggaran hukum pemerintah. Ia mengatakan tidak akan sampai pada pemakzulan atau impeachment.

"Saya tidak berpikir sampai ke sana (impeachment). Bisa saja yang mengambil keputusan siapa di tingkat menteri. Kami berinisiatif mengajukan angket ini dululah," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Februari 2017.

Baca : Hak Angket Bergulir di DPR, Mendagri Temui MA Hari Ini

Dengan hak angket, kata dia, Dewan dapat mengekplorasi dugaan pelanggaran hukum tersebut. Menurut dia, pengajuan hak angket bukan yang pertama. "Pengawasan ini tugas konstitusional. Kalau tidak salah, tidak usah takut," ujar dia.

Fraksi Partai Gerindra menggulirkan usulan hak angket untuk menyelidiki Kementerian Dalam Negeri yang tidak memberhentikan Basuki. Fadli Zon mengatakan pihaknya ingin menguji pelanggaran pemerintah yang tidak memberhentikan Basuki sebagai gubernur walau berstatus terdakwa.

Menurut Fadli, fenomena ini berdampak luas untuk masyarakat dan berpotensi memecah belah. "Ini bukan soal agama atau kebhinekaan, tetapi persoalan hukum yang tidak ditegakkan," kata dia.

Fadli menambahkan jika pemerintah nantinya terbukti melanggar dengan ada keputusan mayoritas anggota DPR, angket bisa dilanjutkan dengan hak menyatakan pendapat. "Ini cara untuk menegakan hukum," ujar dia.

ARKHELAUS W.

Simak pula : Anggota DPD Ini Kecewa Sikap Mendagri Soal Kembalinya Ahok






Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

3 jam lalu

Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

Aturan soal dinasti politik dinilai perlu dibuat setelah putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, menyatakan juga ingin masuk ke dunia politik.


Sandiaga Uno Ceritakan Ihwal Perjanjian Dia, Anies, dan Prabowo Menjelang Pilgub DKI 2017

6 jam lalu

Sandiaga Uno Ceritakan Ihwal Perjanjian Dia, Anies, dan Prabowo Menjelang Pilgub DKI 2017

Sandiaga Uno menjelaskan perjanjian yang pernah dibuat lalu diteken oleh dia, Prabowo dan Anies pada 2017. Apa isinya?


Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

19 jam lalu

Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

Perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan bagian dari aspirasi yang ada di tengah masyarakat yang terbuka dibahas oleh DPR.


Mahasiswa UI Tewas Tertabrak, Fadli Zon: Harus Ada Keadilan, Apalagi yang Dihadapi Arogan

1 hari lalu

Mahasiswa UI Tewas Tertabrak, Fadli Zon: Harus Ada Keadilan, Apalagi yang Dihadapi Arogan

"Harus ada keadilan menyangkut nyawa manusia. Apalagi yang dihadapi manusia arogan," kata Fadli Zon soal kasus mahasiswa UI tewas tertabrak


Tolak Kenaikan Biaya Haji, Fadli Zon: Ada Potensi Korupsi, Perlu Audit Khusus

2 hari lalu

Tolak Kenaikan Biaya Haji, Fadli Zon: Ada Potensi Korupsi, Perlu Audit Khusus

Anggota DPR RI Fadli Zon menolak usulan kenaikan biaya haji. Menurutnya ada potensi korupsi di sana sehingga perlu audit khusus.


4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

2 hari lalu

4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

Politikus Golkar menanggapi kasus dugaan korupsi BTS Kominfo. Kasus itu memasuki babak baru dengan ditetapkannya empat orang tersangka oleh Kejagung.


Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

2 hari lalu

Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan komentar terkait rencana insentif kendaraan listrik di Indonesia pada tahun ini.


DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

2 hari lalu

DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

Said Abdullah menegaskan tak ada norma peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan utang.


Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

3 hari lalu

Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

Menurut Jansen, sama sekali tidak ada problem konstitusional soal sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka.


Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

4 hari lalu

Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

Berita bisnis yang paling banyak dibaca pada Kamis sore, 26 Januari 2023. Mulai dari kasus Meikarta hingga OJK