H-1 Pilkada DKI, Djarot Didoakan Aktivis Anti-Korupsi Blitar

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Cawagub Djarot Saiful Hidayat menyampaikan pemaparan saat Debat Calon Gubernur DKI di Hotel Bidakara, Jakarta, 10 Februari 2017. TEMPO/Maria Fransisca

    Cawagub Djarot Saiful Hidayat menyampaikan pemaparan saat Debat Calon Gubernur DKI di Hotel Bidakara, Jakarta, 10 Februari 2017. TEMPO/Maria Fransisca

    TEMPO.CO, Blitar - Kalangan aktivis dan masyarakat Kota Blitar mendoakan kemenangan untuk Djarot Syaiful Hidayat, pasangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta. Hingga kini bekas Wali Kota Blitar itu masih memiliki rumah dan membangun komunikasi dengan warga di Bumi Bung Karno.

    Dukungan kepada Djarot Syaiful Hidayat ini disampaikan Mohamad Triyanto, koordinator Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) Blitar. Pegiat anti korupsi ini mengatakan figur Djarot dinilai sudah teruji memimpin Kota Blitar dan DKI menjadi lebih baik. “Perubahan sebuah kawasan memang memerlukan palu gada seperti Ahok dan Djarot,” kata Triyanto kepada Tempo, Selasa 14 Februari 2017.

    Baca juga:
    Konsultasi Hak Angket untuk Ahok, Mendagri Temui MA Hari Ini
    Pilkada DKI, Tiap Kandidat Punya Aplikasi untuk Awasi Suara

    Triyanto menambahkan kepemimpinan Djarot Syaiful Hidayat selama 10 tahun memimpin Kota Blitar menjadi bukti konkrit keberpihakannya pada rakyat dan anti korupsi. Menurut catatan KRPK, nyaris tak ada kasus korupsi yang muncul selama era kepemimpinan Djarot di Kota Blitar. Menurut dia, ini lantaran prinsip keterbukaan dan pelibatan aktif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengelolaan anggaran pemerintah.

    Kemampuan komunikasinya yang tak berjarak dengan berbagai kalangan juga menjadi faktor kunci kesuksesan Djarot mendulang kemenangan di dua pemilihan kepala daerah Kota Blitar. Saking akrabnya, kata dia, tak sulit bagi masyarakat kecil di Kota Blitar untuk berkomunikasi dengan Djarot. “Komunikasinya memang sangat cair,” ucap Triyanto.

    Rapor fenomenal lain yang menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat kecil adalah penerapan aturan larangan pendirian mal atau toko modern di seluruh wilayah Kota Blitar, serta pembukaan akses seluas-luasnya kepada pedagang kaki lima untuk berjualan di wilayah alun-alun. Pendapat Djarot juga selalu didengar oleh semua kalangan di Kota Blitar tanpa menunjukkan kuasanya sebagai kepala daerah.

    Dalam konteks pemilihan Gubernur DKI, figur Djarot juga dinilai paling pas mendampingi Ahok dalam membongkar tatanan birokrasi yang korup. Menurut Triyanto, kepemimpinan DKI tak bisa dibuat santai dan harus digedor oleh pemimpin yang berani seperti Ahok. Meski tak jarang diikuti oleh kontroversi, namun apa yang dilakukan Ahok justru menunjukkan keberpihakannya kepada aturan dan tata pemerintah yang benar. “Pak Djarot bisa menjadi penyeimbang langkah Ahok dengan gayanya yang komunikatif,” kata Triyanto.

    Baca juga:
    Jabatan Gubernur DKI: Ini Gaji, Fasilitas, dan Tantangannya
    Gubernur Ahok Aktif Lagi, Gerindra Gulirkan Hak Angket DPR

    Meski telah menjabat Wakil Gubernur DKI, ujar dia, hubungan komunikasi Djarot dengan warga dan aktivis Kota Blitar masih tetap berjalan baik. Dalam setiap kepulangannya di Blitar, Djarot selalu menanyakan berbagai hal, terutama upaya penegakan anti korupsi.

    Penilaian serupa diberikan Rakehalu, warga Desa Wonodadi, Kecamatan Kunir, Kabupaten Blitar yang aktif di sejumlah forum diskusi dan menulis Kota Blitar. Menurut dia, Djarot sudah menjadi ikon sekaligus kebanggaan masyarakat Kota Blitar. Bahkan meski tak lagi menjabat sebagai kepala daerah, sebagian masyarakat masih menganggapnya sebagai Walikota Blitar. “Kepemimpinannya benar-benar membumi di sini,” kata pria berusia 40 tahun ini.


    HARI TRI WASONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.