Soroti Suap MK, Koalisi Selamatkan MK Gelar Aksi Teatrikal  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan aksi treatikal Selamatkan Mahkamah Konstitusi di kawasan Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, 12 Februari 2017. Aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan masyarakat sipil atas lembaga negara terkait kasus korupsi yang melibatkan anggota halkim Patrialis Akbar dan mantan Ketua MK Akil Mochtar. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan aksi treatikal Selamatkan Mahkamah Konstitusi di kawasan Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, 12 Februari 2017. Aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan masyarakat sipil atas lembaga negara terkait kasus korupsi yang melibatkan anggota halkim Patrialis Akbar dan mantan Ketua MK Akil Mochtar. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta – Koalisi masyarakat sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi menggelar aksi teatrikal untuk menunjukkan keprihatinan terhadap situasi MK saat ini. Aksi yang digelar di tengah pelaksanaan car-free day itu menyoroti kasus dugaan suap di MK, termasuk hakim konstitusi Patrialis Akbar yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    ”Harus ada upaya menyelamatkan MK. Patrialis bukan yang pertama, dulu ada Pak Akil Mochtar, yang juga dihukum di pengadilan tindak pidana korupsi,” ujar anggota koalisi, Aradila Caesar, di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Ahad, 12 Februari 2017.

    Baca:
    Surat Pemberhentian Sementara Patrialis Dikirim ke Presiden
    Ketua MK Berharap Presiden Segera Pilih Pengganti Patrialis

    Aradila, yang juga anggota Indonesia Corruption Watch, menyebutkan bahwa MK tengah diserang persoalan terkait etik. “Ingat, pada 2016, Ketua MK Arief Hidayat kena persoalan etik. Persoalannya besar sekali, hakim (MK) yang punya standar moral tinggi harusnya tak tersandung kasus etik.”

    Menurut dia, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu mengevaluasi lembaga peradilan, seperti MK dan Mahkamah Agung. Persoalan etik dan suap di MK, kata dia, disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan rekrutmen anggota yang tak transparan.

    ”Kita tahu Pak Patrialis adalah hakim hasil seleksi yang tak transparan, tak ada pelibatan publik (dalam pemilihan), ataupun check back (pemeriksaan) latar belakang, maka hasilnya demikian,” tutur Aradila.

    Dalam aksi teatrikalnya, koalisi tersebut menampilkan seorang pria berjubah hakim sedang mengenakan pelampung. Pria itu pun berpose layaknya sedang tenggelam dan diselamatkan.

    ”Ingin kami sampaikan ke Presiden, ini tanda publik memperhatikan. Kami minta Presiden turun tangan langsung selesaikan akar permasalahan di MK,” kata Aradila.

    Koalisi selamatkan MK itu pun mengumpulkan petisi menuntut perbaikan MK. Mereka menargetkan 20 ribu petisi, untuk kemudian dibawa ke Istana Kepresidenan dan DPR. Saat ini, kata Aradila, sudah lebih dari 11 ribu dukungan terkumpul.

    YOHANES PASKALIS



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sebab dan Pencegahan Kasus Antraks Merebak Kembali di Gunungkidul

    Kasus antraks kembali terjadi di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta. Mengapa antraks kembali menjangkiti sapi ternak di dataran tinggi tersebut?