Aksi 112, Panglima TNI Mengakui Banyak Dicurhati Ulama

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memperkirakan adanya demonstrasi pada masa tenang Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta. Gatot mengungkapkan setelah rapat koordinasi menjelang Pilkada Serentak di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa, 31 Januari 2017. Tempo / ARKHELAUS

    Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memperkirakan adanya demonstrasi pada masa tenang Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta. Gatot mengungkapkan setelah rapat koordinasi menjelang Pilkada Serentak di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa, 31 Januari 2017. Tempo / ARKHELAUS

    TEMPO.CO, Jakarta - Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku mendapat panggilan telepon dari sejumlah ulama terkait dengan aksi massa pada 11 Februari 2017 (112). Mereka mengeluhkan aksi itu mengatasnamakan ulama, padahal mereka tidak ikut berpartisipasi.

    "Saya mendapatkan telepon beberapa habib, beberapa ulama dan ustad yang menyampaikan kepada saya protes. 'Bapak Panglima katanya itu acara para ulama, Saya protes bahwa saya tidak ikut (ambil bagian)'," kata Gatot dalam konferensi pers di main hall Markas Kepolisian Daerah Metro Jaya, Jakarta, Jumat, 10 Februari 2017. 

    Baca: Kapolri Larang Monas Dijadikan Lokasi Aksi 112

    Gatot mengatakan mereka juga tidak mendukung aksi ini karena dinilai bermuatam politis. Dari Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir hingga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin telah mengimbau masyarakat agar tak mengikuti aksi ini. Gatot pun ikut mengimbau masyarakat agar tak ikut serta dalam aksi massa ini. 

    Aksi yang rencananya akan berupa long march dari Monumen Nasional menuju Bundaran Hotel Indonesia itu, diubah menjadi terpusat di Masjid Istiqlal. Di sana, kegiatan akan dibatasi menjadi ibadah saja, dari tausiah hingga baca Al-Quran.

    Meski telah dibatasi, Gatot tetap meminta agar masyarakat tak perlu datang ke Istiqlal. "Saya ingatkan dalam kegiatan membaca Quran, khatam Quran, tausiah, zikir, kegiatan yang sangat mulia dan baik. Sebaiknya itu dilakukan di masjid masing-masing," kata dia. 

    Simak: Aksi 112, Rizieq: Tidak Ada Pengerahan Massa Turun ke Jalan

    Kepolisian telah melarang aksi ini dilakukan di Monumen Nasional. Rencana aksi yang pada awalnya berupa long march, dibatalkan karena rawan mengganggu ketertiban umum. 

    "Jalan kaki hari Sabtu di hari kerja masih di jalan protokol itu menganggu. Apalagi mengusung isu politik. Oleh karena itu tegas dari instansi tadi menyampaikan dilarang," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian. 

    EGI ADYATAMA

    Baca juga: Hadiri Pemeriksaan Polisi, Ketua GNPF-MUI: Sesuai Janji Saya


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.