Insiden Bentakan Chappy Hakim, Hanura Lapor ke Pimpinan DPR

Reporter

Fraksi Hanura DPR RI menyampaikan sikapnya terkait perlakuan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Chappy Hakim yang membentak anggota Komisi Energi Mukhtar Tompo dalam rapat kerja, kemarin. Jumat, 10 Februari 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Hanura DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Nurdin Tampubolon mengatakan, pihaknya menyayangkan sikap Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Chappy Hakim yang membentak anggota Komisi Energi dari Hanura Mukhtar Tompo dalam rapat kerja, kemarin, Kamis 9 Februari 2017.

"Kami Fraksi Hanura tidak dapat menerima tindakan Chappy Hakim," kata Nurdin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 10 Februari 2017.

Baca juga:

Anggota DPR Mengaku Dibentak Bos Freeport, Begini Ceritanya  
Chappy Hakim Minta Maaf dan Bantah Pukul Anggota DPR  

Nurdin menjelaskan pihaknya akan mengadu pada pimpinan DPR karena Chappy dianggap menciderai institusi DPR. Menurut dia, hal ini diperlukan agar tidak menjadi preseden buruk ke depannya yang dapat mengganggu fungsi pengawasan DPR. "Jadi ini masalah keparlemenan, kami akan usul ke pimpinan DPR agar hal ini diproses masalah hukumnya gimana," ujarnya.

Sementara itu, anggota fraksi Hanura lainnya Fauzih Amro mengatakan, masalah ini bukan soal Mukhtar pribadi. Melainkan masalah parlemen secara keseluruhan. "Kami ada hak imunitas yang diatur dalam UU MD3. Mitra tidak boleh mengancam dan mengintimidasi," ujarnya.

Baca pula:

Dua Ini Penyebab Chappy Hakim Kesal dan Bentak Anggota DPR
Bentak Anggota DPR, Chappy Hakim Disebut Barbar

Dalam rapat tertutup antara Komisi Energi dengan beberapa perusahaan tambang kemarin, Chappy diduga membentak Mukhtar setelah rapat usai. Mukhtar bercerita, dirinya dibentak dan ditunjuk-tunjuk saat ia mengajak Chappy bersalaman. "Mana kau! Jangan macem-macem! siapa yang gak konsisten," kata Mukhtar menirukan ucapan Chappy.

Menurut Chappy hal ini berawal dari pernyataannya yang meminta Freeport konsisten terkait kewajiban membangun smelter sesuai Undang-Undang nomor 4 tahun 2009. Ia berujar, dalam rapat terakhir dengan Freeport, Komisi Energi telah menyatakan bahwa komitmen Freeport soal pembangunan smelter tidak benar.

Mukhtar mengaku belum mendapatkan permintaan maaf dari Chappy secara pribadi. Chappy, kata dia, hanya meminta maaf lewat media.

AHMAD FAIZ

Simak:
Klaten Connection, Pukat UGM: Ada Kekuatan Lebih Besar
Tiga Nama Diusulkan Dirut Pertamina, Rini: Belum Diputuskan






Tolak Pengesahan RKUHP, AJI Semarang Gelar Demonstrasi di DPRD Jateng

1 jam lalu

Tolak Pengesahan RKUHP, AJI Semarang Gelar Demonstrasi di DPRD Jateng

AJI Semarang menggelar aksi tolak pengesahan RKUHP di DPRD Jateng hari ini.


Tolak Pengesahan RKUHP, AJI tanah Papua Gelar Aksi di 2 Lokasi

3 jam lalu

Tolak Pengesahan RKUHP, AJI tanah Papua Gelar Aksi di 2 Lokasi

AJI menggelar aksi tolak pengesahan RKUHP di 40 kota, diantaranya di Manokwari dan Jayapura.


Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Nenek Berusia 72 Tahun: Hak Saya Dirampas, Dibegal

3 jam lalu

Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Nenek Berusia 72 Tahun: Hak Saya Dirampas, Dibegal

Seorang nenek berusia 72 tahun ikut dalam aksi tolak pengesahan RKUHP di depan DPR. Merasa haknya terancam jika RKUHP itu disahkan.


Federasi Buruh Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP: Khawatir Batasi Hak Buruh untuk Aksi

3 jam lalu

Federasi Buruh Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP: Khawatir Batasi Hak Buruh untuk Aksi

Federasi buruh ikut dalam aksi Tolak Pengesahan RKUHP. Khawatir hak untuk menyampaikan pendapat mereka dipasung.


Tolak Pengesahan RKUHP, Demonstran Bawa Bunga Karangan ke DPR

4 jam lalu

Tolak Pengesahan RKUHP, Demonstran Bawa Bunga Karangan ke DPR

Mereka turut menaburkan bunga di depan gedung DPR sebagai bagian dari aksi simbolik atas kekecewaan mereka terhadap RKUHP.


RKUHP Bakal Disahkan dalam Sidang Paripurna DPR Besok

6 jam lalu

RKUHP Bakal Disahkan dalam Sidang Paripurna DPR Besok

Aliansi Reformasi KUHP menggelar aksi tabur bunga di depan Gedung DPR dalam rangka menolak pengesahan RKUHP.


Pengesahan RKUHP Diagendakan Besok, Menkumham Sebut Aspirasi Publik Sudah Diakomodasi

6 jam lalu

Pengesahan RKUHP Diagendakan Besok, Menkumham Sebut Aspirasi Publik Sudah Diakomodasi

Komisi III DPR RI bersama pemerintah yang diwakili oleh Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menyetujui RKUHP dilanjutkan ke Paripurna DPR


RKUHP Tuai Penolakan Masyarakat, Pimpinan DPR: Kami Bahas dengan Hati

7 jam lalu

RKUHP Tuai Penolakan Masyarakat, Pimpinan DPR: Kami Bahas dengan Hati

Dasco menerangkan bahwa pembuatan RKUHP dari waktu ke waktu dibahas dengan hati. Menurut dia, pasal-pasal yang kontroversial telah dikupas


Masyarakat Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Ini 8 Keresahan yang Bakal Disampaikan

7 jam lalu

Masyarakat Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Ini 8 Keresahan yang Bakal Disampaikan

Aliansi sipil bakal menggelar aksi penolakan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan tabur bunga di depan Gedung DPR


Aliansi Sipil Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Anggota DPR: Perlu Ada Dialog

8 jam lalu

Aliansi Sipil Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Anggota DPR: Perlu Ada Dialog

Aliansi Nasional Reformasi KUHP bakal menggelar aksi tabur bunga di depan Gedung DPR hari ini simbol penolakan pengesahan RKUHP