MA Butuh Reformasi, Ini Suap Penanganan Perkara 2012-2016

Reporter

Anggota Koalisi Pemantau Peradilan melakukan aksi peletakan batu pertama pembangunan Museum KPK di halaman Gedung KPK, Jakarta, 8 Oktober 2015. Aksi yang dilakukan tersebut sebagai protes terhadap DPR yang memasukkan RUU KPK kedalam prolegnas sehingga dapat melemahkan KPK. Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Miko Ginting, mengatakan pemilihan Ketua Mahkamah Agung (MA) harus menghasilkan pemimpin yang memiliki integritas memadai. Menurut dia, orang tersebut juga harus mampu mereformasi lembaga tersebut dan badan peradilan di bawahnya.

"Dia harus memiliki kemauan mereformasi MA, mengetahui seluk beluk MA, dan memiliki integritas memadai," kata Miko Ginting kepada Tempo saat dihubungi, Sabtu, 11 Februari 2017.

Baca: Peneliti: Ketua MA Terpilih Harus Mereformasi Lembaganya 

Anggota Koalisi Pemantau Peradilan ini menambahkan orang yang nantinya terpilih sebagai Ketua MA harus bisa melakukan pengawasan kepada jajarannya, karena selama ini pengawasan tidak berjalan efektif. Hal ini terbukti ketika ada penangkapan Sekretaris Mahkamah Agung. "Adanya petugas pengadilan ditangkap pihak berwajib, tandanya ada jual-beli perkara," kata dia.

Koalisi Pemantau Peradilan mencatat maraknya praktik suap penanganan perkara sepanjang 2012-2016. Mereka menilai pengawasan Mahkamah Agung di bawah kepemimpinan Hatta Ali sangat lemah. Berikut ini daftar hakim dan pegawai di lingkungan pengadilan yang terlibat rasuah:

17 Agustus 2012
Heru Kisbandono, hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi Pontianak
Kartini Juliana Marpaung, hakim ad hoc Tipikor Semarang
Pragsono, hakim ad hoc Tipikor Semarang

6 Maret 2013
Nuril Huda, hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

22 Maret 2013
Setyabudi Tejocahyono, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung
Singgih Budi Prakoso, hakim Pengadilan Negeri Bandung
Djojo Jauhari, hakim Pengadilan Negeri Bandung

25 Juli 2013
Djodi Supratman, staf Pusat Pendidikan dan Latihan MA

8 Agustus 2014
Ramlan Comel, hakim ad hoc Tipikor Bandung
Pasti Serefina Sinaga, hakim ad hoc Tipikor Bandung

10 Juli 2015
Tripeni Irianto Putro, hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Amir Fauzi, hakim PTUN Medan
Dermawan Gintings, hakim PTUN Medan

11 Februari 2016
Andri Tristianto Sutrisna, Kepala Sub-Direktorat Kasasi dan Perdata MA

23 Mei 2016
Janner Purba, hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu
• Toton, hakim Pengadilan Negeri Kepahiangan

26 April 2016
Edy Nasution, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

15 Juli 2016
Rohadi, Panitera Muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara

1 Juli 2016
Santoso, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

DIKO OKTARA | FRANSISCO ROSARIANS






KPK Tahan Penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

15 jam lalu

KPK Tahan Penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menyangka Sudrajad Dimyati dan lima pegawai MA itu menerima suap terkait pengurusan perkara pailit KSP Intidana.


Mahkamah Agung Tolak Kasasi Moeldoko di Kasus KLB Partai Demokrat

19 jam lalu

Mahkamah Agung Tolak Kasasi Moeldoko di Kasus KLB Partai Demokrat

MA menolak kasasi yang diajukan Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko dalam kasus Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumut.


Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

6 hari lalu

Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

Mahfud MD menjelaskan, MA selalu berdalih jika hakim itu merdeka dan tak boleh diintervensi. Namun, tba-tiba muncul kasus Hakim Agung Sudrajat Dimyati


Handoko Lie Menyerahkan Diri Setelah Buron 6 Tahun, Siapa Koruptor Rp 187 Miliar Ini?

6 hari lalu

Handoko Lie Menyerahkan Diri Setelah Buron 6 Tahun, Siapa Koruptor Rp 187 Miliar Ini?

Terpidana kasus mafia tanah di Medan, Handoko Lie menyerahkan diri ke Kejagung setelah buron 6 tahun. kasus apa yang menjerat koruptor Rp 187 M ini?


Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

6 hari lalu

Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

Mahkamah Agung penegak keadilan tertinggi di Indonesia. Kinerja MA dipertanyakan usai OTT KPK Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Bukan kasus pertama.


Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

6 hari lalu

Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

KPK menyiapkan langkah preventif dan edukatif agar modus korupsi dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) tidak terulang


Buntut Kasus Sudrajad Dimyati, Mahkamah Agung Akan Rotasi Staf dan Panitera Pengganti

6 hari lalu

Buntut Kasus Sudrajad Dimyati, Mahkamah Agung Akan Rotasi Staf dan Panitera Pengganti

Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati membuat Mahkamah Agung berbenah. Mereka akan merotasi panitera yang bermasalah.


Sudrajad Dimyati Tersangka KPK, Ketua MA dan Jajarannya Baca Kembali Pakta Integritas

6 hari lalu

Sudrajad Dimyati Tersangka KPK, Ketua MA dan Jajarannya Baca Kembali Pakta Integritas

Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin mengumpulkan jajarannya untuk membaca kembali pakta integritas setelah Hakim Agung Sudrajad Dimyati jadi tersangka


Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

6 hari lalu

Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

Mahfud MD sedang menyiapkan formula untuk mereformasi bidang hukum peradilan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) hakim Sudrajat Dimyati


KPK Persilakan Komisi Yudisial Periksa Hakim Sudrajad Dimyati soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik

7 hari lalu

KPK Persilakan Komisi Yudisial Periksa Hakim Sudrajad Dimyati soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik

KPK memberikan ruang seluas-luasnya bagi Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik Hakim Agung non-aktif Sudrajad Dimyati