Indeks Persepsi Korupsi, KPK: Nangkepin Orang Itu Gak Keren  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru di Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta.  TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru di Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Bandung -Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan, banyaknya penangkapan oleh lembaganya tidak menaikkan indeks persepsi korupsi Indonesia.

    “Nangkep-nangkepin orang itu gak keren. Buktinya, kita OTT (operasi tangkap tangan) 18 kali tahun kemarin, Indeks Perpepsi Korupsi hanya naik 1 saja,” kata dia di Bandung, Jumat, 10 Februari 2017. 

    Baca : Ramai-ramai Kembalikan Duit Kasus E-KTP ke KPK, JK: Itu Baik

    Saut membandingkan hasil pemeringkatan Indeks Korupsi Indonesia tahun-tahun sebelumnya yang bisa naik 2 poin dengan jumlah OTT lebih sedikit. “Tahun sebelumnya, nangkepin cuma 5 orang tapi (Indeks Persepsi Korupsi) naik 2 (poin). Tahun 2016 ini, naiknya 1 poin padahal effort kita cukup banyak,” kata dia. 

    Menurut Saut, penilaian lembaga institusi dunia memberi gambaran bagiamana dunia internasional memandang Indonesia. “Bagi orang asing (nangkepin koruptor) juga tidak menarik. Bagaimana 8 lembaga institusi dunia menilai Indonesia itu seperti apa? Yang dinilai sangat kompleks, tapi lebih pada pelayanan publik, lingkungan yang bersih, praktek pertambanganya gimana, pajaknya, itu yang dinilai,” kata dia. 

    Simak : Klaten Connection, Laporan Publik Tanpa Rincian

    Saut mengatakan, satu-satunya penilaian lembaga internasional yang naik ada penilaian resiko ekonomi politik Indonesia. “Dari ‘political-echonomical risk potency’ naik 2 poin, mungkin mereka menilai Indonesia politiknya agak stabil, tapi yang lainnya turun,” kata dia. 

    Saut menambahkan, untuk menaikan penilaian persepsi atas Indonesia, satu-satunya cara dengan penerapan praktek good governance. “Apa yang disimpulkan dari sini bahwa kalau kita komit menciptakan good governance, tranparansi dan keterbukaan dan itu yang diniai,” kata dia lagi. 

    AHMAD FIKRI

    Baca pula : Cuti Ahok Habis, Kenapa Presiden Disebut Bisa Langgar UU?
     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tarif Baru Ojek Online di Tiap Zonasi yang Berlaku 18 Juni 2019

    Kementerian Perhubungan telah menetapkan tarif baru ojek online berdasarkan pembagian zona. Kemehub mengefektifkan regulasi itu pada 18 Juni 2019.