Ketua Umum Muhammadiyah: Presiden Netral dalam Pilkada Serentak

Reporter

Presiden Joko Widodo menerima Pengurus Pusat Muhammadiyah di Istana Merdeka, Jakarta, 13 Februari 2017. Dalam pertemuan ini, Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Mendikbud Muhadjir Effendy. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir beserta sejumlah pengurus lain di Istana Merdeka, Senin, 13 Februari 2017. Dalam pertemuan tersebut, menurut Haedar, Jokowi menegaskan netralitasnya dalam pemilihan kepala daerah serentak 2017.

"Prinsipnya, Bapak Presiden sebagai kepala pemerintahan menegaskan ulang tentang posisinya yang tetap netral dan obyektif dalam pilkada di mana saja, sehingga tidak memihak calon mana pun. Artinya, Bapak Presiden tetap menjaga netralitas, dan ini positif untuk proses demokrasi di Indonesia," ucap Haedar.

Baca: Soal Pencopotan Ahok, Menteri Dalam Negeri Akan Minta Tafsir Mahkamah Agung

Menurut Haedar, pertemuan itu juga membahas status hukum Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Presiden memerintahkan Menteri Dalam Negeri meminta pandangan resmi Mahkamah Agung dalam menyikapi perbedaan tafsir yang terjadi. "Bahkan Bapak Presiden sendiri betul-betul menyadari banyak tafsir itu."

Dengan pandangan resmi dari Mahkamah Agung, pemerintah akan melaksanakan keputusan tersebut sebagai jalan yang terbaik. Haedar berpendapat, hal yang ditempuh Jokowi merupakan langkah yang elegan. "Jadi, di tengah banyak tafsir tentang aktif dan nonaktif ini, jalan terbaik adalah meminta fatwa MA," ujar Haedar.

Simak: Hak Angket Ahok, Fraksi Golkar: Kuncinya Minimal Lima Tahun

Ahok sudah aktif kembali sebagai Gubernur DKI seusai cuti dalam rangka kampanye calon pilkada DKI. Namun aktifnya Ahok dipermasalahkan sejumlah pihak karena mantan Bupati Belitung Timur itu menjadi terdakwa kasus penodaan agama.

Bahkan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya mengusulkan hak angket untuk menyelidiki keputusan Kementerian Dalam Negeri yang tidak memberhentikan Ahok meskipun berstatus terdakwa. Fraksi Partai Demokrat pun mendukung usulan tersebut. Pengaktifan kembali Ahok sebagai Gubernur DKI diduga melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

ANGELINA ANJAR SAWITRI







PP Muhammadiyah Temui Jokowi di Istana, Minta Presiden Buka Muktamar di Surakarta

20 hari lalu

PP Muhammadiyah Temui Jokowi di Istana, Minta Presiden Buka Muktamar di Surakarta

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir meminta Presiden Jokowi hadir di pembukaan Muktamar Muhammadiyah pada 19 November 2022.


Muhammadiyah Tetapkan Hari Raya Idul Adha 9 Juli 2022, Ini Pesan Haedar Nashir

23 Juni 2022

Muhammadiyah Tetapkan Hari Raya Idul Adha 9 Juli 2022, Ini Pesan Haedar Nashir

Muhammadiyah telah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah jatuh pada 9 Juli 2022.


Haedar Nashir Minta Menteri Tak Manfaatkan Jabatan untuk Pemilu 2024

15 Juni 2022

Haedar Nashir Minta Menteri Tak Manfaatkan Jabatan untuk Pemilu 2024

Haedar Nashir berharap para menteri Kabinet Indonesia Maju dalam menjalankan mandat yang tersisa dua tahun ini


Presiden Jokowi Kagumi Kesederhanaan Buya Syafii Maarif

27 Mei 2022

Presiden Jokowi Kagumi Kesederhanaan Buya Syafii Maarif

Jokowi menyatakan kagum dengan kesederhanaan dan konsistensi Syafii Maarif dalam menyuarakan keberagaman.


Haedar Nashir Batalkan Acara Demi Dampingi Buya Syafii Maarif Sebelum Wafat

27 Mei 2022

Haedar Nashir Batalkan Acara Demi Dampingi Buya Syafii Maarif Sebelum Wafat

Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir sempat mendampingi dan berada di sisi Buya Syafii Maarif 30 menit sebelum wafat


Sowan PP Muhammadiyah, Partai Ummat Soroti Mekanisme Pemilu 2024

20 Mei 2022

Sowan PP Muhammadiyah, Partai Ummat Soroti Mekanisme Pemilu 2024

Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menuturkan, kedatangannya untuk bersilaturahmi sebagai partai baru.


Ganjar Pranowo Bertemu 1,5 Jam dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah

6 Mei 2022

Ganjar Pranowo Bertemu 1,5 Jam dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah

Ganjar mengaku mendapat banyak masukan dalam pertemuan ini, terutama upaya menggerakan ekonomi. Ia mengaitkan upaya ini dengan sila kelima Pancasila.


Pemerintah Yogyakarta Membolehkan Takbir Keliling, Ingat Status PPKM Level 2

29 April 2022

Pemerintah Yogyakarta Membolehkan Takbir Keliling, Ingat Status PPKM Level 2

Kendati belum ada larangan takbir keliling, semua kegiatan di Yogyakarta harus sesuai ketentuan PPKM Level 2.


Ridwan Kamil Temui Ketum PP Muhammadiyah di Yogya, Ini yang Dibahas

6 April 2022

Ridwan Kamil Temui Ketum PP Muhammadiyah di Yogya, Ini yang Dibahas

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menemui Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nasir dalam lawatannya ke Yogyakarta Selasa 5 April 2022.


Jokowi Jenguk Buya Syafii Maarif yang Baru Keluar dari Rumah Sakit

26 Maret 2022

Jokowi Jenguk Buya Syafii Maarif yang Baru Keluar dari Rumah Sakit

Jokowi menjenguk tokoh Muhammadiyah Ahmad Safii Maarrif yang baru pulih pasca menjalani perawatan di rumah sakit.