Jokowi Disarankan Bentuk Tim Seleksi Pengganti Patrialis  

Reporter

Aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan aksi treatikal Selamatkan Mahkamah Konstitusi di kawasan Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, 12 Februari 2017. Aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan masyarakat sipil atas lembaga negara terkait kasus korupsi yang melibatkan anggota halkim Patrialis Akbar dan mantan Ketua MK Akil Mochtar. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.COJakarta - Kekosongan satu jabatan hakim konstitusi dianggap akan menyulitkan penanganan gugatan sengketa pemilihan kepala daerah serentak.

Kekosongan jabatan terjadi setelah Presiden Joko Widodo memberhentikan sementara hakim konstitusi Patrialis Akbar lantaran tersandung kasus suap yang perkaranya ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Riawan Tjandra, menyatakan jumlah hakim yang bersidang sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2011 harus sembilan orang.

Menurut dia, hasil putusan hakim konstitusi yang tidak lengkap rawan digugat. “Kalau kurang, keabsahan formal dan substansinya akan diragukan,” ujar Riawan, Senin, 13 Februari 2017.

Baca: Tersangka Kasus Suap Patrialis Mau Jadi Justice Collaborator

Riawan menyarankan Presiden Jokowi segera membentuk tim panitia seleksi untuk memilih pengganti Patrialis, bukan melalui penunjukan langsung. Sebab, penunjukan langsung sarat dengan kepentingan politik.

Dia mencontohkan, Patrialis diangkat secara prerogatif oleh Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono. Namun surat keputusan pengangkatan dipersoalkan serta dibatalkan pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.

“Kalau hakim ditunjuk langsung presiden lagi, kasus Patrialis akan terulang,” tuturnya. Patrialis kini mendekam di rumah tahanan KPK karena diduga menerima suap Rp 2,12 miliar dari pengusaha daging impor, Basuki Hariman.

Baca: Jokowi Didesak Percepat Seleksi Pengganti Patrialis

Senada dengan Riawan, hakim konstitusi Ahmad Sodiki mengatakan pengangkatan pengganti Patrialis diharapkan dapat dilakukan dengan cara terbuka melalui tim panitia seleksi. “Kami harap akhir Februari sudah terisi lengkap,” kata Sodiki, Senin, 13 Februari 2017.

Ia menyatakan kekosongan satu jabatan hakim tak begitu bermasalah. Dalam menangani sengketa pilkada, kata Sodiki, majelis dapat dibagi menjadi dua tim, yang berisi masing-masing empat hakim.

Untuk mendukung percepatan pemilihan hakim baru, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat proses sidang pelanggaran etik Patrialis. “Kami sedang rumuskan poin-poin untuk putusan, beserta bukti-buktinya, untuk disidangkan pada Kamis sore,” kata anggota Majelis Kehormatan, Bagir Manan, Senin.

Baca: Kasus Suap Patrialis, MKMK Sambangi KPK untuk Lengkapi Bukti

Peneliti dari Indonesia Corruption Watch, Aradila Caesar, menyatakan, seleksi hakim baru harus dipercepat supaya tidak pincang dalam menangani sengketa pilkada. Dia mendorong pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung menggelar rekrutmen terbuka. “Jadi publik bisa masuk dan ada pertanggungjawaban,” ujarnya.

Juru bicara Kepresidenan, Johan Budi, enggan berkomentar banyak tentang desakan tersebut. “Saya belum dapat info,” ujarnya. 

YOHANNES PASKALIS | ISTMAN M.P. | DEWI SUCI RAHAYU






Riza Patria dan Anies Baswedan Dukung Siapa Pun Pj Gubernur DKI Pilihan Jokowi

13 jam lalu

Riza Patria dan Anies Baswedan Dukung Siapa Pun Pj Gubernur DKI Pilihan Jokowi

Riza Patria sebut dia dan Anies Baswedan mendukung Pj Gubernur DKI pilihan Jokowi menggantikan posisinya.


