Pengacara: Penangkapan Firza Husein Bermuatan Politis

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengacara Aziz Yanuar mendatangi Mako Brimob, Depok, untuk mendampingi tersangka kasus dugaan makar, Firza Husein. TEMPO/Imam Hamdi

    Pengacara Aziz Yanuar mendatangi Mako Brimob, Depok, untuk mendampingi tersangka kasus dugaan makar, Firza Husein. TEMPO/Imam Hamdi

    TEMPO.CO, Depok - Pengacara Aziz Yanuar menilai penangkapan kliennya Firza Husein kemudian menjadi tersangka kasus makar, tercium muatan politis. Apalagi, suhu politik menjelang pilkada (pemilihan kepala daerah) serentak sedang tinggi.  "Dugaan begitu (sarat muatan politis). Saat ini banyak eskalasi politik," kata Aziz, usai mendatangi Mako Brimob, untuk memberikan kebutuhan barang untuk kliennya, Jumat, 10 Februari 2017.

    Ia mengatakan Firza Husein diciduk diduga karena mempunyai informasi penting. Ditambah, Firza mempunyai banyak kenalan beberapa tokoh penting.

    Baca juga:

    Pengacara Firza Husein Bantah Barang Bukti Temuan Polisi
    Firza Husein Jalani Enam Pemeriksaan Kasus Makar

    "Mungkin ada infromasi penting yang dipegang Firza. Diduga dekat dengan siapa. Apakah mengenal tokoh penting. Tidak tahu persis," ujarnya, menduga alasan polisi melakukan penangkapan terhadap kliennya.

    Pihaknya masih berupaya melakukan penangguhan penahanan Firza. Namun, sampai sekarang belum ada tanggapan dari polisi terhadap permohonan penangguhan itu. "Permohanan penangguhan penahanan bahkan sudah sampai Dirkrimum Polda Metro Jaya," ujarnya.

    Firza telah menjalani penahanan atas kasus makar di Mako Brimob sejak Selasa, 31 Januari 2017. Polisi menetapkan Firza sebagai tersangka kasus makar yang akan dilakukan pada 2 Desember 2017.

    IMAM HAMDI

    Simak: 
    Aksi 112, Disumpah Bela Ulama di Bawah Komando Rizieq Syihab
    Penjarakan Ahok dan Gubernur Kriteria MUI, Ramaikan Aksi 112


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.