Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kasus CPI Makassar, Ini Bukti Baru dari Aktivis Antikorupsi

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Seorang pria bersiap menyelam mencari tude (kerang laut) di Kawasan di Center Poin of Indonesia (CPI) Makassar, 27 November 2014 . Para pencari tude mengeluhkan semakin sempitnya lahan untuk mencari kerang  akibat gencarnya reklamasi di Kawasan CPI Makassar. TEMPO/Hariandi Hafid.
Seorang pria bersiap menyelam mencari tude (kerang laut) di Kawasan di Center Poin of Indonesia (CPI) Makassar, 27 November 2014 . Para pencari tude mengeluhkan semakin sempitnya lahan untuk mencari kerang akibat gencarnya reklamasi di Kawasan CPI Makassar. TEMPO/Hariandi Hafid.
Iklan

TEMPO.CO, Makassar – Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia dan Koalisi Masyarakat Anti-Korupsi (KMAK) Sulawesi Selatan kembali menemukan bukti baru dalam kasus megaproyek Center Point of Indonesia (CPI) di Makassar.

“Kami usulkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan ekspose 23 Februari nanti,” kata Direktur Kopel Indonesia Syamsuddin Alimsyah saat Ekspose Dugaan Korupsi Megaproyek Reklamasi CPI di Universitas Patria Artha, Makassar, Jumat, 10 Februari 2017. 

Ia menjelaskan, dalam isi kontrak dengan PT Yasmin Bumi Asri, yang bertanda tangan adalah Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. Padahal seharusnya yang melakukan itu kepala dinas terkait sebagai penerima anggaran. “Kok bisa gubernur yang tanda tangan gubernur, harusnya gubernur hanya boleh memorandum of understanding (MoU),” kata dia.

Baca: Reklamasi Pantai Makassar, Walhi Sulsel Ajukan Banding

Kemudian, kata Syam—sapaannya—pihaknya juga menemukan keganjilan tentang lahan 57 hektare yang dibagikan kepada pemerintah Sulsel. Pasalnya, luas lahan yang diperuntukkan bagi Pemerintah Provinsi itu memang lahannya sendiri, bukan milik pengembang. “Nah, 57 hektare yang dibagikan kepada Pemprov ini dari mana, karena 100 hektare itu diambil PT Yasmin. Logikanya, masak lahan milik sendiri, Pemprov ambil,” ucapnya.

”Hasil studi kita, ini yang didapatkan. Padahal tanah di sana masih sengketa, banyak orang mengklaim dan memiliki dokumen.” 

Bahkan, menurut Syam, kasus CPI itu diduga telah merugikan negara sebesar Rp 15 triliun. Sebab, proyek CPI ini mulai digarap sejak 2009. Pada periode 2009-2012, sebanyak 12 perusahaan rekanan telah mengerjakan penimbunan, pengerukan, pemasangan tiang pancang, dan jembatan sebanyak Rp 116.148.560.000 dari APBD. 

Potensi kerugian negara tersebut mengacu pada langkah swasta yang melakukan komersialisasi lahan sebagai pemenang tender dalam proyek itu. “Belum kerugian sosial itu, tapi kita fokus pada kerugian negara,” ucapnya.

Simak juga: Rizieq Mangkir Lagi, Polda Jawa Barat Terbitkan Surat Penjemputan

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kemudian, pada 2013, PT Yasmin melakukan penimbunan untuk pembuatan lahan 157 hektare untuk reklamasi CPI. Dan saat itu dilakukan pembangunan jembatan dengan anggaran Rp 23 miliar dan pemasangan tiang pancang 137 meter dan timbunan batu gajah 181 meter yang menggunakan APBD Rp 13.620.500.000.

“Pembuatan jembatan itu senilai Rp 23 miliar, dipinjam Pemprov Sulsel dari Pinjaman Investasi Pemerintah (PIP) sebanyak Rp 500 miliar,” ucap Syam. 

Setelah itu, Pemprov kembali mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 8 miliar untuk pembangunan jembatan dan Rp 40 miliar untuk desain wisma negara di kawasan CPI. Dan, pada 2015, pembangunan fisik wisma negara mulai dikerjakan dengan alokasi dana APBD Rp 60 miliar. 

Lalu, pada 2016, KMAK menemukan dokumen perluasan kawasan CPI menjadi Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia seluas 1.466 hektare, sehingga berdasarkan data yang ditemukan ada 2.054 hektare akan direklamasi.