Tol Serpong - Balaraja Diresmikan, Grup Ciputra Siapkan Hunian Baru Seluas 350 Hektare

16 jam lalu

Tol Serpong - Balaraja Diresmikan, Grup Ciputra Siapkan Hunian Baru Seluas 350 Hektare

Grup Ciputra menyambut beroperasinya Tol Serpong - Balaraja seksi 1A dengan menyiapkan proyek terbarunya, CitraGarden Serpong.


Jokowi Menunjuk Suharso Monoarfa sebagai Koordinator SDGs 2024, Apa Sasarannya?

19 jam lalu

Jokowi Menunjuk Suharso Monoarfa sebagai Koordinator SDGs 2024, Apa Sasarannya?

Presiden Jokowi menunjuk Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebagai koordinator pengarah pencapaian SDGs 2024. Apa sasarannya?


Target Transaksi Solo Great Sale 2022 Rp 2 Triliun, Ada Lelang Mobil Bekas Jokowi

1 hari lalu

Target Transaksi Solo Great Sale 2022 Rp 2 Triliun, Ada Lelang Mobil Bekas Jokowi

Solo Great Sale 2022 atau SGS 2022 bakal dibuka mulai Ahad, 25 September 2022. Target transaksi dalam SGS yang semula dipatok senilai Rp 1,3 triliun, dinaikkan jadi Rp 2 triliun


Terima Petani dan Buruh, Setpres Janjikan Aspirasi Soal Reforma Agraria Disampaikan ke Jokowi

1 hari lalu

Terima Petani dan Buruh, Setpres Janjikan Aspirasi Soal Reforma Agraria Disampaikan ke Jokowi

Kepala Setpres Heru Budi Hartono mengatakan pemerintah terus menginventarisasi sedikitnya 34 masalah terkait reforma agraria


Usai Temui Rocky Gerung, Gibran: Sudah Tidak Ada Lagi Cebong dan Kampret

1 hari lalu

Usai Temui Rocky Gerung, Gibran: Sudah Tidak Ada Lagi Cebong dan Kampret

Gibran mengatakan kunjungannya ke rumah Rocky Gerung yang kerap mengkritisi pemerintahan Jokowi itu tidak ada ketegangan justru berdiskusi santai


Kapolda Metro Tak Masalah Ada Demo Berjilid-jilid Usai Jokowi Menaikkan Harga BBM

1 hari lalu

Kapolda Metro Tak Masalah Ada Demo Berjilid-jilid Usai Jokowi Menaikkan Harga BBM

Kapolda Metro Fadil Imran tak mempermasalahkan ada demo berjilid-jilid setelah Presiden Jokowi menaikkan harga BBM. Asal tak melanggar hukum.


Gelar Unjuk Rasa Tolak BBM Naik, Gerakan Rakyat Solo Bersatu Tuntut Jokowi Mundur

2 hari lalu

Gelar Unjuk Rasa Tolak BBM Naik, Gerakan Rakyat Solo Bersatu Tuntut Jokowi Mundur

Mereka menilai kebijakan yang diambil Jokowi justru menyebabkan tidak stabilnya perekonomian rakyat.


Dicalonkan Jadi Pengganti Anies Baswedan, Heru Budi: Hari Esok Penuh Misteri

2 hari lalu

Dicalonkan Jadi Pengganti Anies Baswedan, Heru Budi: Hari Esok Penuh Misteri

Heru Budi Hartono menyebut soal namanya yang digadang bakal jadi Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan masih misteri dan tak perlu dijawab.


Heru Tiap Hari Ketemu Jokowi, Tapi Klaim Belum Bicarakan Pj Gubernur DKI

2 hari lalu

Heru Tiap Hari Ketemu Jokowi, Tapi Klaim Belum Bicarakan Pj Gubernur DKI

Sebagai Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono hampir setiap hari bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Tapi sejak namanya resmi diusulkan sebagai calon Penjabat atau Pj Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan, Heru mengklaim belum ada membicarakan topik ini dengan kepala negara.