Klaten Connection, Laporan Publik Tanpa Rincian

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Klaten (nonaktif) Sri Hartini, usai menjalani pemeriksaan perdana, di Gedung KPK, Jakarta, 11 Januari 2017 pasca terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK. Sri Hartini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Pegawai Negeri Sipil pemberi suap Suramlan (SUL) dalam kasus dugaan suap terkait promosi, mutasi dan penempatan pejabat dalam pengisian perangkat Daerah di Kabupaten Klaten, dimana dari tangan Sri KPK mengamankan uang diduga suap sebesar Rp 2.080 miliar, 5.700 dollar AS, dan 2.035 dollar Singapura. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Bupati Klaten (nonaktif) Sri Hartini, usai menjalani pemeriksaan perdana, di Gedung KPK, Jakarta, 11 Januari 2017 pasca terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK. Sri Hartini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Pegawai Negeri Sipil pemberi suap Suramlan (SUL) dalam kasus dugaan suap terkait promosi, mutasi dan penempatan pejabat dalam pengisian perangkat Daerah di Kabupaten Klaten, dimana dari tangan Sri KPK mengamankan uang diduga suap sebesar Rp 2.080 miliar, 5.700 dollar AS, dan 2.035 dollar Singapura. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Peneliti Pukat UGM (Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada) Hifdzil Alim mengungkapkan selama ini, ia sejak 2009-2010 masuk wilayah Klaten untuk mengumpulkan data-data kasus korupsi. Ia menyebut adanya kekuatan yang disebut Klaten Connection. Setelah tertangkapnya Sri Hartini, eks Bupati Klaten dan menjadi tersangka kasus suap jabatan, semua menjadi terkuak.

    Baca: Klaten Connection, Pukat UGM: Ada Kekuatan Lebih Besar

    Menurut Hifdzil Alim, yang disebutnya Klaten Connection ini merupakan kekuatan yang besar. "Di tangan-tangan inilah kasus-kasus yang dilaporkan menjadi mental dan tidak diproses hukum. Banyak hal yang didapat. Banyak pula data-data valid atas tindak pidana korupsi yang terjadi di kabupaten itu. Laporan sudah diberikan ke kepolisian, kejaksaan bahkan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tapi dulu proses hukum tidak berjalan meyakinkan," katanya.

    Baca juga: Klaten Connection, Eks Bupati Sri Hartini Bisa Ungkapkan

    Bertumpuknya data korupsi yang terjadi di Klaten diungkapkan pula oleh Sulistiono, wartawan senior kelahiran Klaten dan kini tinggal di Yogyakarta. Ia sangat prihatin, dengan mengibaratkan Klaten itu seperti jalan tanpa penerangan, jika ada pun, remang-remang. "Di jalan remang-remang berbagai kejahatan bisa terjadi," kata dia.

    Informasi kepada publik di Klaten sangat minim. Bahkan portal milik pemerintah daerah jika ada laporan keuangan hanya yang global saja, tidak ada rinciannya.

    Silakan baca: Klaten Connection, Sri Hartini & Miniatur Korupsi Indonesia

    Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Widyadarma Klaten, Yoga Setyo Wibowo menyatakan, pihaknya telah menyelidiki hal-hal kecil yang ada indikasi korupsi. Contohnya pemasukan parkir. Dalam peraturan, biaya parkir sepeda motor Rp 500, kenyataannya, pemarkir harus  bayar Rp 1.000  hingga Rp 2.000.

    "Kebocoran pemasukan parkir lebih dari 100 persen. Itu contoh yang paling kecil," kata dia.

    Nila Andrianie, Direktur Amrta Institute menyatakan, kekayaan alam di Klaten sangat melimpah. Dari air saja, justru perusahaan asing yang mengeruk keuntungannya. Sementara masyarakat sekitar hanya kadang-kadang dapat dana sosial. Itupun tidak langsung ke individu.

    "Jangan sampai masyarakat dirugikan dengan adanya pemodal asing mengeruk kekayaan air," katanya.

    MUH SYAIFULLAH   I  SDA

    Simak:
    Dosen UGM: Tudingan Kafir Seharusnya Tak Ada di Indonesia
    Aksi 112, Rizieq: Tidak Ada Pengerahan Massa Turun ke Jalan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.