MA Butuh Reformasi, Ini Suap Penanganan Perkara 2012-2016

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Koalisi Pemantau Peradilan melakukan aksi peletakan batu pertama pembangunan Museum KPK di halaman Gedung KPK, Jakarta, 8 Oktober 2015. Aksi yang dilakukan tersebut sebagai protes terhadap DPR yang memasukkan RUU KPK kedalam prolegnas sehingga dapat melemahkan KPK. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    Anggota Koalisi Pemantau Peradilan melakukan aksi peletakan batu pertama pembangunan Museum KPK di halaman Gedung KPK, Jakarta, 8 Oktober 2015. Aksi yang dilakukan tersebut sebagai protes terhadap DPR yang memasukkan RUU KPK kedalam prolegnas sehingga dapat melemahkan KPK. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Miko Ginting, mengatakan pemilihan Ketua Mahkamah Agung (MA) harus menghasilkan pemimpin yang memiliki integritas memadai. Menurut dia, orang tersebut juga harus mampu mereformasi lembaga tersebut dan badan peradilan di bawahnya.

    "Dia harus memiliki kemauan mereformasi MA, mengetahui seluk beluk MA, dan memiliki integritas memadai," kata Miko Ginting kepada Tempo saat dihubungi, Sabtu, 11 Februari 2017.

    Baca: Peneliti: Ketua MA Terpilih Harus Mereformasi Lembaganya 

    Anggota Koalisi Pemantau Peradilan ini menambahkan orang yang nantinya terpilih sebagai Ketua MA harus bisa melakukan pengawasan kepada jajarannya, karena selama ini pengawasan tidak berjalan efektif. Hal ini terbukti ketika ada penangkapan Sekretaris Mahkamah Agung. "Adanya petugas pengadilan ditangkap pihak berwajib, tandanya ada jual-beli perkara," kata dia.

    Koalisi Pemantau Peradilan mencatat maraknya praktik suap penanganan perkara sepanjang 2012-2016. Mereka menilai pengawasan Mahkamah Agung di bawah kepemimpinan Hatta Ali sangat lemah. Berikut ini daftar hakim dan pegawai di lingkungan pengadilan yang terlibat rasuah:

    17 Agustus 2012
    Heru Kisbandono, hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi Pontianak
    Kartini Juliana Marpaung, hakim ad hoc Tipikor Semarang
    Pragsono, hakim ad hoc Tipikor Semarang

    6 Maret 2013
    Nuril Huda, hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

    22 Maret 2013
    Setyabudi Tejocahyono, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung
    Singgih Budi Prakoso, hakim Pengadilan Negeri Bandung
    Djojo Jauhari, hakim Pengadilan Negeri Bandung

    25 Juli 2013
    Djodi Supratman, staf Pusat Pendidikan dan Latihan MA

    8 Agustus 2014
    Ramlan Comel, hakim ad hoc Tipikor Bandung
    Pasti Serefina Sinaga, hakim ad hoc Tipikor Bandung

    10 Juli 2015
    Tripeni Irianto Putro, hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
    Amir Fauzi, hakim PTUN Medan
    Dermawan Gintings, hakim PTUN Medan

    11 Februari 2016
    Andri Tristianto Sutrisna, Kepala Sub-Direktorat Kasasi dan Perdata MA

    23 Mei 2016
    Janner Purba, hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu
    • Toton, hakim Pengadilan Negeri Kepahiangan

    26 April 2016
    Edy Nasution, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

    15 Juli 2016
    Rohadi, Panitera Muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara

    1 Juli 2016
    Santoso, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

    DIKO OKTARA | FRANSISCO ROSARIANS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.