Kontras Menentang Dewan Kerukunan Nasional, Ini Sebabnya

Reporter

Aktivis Kontras Feri Kusuma. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menentang rencana pemerintah membentuk Dewan Kerukunan Nasional (DKN) untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu. Menurut Kontras, ada sejumlah cacat hukum dalam pembentukan DKN.

"DKN yang katanya sudah ada draf Peraturan Presiden-nya itu melenceng dari beberapa aturan," ujar Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Kontras Feri Kusuma saat datang ke Kantor Staf Kepresidenan untuk memprotes pembentukan DKN, Senin, 13 Februari 2017.

Baca: Wiranto Bentuk Dewan Kerukunan Nasional, 'Makhluk' Apa Itu?

Pembentukan DKN, kata Feri, setidaknya cacat dua hal. Pertama, kata dia, bertentangan dengan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Menurut UU tersebut, perkara pelanggaran HAM berat diselesaikan lewat jalur pengadilan, tidak bisa langsung diselesaikan dengan langkah nonyudisial.

Kedua, DKN tidak sepenuhnya sesuai dengan UU Penanganan Konflik Sosial. Menurut UU tersebut, penanganan perkara HAM berat tidak cukup dengan rekonsiliasi saja karena ada juga penanganan pascakonflik, seperti rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Peristiwa-peristiwa masa lalu kan sudah ada. Tinggal bagaimana Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kejaksaan Agung untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jadi, bukan lewat mekanisme seperti ini (DKN)," ujar Feri.

Simak: Wiranto: Presiden Setuju Dibentuk Dewan Kerukunan Nasional

Feri meragukan DKN sebab ada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di balik pembentukan lembaga tersebut. Menurutnya, Wiranto bukan figur yang tepat untuk membentuk DKN dan menyelesaikan perkara HAM karena ia juga disebut-sebut terlibat sejumlah perkara pelanggaran HAM.

Wiranto pernah dikaitkan dengan seumlah peristiwa pelanggaran HAM. Beberapa yang terkenal adalah Tragedi Trisakti, peristiwa Semanggi I dan II, penculikan aktivis pro-demokrasi, dan Biak Berdarah. Namun dalam beberapa kesempatan Wiranto telah membantah terlibat dalam kasus-kasus itu.

"Ini (pembentukan DKN) kontras dengan janji Presiden Joko yang akan menyelesaikan perkara HAM dan menghapus Impunitas. Wiranto diduga terlibat peristiwa pelanggaran HAM," ujar Feri.

Lihat: Periksa Rizieq, Polda Jabar: Kalau Tak Berbelit, Cepat

Menurut Feri jika Presiden Joko Widodo memang berniat menyelesaikan perkara HAM, maka dia juga harus mencopot Wiranto dari jabatan Menkopolhukam.

Salah satu korban peristiwa 98, Sumarsih, berharap Presiden Joko Widodo bersedia menerima korban pelanggaran HAM. Sebab meski telah tiga kali mereka mengajukan permohonan audiensi ke Presiden Joko Widodo, namun tetap belum membuahkan hasil. "Kalau Presiden Joko Widodo sibuk, nggak apa. Yang penting, kasus kami diselesaikan," ujarnya.

ISTMAN MP






Partai Mahasiswa Indonesia Berawal dari Perpecahan di BEM Nusantara

25 April 2022

Partai Mahasiswa Indonesia Berawal dari Perpecahan di BEM Nusantara

Partai Mahasiswa Indonesia berawal dari perpecahan di tubuh BEM Nusantara.


BEM Nusantara Klaim Pertemuan dengan Wiranto Bukan Upaya Pelemahan Mahasiswa

10 April 2022

BEM Nusantara Klaim Pertemuan dengan Wiranto Bukan Upaya Pelemahan Mahasiswa

"Jangan libatkan pertemuan kemarin sebagai upaya pelemahan gerakan mahasiswa," kata koordinator pulau Jawa BEM Nusantara Ahmad Marzuki


Sudah Ketemu Wiranto, BEM Nusantara Tak Larang Anggotanya Demo 11 April

9 April 2022

Sudah Ketemu Wiranto, BEM Nusantara Tak Larang Anggotanya Demo 11 April

Koordinator BEM Nusantara untuk Pulau Jawa, Ahmad Marzuki menyatakan organisasinya tidak melarang anggotanya untuk tetap menggelar demonstrasi pada 11 April 2022


Wiranto Temui Perwakilan BEM Nusantara, Pengamat: Ada yang Takut Didemo

9 April 2022

Wiranto Temui Perwakilan BEM Nusantara, Pengamat: Ada yang Takut Didemo

Pengamat menilai pemerintah seharusnya menjelaskan kepada para mahasiswa sebelum membuat keputusan yang tak pro rakyat.


BEM SI Mengaku Dapat Ancaman Jika Tetap Gelar Demo 11 April 2022

9 April 2022

BEM SI Mengaku Dapat Ancaman Jika Tetap Gelar Demo 11 April 2022

BEM SI mengaku mereka mendapat ancaman jika tetap menggelar demo pada Senin mendatang.


Wiranto Temui BEM Nusantara, Pakar Politik: Skenario Memecah Gerakan Mahasiswa

9 April 2022

Wiranto Temui BEM Nusantara, Pakar Politik: Skenario Memecah Gerakan Mahasiswa

Pertemuan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto dengan BEM Nusantara dianggap sebagai upaya penggembosan terhadap rencana aksi mahasiswa.


Wiranto Paparkan 4 Alasan Jokowi 3 Periode Sulit Terealisasi

8 April 2022

Wiranto Paparkan 4 Alasan Jokowi 3 Periode Sulit Terealisasi

Pernyataan ini disampaikan Wiranto usai bertemu mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara di Kantor Wantimpres.


Usai Bertemu Wiranto, BEM Nusantara Batal Ikut Demo Tolak Jokowi 3 Periode?

8 April 2022

Usai Bertemu Wiranto, BEM Nusantara Batal Ikut Demo Tolak Jokowi 3 Periode?

BEM Nusantara hari ini bertemu dengan Kepala Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto di Kantor Wantimpres, menjelang demo menolak Jokowi 3 Periode


Wiranto ke BEM soal Jokowi 3 Periode: Mengapa Meributkan yang Masih Wacana

8 April 2022

Wiranto ke BEM soal Jokowi 3 Periode: Mengapa Meributkan yang Masih Wacana

Wiranto memberikan penjelasan ke BEM Nusantara soal isu Jokowi 3 periode hingga penundaan Pemilu 2024.


Temui Mahasiswa Jelang Demo Jokowi 3 Periode, Wiranto: Ketimbang Panas-panasan

8 April 2022

Temui Mahasiswa Jelang Demo Jokowi 3 Periode, Wiranto: Ketimbang Panas-panasan

Ketua Wantimpres Wiranto bertemu dengan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara di Kantor Wantimpres menjelang demo menolak Jokowi 3 periode