Hak Angket Ahok, Fraksi Golkar: Kuncinya Minimal Lima Tahun  

Reporter

Editor

Pruwanto

Ketua Komisi II DPR, Agun Gunanjar. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta -Sekretaris Fraksi Golkar di DPR, Agus Gumiwang Kartasasmita, menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat tak perlu mengajukan hak angket untuk menyelidiki aktifnya kembali Basuki Tjahaja Purnama sebagai gubernur DKI Jakarta. Kementerian Dalam Negeri dianggap memiliki landasan hukum untuk kembali mengaktifkan Basuki atau Ahok sehabis cuti kampanye pemilihan kepala daerah DKI.

"Kata kuncinya adalah tuntutan minimal lima tahun. Itu yang ada di Undang-undang Pemda,” kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 13 Februari 2017. “Saya kira yang dilakukan Kemendagri untuk mengaktifkan kembali Basuki ada landasan hukumnya.”

Baca : Anggota Fraksi PDIP: Hak Angket Ahok di DPR Tak Perlu

Agus menganggap pengangkatan kembali Basuki sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Politikus Golkar yang menjadi anggota Komisi I DPR menganggap Dewan cukup meminta penjelasan Kementerian Dalam Negeri selaku mitra kerja di Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan.

"Dalam forum dibahas, diundang pihak yang dianggap bisa memberikan tafsir,” kata Agus. “Jadi tidak perlu diperlebar melalui angket.”

Kementerian Dalam Negeri sebagai ujung tombak diminta supaya mengklarifikasi keputusan terhadap Basuki. "Kami Fraksi Partai Golkar belum atau tidak bisa mendukung permintaan fraksi lain untuk membentuk angket," ujar dia.

Empat fraksi di DPR menggulirkan penggunaan hak angket atas aktifnya kembali Basuki Tjahaja Purnama sebagai gubernur DKI. Keempat fraksi adalah Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera. Pengajuan angket ini merupakan reaksi mereka atas kembali aktifnya Ahok dan Djarot sebagai gubernur dan wakil gubernur setelah cuti kampanye pada pekan ini. Selama keduanya nonaktif cuti untuk kampanye, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunjuk Direktur Jenderal Otonomi Daerah Soni Sumarsono sebagai pelaksana tugas gubernur DKI. 

Simak : Hak Angket Ahok Bergulir di DPR, Ini Komentar Mendagri

Fraksi-fraksi itu menyoal aktifnya kembali Ahok berdalih pada status Ahok yang kini merupakan terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menyatakan ingin menguji pemerintah yang dianggap melanggar karena tak menghentikan Basuki sebagai gubernur DKI.

Adapun Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bakal memberi kepastian posisi Basuki setelah masa cuti kampanyenya habis. Sebab, belum ada tuntutan dari jaksa terkait dengan kasus penodaan agama oleh Basuki.  "Saya tunggu tuntutan jaksa resmi dulu,”ujar Tjahjo.

ARKHELAUS W.






PPP Ungkap Opsi Mekanisme Penentuan Capres-Cawapres Koalisi Indonesia Bersatu

7 hari lalu

PPP Ungkap Opsi Mekanisme Penentuan Capres-Cawapres Koalisi Indonesia Bersatu

Pertemuan Koalisi Indonesia Bersatu malam ini akan membahas mekanisme pemilihan capres dan cawapres 2024. Ada beberapa opsi.


Kadernya Dukung Anies Baswedan, Ini Kata PPP

19 hari lalu

Kadernya Dukung Anies Baswedan, Ini Kata PPP

PPP tak mempermasalahkan langkah sejumlah kadernya mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan.


Membaca Kode Jokowi Soal Capres Saat Pidato di HUT Perindo

29 hari lalu

Membaca Kode Jokowi Soal Capres Saat Pidato di HUT Perindo

Dalam acara ulang tahun Partai Perindo, Jokowi turut berpesan agar tidak terlalu lama mendeklarasikan Capres dan Cawapres.


Relawan Jokowi Kunjungi Partai Golkar, Ketum Projo: Ini Pertemuan Pertama Kali ke Kantor Partai Politik

30 hari lalu

Relawan Jokowi Kunjungi Partai Golkar, Ketum Projo: Ini Pertemuan Pertama Kali ke Kantor Partai Politik

Relawan Jokowi menyatakan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, bukan hanya membahas soal calon presiden.


KIB Bakal Usung Ganjar Sebagai Capres Jika Tidak Diusung PDIP

39 hari lalu

KIB Bakal Usung Ganjar Sebagai Capres Jika Tidak Diusung PDIP

Bima menjelaskan, partainya telah membuka keran komunikasi informal dengan Ganjar.


Ridwan Kamil Siap Diusung Jadi Cawapres, Akhir Tahun Berlabuh ke Partai

39 hari lalu

Ridwan Kamil Siap Diusung Jadi Cawapres, Akhir Tahun Berlabuh ke Partai

Ridwan Kamil disebut-sebut sedang menjalin komunikasi intensif dengan Partai Golkar.


Ace Hasan Sebut Ridwan Kamil Intens Lakukan Pertemuan dengan Partai Golkar

41 hari lalu

Ace Hasan Sebut Ridwan Kamil Intens Lakukan Pertemuan dengan Partai Golkar

Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa Partai Golkar sudah melakukan pertemuan intens dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil


Airlangga Hartarto Bilang Jokowi Sudah Tahu Nama Capres dari KIB

46 hari lalu

Airlangga Hartarto Bilang Jokowi Sudah Tahu Nama Capres dari KIB

Menurut Airlangga Hartarto, untuk penentuan capres-cawapres, KIB selalu berkonsultasi dengan Jokowi.


Tinggalkan Partai NasDem, Wanda Hamidah Bergabung ke Partai Golkar

48 hari lalu

Tinggalkan Partai NasDem, Wanda Hamidah Bergabung ke Partai Golkar

Wanda Hamidah mengaku dipinang oleh Golkar beberapa bulan yang lalu. Menganggap Golkar tempat yang tepat untuk berjuang dan berkarya.


Airlangga Bilang Golkar Sudah Panas untuk Hadapi Pemilu 2024

52 hari lalu

Airlangga Bilang Golkar Sudah Panas untuk Hadapi Pemilu 2024

Airlangga menyebut para kadernya siap memenangkan Golkar di 514 kabupaten/kota.