Pencetakan 36 E-KTP Palsu Asal Kamboja Bermodal Blanko Bekas

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan A. F memberikan keterangan perihal penemuan 36 E-KTP illegal dari Kamboja. TEMPO/Istman

    Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan A. F memberikan keterangan perihal penemuan 36 E-KTP illegal dari Kamboja. TEMPO/Istman

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan mengungkapkan teknik atau modus di balik pencetakan 36 E-KTP palsu asal Kamboja. Kepada awak media, ia menyampaikan bahwa pencetakan itu menggunakan blanko bekas.

    "E-KTP Palsu itu menggunakan E-KTP bekas yang sudah terisi datanya," ujar Zudan dalam jumpa pers di Kementerian Dalam Negeri, Senin, 13 Februari 2017.

    Zudan melanjutkan, blanko bekas itu didapatkan dari 20 kelurahan di Jakarta. Beberapa di antaranya adaplah Kelurahan Pinang Ranti, Tanah Tinggi, Kartini, Karang Anyar, Cempaka Baru, Petamburan, Kemayoran, Kapuk, dan Karet Tengsin.

    Baca:

    Bea Cukai Konfirmasi Puluhan E-KTP Asal Kamboja, Motifnya
    Soal E-KTP Asal Kamboja, Bea Cukai Kantongi Nama Pelaku

    Perihal bagaimana blanko bekas itu diperoleh, Zudan mengatakan bahwa investigasi sejauh ini menunjukkan blanko tersebut bukan hasil dari kegiatan jual beli. Dengan kata lain, blanko bekas diperoleh dengan mengambil blanko sisa yang tercecer atau lupa dimusnahkan oleh Kelurahan terkait.

    "Nah, cipnya masih bagus sehingga ketika dibaca dengan card reader, bisa terbaca kartunya," ujar Zudan. Meski begitu, Zudan memastikan bahwa data yang terbaca pada card reader dengan yang terpampang di kartu atau blanko berbeda.

    Sebagaimana diberitakan, beberapa hari lalu Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi menyampaikan bahwa sebanyak 36 E-KTP illegal atau palsu berhasil masuk Indonesia dari Kambjoa. Sebanyak 36 E-KTP tersebut dikirim dari Pnom Penh via jasa ekspedisi FedEx bersama 32 NPWP, 1 buku tabungan BCA, dan 1 kartu ATM.

    Kemuculan E-KTP impor itu sendiri sempat membuat heboh. Selain muncul menjelang Pilkada, juga terbaca cip-nya. Hal itu membuat sejumlah pihak menduga E-KTP itu hasil dari meretas server Kemendagri dan akan digunakan untuk kepentingan jahat saat Pilkada.

    ISTMAN MP

    Baca: Soal E-KTP Asal Kamboja, JK: Ada Dua Kemungkinan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Catatan Kinerja Pemerintahan, 100 Hari Jokowi - Ma'ruf Amin

    Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah menjalani 100 hari masa pemerintahan pada Senin, 27 Januari 2020. Berikut catatan 100 hari Jokowi - Ma'ruf...