Soal Pencopotan Ahok, Menteri Dalam Negeri Akan Minta Tafsir Mahkamah Agung

Reporter

Terdakwa perkara dugaan penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menjalani sidang kesepuluh dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli di Gedung Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, 13 Februari 2017. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri akan meminta tafsir Mahkamah Agung mengenai pasal dakwaan perkara penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Tafsir itu diminta sehubungan dengan polemik pemberhentian sementara Ahok akibat perkara itu.

"Semua orang punya tafsir. Maka dari itu, kami minta kepada MA yang lebih fair," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 13 Februari 2017. Menteri Tjahjo sedang menginventarisasi persoalan sehubungan dengan dakwaan Ahok.

Baca: Pengacara Ahok Protes Cuitan Menteri Agama

Kementerian, ucap dia, tidak akan memonopoli tafsir hukum atas kasus ini. "Pendapat para pakar, anggota DPR kami terima. Kemungkinan besok pagi saya akan menyampaikan masalah ini."

Jaksa penuntut umum mendakwa Ahok melanggar Pasal 156 KUHP tentang penodaan agama. Dalam pembacaan surat dakwaan ini, jaksa pun mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif Pasal 156a KUHP.

Baca juga: Kasus Ahok Membesar, SBY Sebut Ada yang Mempolitisasi

Jaksa menganggap Ahok dengan sengaja menghina Surat Al Maidah ayat 51 saat menyampaikan pidato di Kepulauan Seribu. Ancaman hukuman Pasal 156 KUHP adalah 4 tahun penjara. Namun, pada Pasal 156 huruf a, ancamannya 5 tahun penjara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan kepala daerah diberhentikan sementara jika diancam pidana minimal 5 tahun penjara. Namun Ahok aktif kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dia dan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat mengambil cuti selama kampanye pemilihan kepala daerah.

Empat fraksi, yakni Fraksi Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, dan Partai Gerakan Indonesia Raya menggulirkan usul hak angket untuk pemerintah yang tidak memberhentikan Ahok meski berstatus terdakwa. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan pemerintah harus mencopot Ahok.

ARKHELAUS W.







Riza Patria: Pak Anies Tak Pernah Campur Adukkan Urusan di DKI dan Politik

1 hari lalu

Riza Patria: Pak Anies Tak Pernah Campur Adukkan Urusan di DKI dan Politik

"Pak Anies memahami, selama ini, kan tidak mencampuradukkan urusan DKI dengan urusan politik," kata Wagub DKI Riza Patria


Diusung NasDem Jadi Capres 2024, Anies Baswedan Punya Koleksi Mobil dan Motor

1 hari lalu

Diusung NasDem Jadi Capres 2024, Anies Baswedan Punya Koleksi Mobil dan Motor

Gubernur DKi Jakarta Anies Baswedan diusung Nasdem jadi Capres 2024, menurut LHKPN kekayaanya Rp 10 miliar.


Sekjen Kemendagri Minta Aparatur Pemerintahan Siap Pimpin Perubahan

1 hari lalu

Sekjen Kemendagri Minta Aparatur Pemerintahan Siap Pimpin Perubahan

Pemimpin harus menjadi role model dalam sebuah organisasi.


Perda Kota Religius Depok Ditolak, Wali Kota: Kami Tidak Mengatur Jilbab dan Salat

1 hari lalu

Perda Kota Religius Depok Ditolak, Wali Kota: Kami Tidak Mengatur Jilbab dan Salat

Wali Kota Depok Mohammad Idris menyatakan tidak gentar untuk tetap melanjutkan pengesahan Perda Kota Religius.


Anies Baswedan Izin ke Partai NasDem Tuntaskan Tugas di Jakarta Sampai 16 Oktober 2022

1 hari lalu

Anies Baswedan Izin ke Partai NasDem Tuntaskan Tugas di Jakarta Sampai 16 Oktober 2022

Anies Baswedan langsung menggelar rapat dengan Sekda DKI Marullah Matali dan para Asisten Sekretariat Daerah guna membahas masalah Jakarta.


Kemendagri Diwakili Dirjen Polpum Bahtiar, Matangkan PKPU dalam RDP bersama DPR dan Penyelenggara Pemilu

1 hari lalu

Kemendagri Diwakili Dirjen Polpum Bahtiar, Matangkan PKPU dalam RDP bersama DPR dan Penyelenggara Pemilu

Pembahasan berlangsung saat Rapat Dengar Pendapat bersama DPR


Anies Jadi Capres NasDem, PDIP: Jangan Gunakan Panggung Gubernur DKI

2 hari lalu

Anies Jadi Capres NasDem, PDIP: Jangan Gunakan Panggung Gubernur DKI

"Hari ini Pak Anies statusnya sudah berubah, jangan menggunakan jabatan dia di DKI Jakarta untuk kepentingan pribadi," kata Sekretaris DPD PDIP DKI


Sebentar Lagi Lengser, Anies: Datang Tampak Muka, Pergi Tampak Punggung

2 hari lalu

Sebentar Lagi Lengser, Anies: Datang Tampak Muka, Pergi Tampak Punggung

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diumumkan oleh Partai NasDem sebagai Capres 2024


Partai Demokrat Sudah Dengar Upaya Kriminalisasi Terhadap Anies Baswedan

4 hari lalu

Partai Demokrat Sudah Dengar Upaya Kriminalisasi Terhadap Anies Baswedan

Partai Demokrat menyayangkan upaya kriminalisasi Anies Baswedan. Isu penjegalan Anies ini sudah meruak di internal partai.


Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

4 hari lalu

Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berjanji bakal mencabut Pergub Nomor 207 Tahun 2016 alias Pergub Penggusuran