Menurut Syam, pihaknya sudah tiga kali memberikan dokumen ke KPK, terakhir diberikan pada 25 Januari 2017. Namun ia sangat menyayangkan karena belum ada respons KPK. “Jangan main OTT terus, kami mau kasus CPI ini menjadi prioritas karena aduan masyarakat ini jelas,” tuturnya.

Padahal ini menarik karena bukan hanya di Jakarta reklamasi, tapi juga ada di Makassar. Kendati demikian, ucap Syam, pihaknya tak bermaksud membandingkannya. Karena Jakarta melakukan reklamasi tanpa menggunakan uang APBD, sementara di Makassar sudah habis dana ratusan miliar.

DIDIT HARIYADI


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Lagi, Anggota KPPS di Makassar Meninggal Dunia

38 hari lalu

Ilustrasi tokoh meninggal. Pixabay
Lagi, Anggota KPPS di Makassar Meninggal Dunia

Anggota KPPS Muhammad Fahriansyah, 26 tahun, yang bertugas di TP) 12 Kelurahan Lariang Bangi, Kecamatan Makassar, meninggal


Makassar Menuju Resilient City dengan Pertumbuhan yang Inklusif

59 hari lalu

Makassar Menuju Resilient City dengan Pertumbuhan yang Inklusif

Visi Danny Pomanto membangun resiliensi dan pertumbuhan inklusif Kota Makassar.


10 Tempat Wisata di Makassar, Ada Hutan Mangrove hingga Situs Bersejarah

10 Januari 2024

Daftar tempat wisata di Makassar yang populer, di antaranya Pantai Losari, Fort Rotterdam, hingga Pulau Khayangan. Berikut ini informasi lokasinya. Foto: canva
10 Tempat Wisata di Makassar, Ada Hutan Mangrove hingga Situs Bersejarah

Daftar tempat wisata di Makassar yang populer, di antaranya Pantai Losari, Fort Rotterdam, hingga Pulau Khayangan. Berikut ini informasi lokasinya.


Makassar, Kota Sehat yang Diarenya Meningkat

31 Desember 2023

Kanal di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, tempat masyarakat membuang kotorannya, Rabu 13 Desember 2023. Foto: Didit Hariyadi
Makassar, Kota Sehat yang Diarenya Meningkat

Jamban itu digunakan oleh lima orang. Mereka berdomisili di Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.


MV. Star Breeze Bersanda di Pelabuhan Makassar

29 November 2023

MV. Star Breeze Bersanda di Pelabuhan Makassar

Pelabuhan Makassar akan dijadikan sebagai destinasi kapal pesiar internasional.


Daftar Rekomendasi 8 Kuliner Khas Kota Makassar

11 November 2023

Pallubasa. facebook.com
Daftar Rekomendasi 8 Kuliner Khas Kota Makassar

Ada banyak sekali kuliner khas Kota Makassar yang wajib dicoba saat Anda berkunjung ke daerah ini.


HUT Kota Makassar: Ini Alasan Kenapa Dijuluki sebagai Kota Daeng

10 November 2023

HUT Kota Makassar: Ini Alasan Kenapa Dijuluki sebagai Kota Daeng

Kota Daeng menjadi salah satu julukan bagi Kota Makassar. Mengapa demikian?


Kilas Balik Penetapan 9 November Jadi HUT Kota Makassar yang Kini Masuki 416 Tahun

9 November 2023

Suasana Masjid Terapung Amirul Mukminin di Anjungan Pantai Losari yang telah ditutup untuk umum saat matahari tenggelam di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat, 17 April 2020. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam percepatan penanganan COVID-19 di Kota Makassar akan diterapkan pada 24 April mendatang. ANTARA
Kilas Balik Penetapan 9 November Jadi HUT Kota Makassar yang Kini Masuki 416 Tahun

HUT Kota Makassar pada 9 November 1607 menandai salat Jumat pertama di Gowa-Tallo sekaligus penanda semua rakyat Gowa-Tallo memeluk Islam.


Perayaan HUT Kota Makassar ke-416 Tahun Dikemas Dengan Konsep Berbeda

31 Oktober 2023

Perayaan HUT Kota Makassar ke-416 Tahun Dikemas Dengan Konsep Berbeda

Kapal Pinisi dan Rumah Tongkonan Toraja Jadi Latar Belakang Puncak Acara HUT Kota Makassar ke-416


HUT Makassar ke 416, Kadiskop Akan Serahkan Puluhan Gerobak ke Pedagang Pisang Epe

31 Oktober 2023

HUT Makassar ke 416, Kadiskop Akan Serahkan Puluhan Gerobak ke Pedagang Pisang Epe

Pemerintah Kota Makassar lewat Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar akan menyerahkan puluhan gerobak kepada pedagang pisang epe