Partai NasDem Minta Hak Angket Soal Ahok Distop

Reporter

Wakil Ketua Fraksi Nasdem, Johnny G Plate mengacungkan tangan saat menginterupsi jalannya Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda pengesahan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan di Gedung Nusantara II, Jakarta, 23 Juni 2015. Fraksi Partai Nasdem, PDI-P, dan Partai Hanura menyatakan menolak dana aspirasi ini. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G. Plate menilai usulan hak angket untuk menyelidiki pengangkatan kembali Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak tepat. Menurut dia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberhentian sementara hanya diberlakukan dalam ancaman pidana minimal 5 tahun penjara.

Baca juga: Fraksi Demokrat Minta Anggotanya Dukung Hak Angket Ahok

"Ahok ini hukuman maksimal. Kalau mau (dibawa) ke politik, harus ada niat baik. Kalau untuk mengacau, janganlah," kata Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 13 Februari 2017.

Johnny mengimbau semua usaha pengajuan hak angket distop. Sebab, masyarakat sedang memasuki masa tenang pemilihan kepala daerah 2017. "Biarkan rakyat tenang dalam memilih pada masa tenang ini," ucapnya.

Ia pun meminta pengajuan hak angket menjadi opsi terakhir untuk menyelidiki pengangkatan Ahok. NasDem, ujar dia, akan berkonsolidasi dengan partai pendukung pemerintah dalam menggunakan hak angket ini. "Kami yakin koalisi partai pendukung pemerintah akan menolak itu," tuturnya. "DPR harus fokus melaksanakan tugas utama yang prioritas."

Hingga siang tadi, 90 anggota Dewan dari empat fraksi, yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan 16 anggota, Partai Demokrat (42), Partai Amanat Nasional (10), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (22), menandatangani usul tersebut. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agus Hermanto mengatakan akan memproses usul tersebut melalui rapat pimpinan, badan musyawarah, dan rapat paripurna. "Masih dua kali masa sidang paripurna lagi," ucapnya.

Johnny pun menilai pengajuan hak angket ini adalah bagian dari usaha menghadang Ahok dalam pilkada DKI. Padahal, ujar dia, terdapat seratus daerah yang juga melaksanakan pilkada. "Ini semuanya ke Ahok lagi," tuturnya.

Politikus Partai Amanat Nasional, Yandri Susanto, mengatakan hak angket ini adalah kontrol Dewan terhadap kinerja pemerintah. Menurut dia, pihaknya akan mendengar argumen semua pihak terkait dengan pengangkatan Basuki. "Kami minta penjelasan untuk mengetahui argumen pemerintah," ucap Yandri.

ARKHELAUS W.







Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Jadi Tersangka, Politikus NasDem: Polisi Tidak Berempati

9 jam lalu

Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Jadi Tersangka, Politikus NasDem: Polisi Tidak Berempati

Politikus Partai NasDem Taufik Basari menganggap polisi tidak berempati lantaran menetapkan mahasiswa UI yang tewas ditabrak jadi tersangka.


DItanya soal Reshuffle Kabinet, Ini Jawaban 2 Menteri dari Partai NasDem

18 hari lalu

DItanya soal Reshuffle Kabinet, Ini Jawaban 2 Menteri dari Partai NasDem

Dua menteri dari Partai NasDem enggan menanggapi desakan reshuffle kabinet yang diembuskan PDIP.


Siswono Yudo Husodo Mundur sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Nasdem, Ini Profilnya

34 hari lalu

Siswono Yudo Husodo Mundur sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Nasdem, Ini Profilnya

Siswono Yudo Husodo mmengundurkan diri sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Nasdem. Begini profil mantan menteri di masa Presiden Soeharto ini.


Rayakan Natal Bersama Zack Lee dan Anak, Nafa Urbach Tegaskan Sendiri Lebih Baik

36 hari lalu

Rayakan Natal Bersama Zack Lee dan Anak, Nafa Urbach Tegaskan Sendiri Lebih Baik

Nafa Urbach mengunggah foto kebersamaannya saat merayakan Natal bersama putri dan mantan suaminya, Zack Lee serta menjawab harapan netizen.


Nasdem Harap Pencabutan Izin Tempat Acara Anies Baswedan Bukan Karena Alasan Politik

1 Desember 2022

Nasdem Harap Pencabutan Izin Tempat Acara Anies Baswedan Bukan Karena Alasan Politik

Jika berhubungan dengan politik, Ali menyebut hal ini sangat menyakiti rakyat Indonesia yang ingin bersilaturahmi dengan Anies Baswedan.


NasDem Ungkap Hambatan Safari Anies Baswedan: Izin Dicabut Tanpa Alasan Jelas

30 November 2022

NasDem Ungkap Hambatan Safari Anies Baswedan: Izin Dicabut Tanpa Alasan Jelas

Ali menerangkan ada hambatan yang dihadapi kala partainya bersama Anies Baswedan hendak bersafari, salah satunya ke Aceh.


Kadernya Dukung Anies Baswedan, Ini Kata PPP

18 November 2022

Kadernya Dukung Anies Baswedan, Ini Kata PPP

PPP tak mempermasalahkan langkah sejumlah kadernya mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan.


Soal Deklarasi Koalisi Pengusung Anies Baswedan, Nasdem: Tunggu Hari Baik

9 November 2022

Soal Deklarasi Koalisi Pengusung Anies Baswedan, Nasdem: Tunggu Hari Baik

Partai NasDem menyatakan terus mencari hari baik untuk mendeklarasikan koalisi partai pengusung Anies Baswedan.


Partai NasDem Klaim Koalisi Perubahan Akan Segera Terbentuk

9 November 2022

Partai NasDem Klaim Koalisi Perubahan Akan Segera Terbentuk

Partai NasDem menyatakan pembahasan soal Koalisi Perubahan mulai menemui banyak titik temu.


Soal Adanya Upaya Jegal Anies Baswedan, Ini Tanggapan Partai Nasdem

9 November 2022

Soal Adanya Upaya Jegal Anies Baswedan, Ini Tanggapan Partai Nasdem

Partai NasDem meminta agar tidak ada saling menjatuhkan calon presiden pada Pilpres 2024, termasuk kepada Anies Baswedan.