TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT EK Prima Ekspor Indonesia (PT EKP) Ramapanicker Rajamohan Nair alias Rajesh menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, 13 Februari 2017. Ia didakwa menyuap Kepala Sub Direktorat Bukti Permulaan Pajak Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno, sebesar US$ 148.500 atau setara dengan Rp 1,9 miliar. Jaksa penuntut umum pada KPK menyebut suap ini diberikan agar Handang mempercepat penyelesaian permasalahan pajak yang dihadapi PT EKP.
"Terdakwa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya orang tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya," kata jaksa Ali Fikri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, 13 Februari 2017.
Baca juga: Kasus Suap Pajak, KPK Bidik Pejabat Selain Handang Soekarno
PT EKP yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Kalibata (KPP PMA Enam) tercatat memiliki sejumlah permasalahan pajak pada kurun 2015 sampai 2016. Di antaranya adalah pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi), surat tagihan pajak pajak pertambahan nilai, penolakan pengampunan pajak, pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, dan pemeriksaan bukti permulaan.
Terkait dengan restitusi pajak periode 2012 sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp 3,5 miliar, terdakwa mengajukan permohonan pengembalian pada 26 Agustus 2015 ke KPP PMA.
Pada Juni 2016, KPP PMA Enam mengimbau PT EKP agar melunasi PPN atas pembelian kacang mete gelondong tahun 2014 sebesar Rp 36,8 miliar, dan tahun 2015 sebesar Rp 22,4 miliar. Sebelumnya KPP PMA Enam memperoleh informasi dari KPP Maumere bahwa PT EKP membeli barang kena pajak dari pedagang yang belum dikenakan PPN. Namun, pada 30 Juni 2016 terdakwa mengajukan keberatan ke KPP PMA Enam yang intinya tidak sependapat dengan klarifikasi tersebut.
Simak pula: Handang Diduga Minta Rp 3,5 Miliar untuk Putihkan Tunggakan
Pada 19 Agustus 2016, Chief Accounting PT EKP Siswanto memenuhi undangan Johnny Sirait, Kepala KPP PMA Enam. Pada pertemuan itu Johnny menyarankan agar PT EKP mengikuti program tax amnesty. Tapi, hingga batas waktu yang ditentukan, PT EKP tidak mengajukan tax amnesty.
Selanjutnya,
